JAKARTA – Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump. Termasuk pengerahan pasukan internasional serta jalur menuju kemungkinan negara Palestina di masa depan.
Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington memuji hasil pemungutan suara tersebut sebagai langkah bersejarah sekaligus konstruktif.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa resolusi ini menjadi momentum penting bagi stabilisasi Gaza dan keamanan Israel.
“Resolusi ini merupakan langkah penting lainnya yang akan memungkinkan Gaza untuk makmur dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dengan aman,” ujarnya, dikutip dari AFP pada Selasa (18/11/2025).
Rancangan tersebut telah melalui beberapa revisi selama negosiasi berisiko tinggi. Dokumen itu mendukung rencana presiden AS, termasuk implementasi gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas pada 10 Oktober di wilayah yang hancur akibat perang selama dua tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Pasukan Stabilisasi Internasional
Rencana perdamaian itu mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Pasukan ini akan bekerja bersama Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi Jalur Gaza.
ISF mendapat mandat menonaktifkan permanen senjata kelompok bersenjata non-negara, melindungi warga sipil, dan menjaga koridor bantuan kemanusiaan.
Selain itu, resolusi tersebut juga memuat pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang secara teoritis akan diketuai Trump dengan masa tugas hingga akhir 2027.
Dokumen resolusi turut menyinggung kemungkinan negara Palestina di masa depan.
“Setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina,” demikian bunyi teks resolusi.
Pemerintah Israel menolak tegas kemungkinan tersebut. Sikap Rusia dan dukungan negara-negara Arab Rusia, pemegang hak veto, mengedarkan draf tandingan yang menilai dokumen AS belum cukup kuat dalam mendukung pembentukan negara Palestina.
Draf Moskwa meminta Dewan menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dan menolak pembentukan Dewan Perdamaian maupun pengerahan pasukan internasional untuk saat ini.
Rusia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyusun opsi terkait isu-isu tersebut. Menjelang pemungutan suara, Waltz memperingatkan bahwa penundaan proses akan menelan korban jiwa tambahan.
AS memperoleh dukungan dari sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim. Pernyataan bersama untuk mendukung teks resolusi ditandatangani Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turkiye.
Indonesia Dukung Resolusi PBB Kirim Pasukan Perdamaian
Pemerintah Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang mengatakan resolusi tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina,” kata Yvonne Mewengkang dalam siaran pers, Rabu (19/11/2025).T
Tak hanya itu, resolusi juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.
Sikap Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Penguatan Palestina
Ia mengeklaim, pemerintah Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut. Begitu pun dengan mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati.
“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” ucap Yvonne.
Kemudian, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan.
“Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah,” kata Yvone. (Web Warouw)
