Kamis, 1 Juni 2023

BIDAN DESA KEMBALI BERJUANG..! Kemenkes: Bulan Peduli Posyandu Jangkau Semua Usia Layani Kesehatan Rakyat

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Bulan Peduli Posyandu untuk menjangkau semua usia dan menjadi garda depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

“Melalui Bulan Peduli Posyandu, kita ingin menekankan bahwa Posyandu akan selalu lengkap melayani seluruh siklus hidup, mulai dari ibu (hamil, melahirkan) sampai dengan lanjut usia (lansia),” kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi pada diskusi oleh Direktorat Jenderal Promosi Kesehatan Kemenkes RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (19/5).

Maria mengatakan, posyandu saat ini akan diperkuat dengan layanan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Kamini, Bidan Desa sedang mengunjungi dan melayani rakyat di desa Jamblang, Cirebon (Ist)

“Karena dengan posyandu yang kuat, maka masyarakat juga akan lebih sehat,” ujar Dia.

Ia juga menyampaikan, posyandu adalah sistem cerdas yang sudah dibuat oleh para pendahulu karena dimiliki dan dijalankan langsung oleh masyarakat, serta dapat membawa manfaat langsung bagi mereka, tentunya juga dengan dukungan dari pemerintah pusat dan desa.

“Dengan Bulan Peduli Posyandu ini harapannya masyarakat bisa dengan sendirinya, dan secara sadar datang ke posyandu untuk periksa kesehatan, jadi di posyandu, tidak hanya bayi yang ditimbang kesehatannya, tetapi juga ibu hamil dan remaja untuk dilihat status anemianya,” kata Dia.

“Selain itu, juga dilihat pada usia dewasa, sudah ke posyandu atau belum untuk periksa tensi dan gula darah, untuk lansia juga ada tes gula darah dan tensi, serta dicek untuk kemandiriannya bagaimana,” tambahnya.

Bidan desa, Lestari sedang melakukan penyuluhan pada remaja di Cirebon. (Ist)

Inisiasi Bulan Peduli Posyandu ini dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat datang ke posyandu, juga untuk menggerakkan agar kepala desa dan lurah memiliki peran penting agar posyandu terus aktif.

Adapun rangkaian kegiatan Bulan Peduli Posyandu diantaranya, penggerakan dan kampanye Bulan Peduli Posyandu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga ada lomba melalui media sosial yakni lomba kreasi penggerakan masyarakat ke posyandu.

“Kami sudah belajar bersama dari Pandemi COVID-19, kalau masyarakat semua bergerak untuk mengatasi masalah yang besar, kita akan berhasil, begitu pula dengan masalah kesehatan sehari-hari yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kita, untuk itu melalui transformasi kesehatan primer ini, diharapkan masyarakat juga ikut bergerak,” tutur Maria.

Bidan Kamini, anggota Forum Bidan Desa (Forbides) PTT di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat imunisai campak anak sekolah di Jamblang, Kabupaten Cirebon (Ist)

213.670 Posyandu

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, berdasarkan data Kemendagri jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) di Indonesia sebanyak 213.670 unit pada 2022. Jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat dasar di Indonesia. Posyandu memiliki peran yang penting dalam memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya ibu dan anak.

Menurut wilayahnya, jumlah posyandu paling banyak di Jawa Timur, yakni 46.890 unit. Posisinya diikuti Jawa Barat dengan jumlah posyandu sebanyak 42.349 unit.

Ketua Forum Bidan Desa (Forbides) PTT, Indonesia, Propinsi Lampung, Bidan Evi Novia Mansari sedang persiapan ibu hamil di Puskesmas Kalianda, Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung (Ist)

Posyandu di Jawa Tengah tercatat sebanyak 37.705 unit. Kemudian, jumlah posyandu di Banten dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 9.153 unit dan 9.050 unit.

Sulawesi Selatan memiliki 5.997 unit posyandu pada tahun lalu. Sedangkan jumlah posyandu yang terletak di Nusa Tenggara Barat terpantau sebanyak 5.420 unit.

Adapun, Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah posyandu paling sedikit, yakni 39 unit. Di atasnya ada Papua dan Maluku Utara dengan jumlah posyandu berturut-turut sebanyak 160 unit dan 285 unit.

Kebutuhan USG

Kementerian Kesehatan RI secara bertahap akan memenuhi kebutuhan USG dan antropometri di semua Puskesmas dan Posyandu di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan stunting pada anak.

Aksi bidan desa PTT yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT, lke Istana Negara di Jakarta, Kamis (25/8). (Ist)

Salah satu agenda utama SDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian Balita. Penyediaan pemeriksaan antenatal berkualitas tinggi dan teratur selama kehamilan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan prevalensi Balita stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil.

Hingga saat ini, diperkirakan AKI dan stunting belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup (KH) di tahun 2024. Saat ini masih 305 per 100.000 KH. Demikian juga dengan perkiraan prevalensi Balita stunting yang saat ini 24.4%, masih jauh dari target 14% di tahun 2024.

Ketua Forbides (Forum BIdan Desa PTT) Propinsi Lampung, Bidan Evi Novia Mansari sedang memimpin doa ditengah aksi bidan desa di depan Istana beberapa waktu lalu (Ist)

”Kementerian Kesehatan RI berkomitmen untuk memprioritaskan ketersediaan layanan esensial bagi ibu dan anak,” ujar Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, Jumat (23/12).

Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 66% Puskesmas akan tersedia USG dan pelatihan dokter terpenuhi di 42% Puskesmas.

Total kebutuhan USG sebanyak 10.321 dari jumlah puskesmas 10.321. Kemenkes menargetkan semua Puskesmas memiliki USG di tahun 2024.

10.000 ribu bidan desa PTT berkumpul di patung kereta kencana Merdeka barat menuju ke istana negara Jakarta menuntut pengangkatan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (28/9)‏. (Ist)

Tahun 2021 sebanyak 2.470 Puskesmas memiliki USG, tahun 2022 sebanyak 4.416 Puskesmas, tahun 2023 ditargetkan 1.943 Puskesmas, dan tahun 2024 sebanyak 1.492 Puskesmas.

Dengan demikian pemenuhan USG di tahun 2022 tersedia di 6.886 puskesmas (66.7%). Kemudian dokter terlatih telah tersedia di 4.392 Puskesmas (42.5%).

Pelatihan dokter akan dilanjutkan tahun 2023, dijadwalkan sebelum Maret 2023 sesuai pencairan anggaran.

Monitoring per provinsi dari 66% Puskesmas yang sudah mempunyai alat USG untuk pemeriksaan kehamilan antara lain 2 provinsi mencapai lebih dari 90% Puskesmasnya sudah memiliki USG, 24 provinsi mencapai 50%-90% Puskesmas yang memiliki USG, dan 8 provinsi di bawah 50%.

Selain USG, Kemenkes akan memenuhi kebutuhan antropometri di semua Posyandu. Total kebutuhan antropometri kit sebanyak 313.737 dari jumlah Posyandu 303.416.

Kemenkes menargetkan tahun 2024 semua Posyandu memiliki antropometri. Tahun ini, 33,9% Posyandu akan tersedia antropometri kit.

Sebelumnya tahun 2019 baru 25.177 Puskesmas memiliki antropometri kit, 2020 sebanyak 1.823 Posyandu, tahun 2021 sebanyak 16.936 Posyandu, tahun 2022 berjumlah 34.256 Posyandu, tahun 2023 ditargetkan berjumlah 127.033 Posyandu, dan 2024 ditargetkan mencapai 81.512 Posyandu yang memiliki antropometri.

Tahun ini, antropometri kit akan tersedia di 102.853 posyandu (33.9%). Pelatihan pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan melibatkan tenaga terlatih dari Puskesmas. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,603PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru