JAKARTA- Seluruh rakyat Indonesia sudah sepantasnya mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimatan Timur. Pemindahan ibu kota adalah bagian dari kesadaran mencipta tatakelola pemerintahan yang efesien serta mampu memberikan harapan baru. Hal ini disampaikan oleh Romo Benny Susetyo dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (29/8).
“Dibutuhkan pemimpin visioner yang mampu menjawab kebutuhan kedepan untuk memberi harapan akan bertumbuh kekuatan ekonomi baru. Hal ini dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan mendorong pemindahan Ibu Kota Negara ke tempat yang baru,” ujarnya.
Kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan memberikan harapan bagi rakyat di Indonesia Timur untuk mendapatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia Timur.
“Keuntungan yang didapat bukan sekedar efesien secara ekonomi tetapi masalah mendasar penumbuhkan harapan akan masa depan Indonesia harus dibangun dengan mimpi,” ujarnya
Presiden Jokowi sangat percaya rakyat Indonesia adalah bangsa pekerja yang harus diberikan kesempatan untuk membangun daerah-daerahnya masing–masing dengan pemindahan Ibu Kota Negera ke Kalimantan Timur.
“Mimpi harus ditumbuhkan dengan menumbuhkan spirit baru yakni hadirnya Ibu Kota Negara yang baru yang mengambarkan keindonesiaan,” tegasnya.
Daerah-daerah baru menurut Romo Benny akan segera bertumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi dengan peradaban yang bhinneka diseluruh kepulauan Indonesia. Migrasi spontan akan terjadi lebih cepat mengikuti perkembangan ekonomi mengikutinya. Sehingga pertumbuhan ekonomi mempercepat pemerataan disemua bidang.
“Visi inilah yang harus tampilkan harapan tumbuhnya spirit kemajuan dan distribusi ekonomi tidak berpusat di Pulau Jawa,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara merata seluruh wilayah Indonesia akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan aktualiasi sila persatuan dan keadilan.
“Disamping pendorong pemindahan Ibu Kota Negera, penting juga diupayakan kebijakan yang menggerakkan kesadaran untuk mewujudkan cita-cita proklamasi ini,” ujarnya.
Digagas Sejak Era Soekarno
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.
Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.
Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.
“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’
Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.
“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.
Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan. (Web Warouw/Calvin G. Eben-Haezer)
