SURABAYA- Aktivis 98 menegaskan agar jangan ada yang jangan ganggu kerja-kerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa, karena tugasnya mensejahterahkan rajyat Jawa Timur cukup berat. Hal ini disampaikan Ketua RPN (Relawan Persatuan Nasional) Jawa Timur, Trio Marpaung di Surabaya, 26 Agustus 2025 menjawab ajakan aksi sekelompok orang pada 3 September 2025 nanti.
“Jangan pikirkan kepentingan pribadi. Pikirkan juga kepentingan mayoritas rakyat yang memilih bu Khofifah untuk memimpin Jaw Timur,” ujarnya.
Menurut Trio suara rakyat yang mayoritastelah memilih Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur harus dihormati oleh semua pihak, karena melalui proses demokrasi yang sah.
Kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur hingga hari ini membuktikan beberapa kemajuan yang signifikan.
Program-program daerah yang berkaitan dengan program pemerintah pusat pun telah dijalankan dengan baik.
“Ibu Khofifah sejauh ini berhasil menjalankan program-program yang dijanjikan saat kampanye dulu termasuk menjalan program presiden prabowo dalam hal ini Makan Bergizi Gratis,” ujar Trio
Trio mengingatkan bahwa hari ini ada 714 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Timur dan penerimanya 1,9 juta. Program MBG ini berdampak luas tidak hanya pada penerima manfaat yaitu siswa, tetapi juga menyerap tenaga kerja, mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga meningkatkan serapan produk pertanian lokal.
“Mengenai tunggakan pajak bahkan Ibu Khofifah lebih maju dari Provinsi lain, Jawa Barat misalnya, Jawa Timur masih lebih peduli dengan diperpanjang hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/435/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah.
“Artinya Gubernur Khofifah memahami persoalan di masyarakat hingga memberikan kesempatan lebih panjang.” lanjut Trio Marpaung.
Trio Marpaung juga menambahkan jika kemudian masih ada masyakarat atau pihak-pihak yang belum puas itu sah-sah saja, tapi jangan memaksakan kemudian meminta Ibu Khofifah mundur tanpa ada bukti atau data terkait kepemimpinan beliau.
“Demonstrasi itu sah dan dilindungi Undang-Undang tetapi menuntut Gubernur Khofifah mundur tentu ada mekanismenya. Demo tidak serta merta bisa menurunkan pemerintahan yang sah. Kita punya hukum dan konstitusi yang mengatur.” tegas Trio.
Kepqda Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, mengenai pendidikan di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi banyak memberikan beasiswa kepada mereka yang berprestasi dan tidak mampu. Tercatat hingga Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa afirmasi kepada 50.791 siswa kurang mampu untuk mendukung pendidikan mereka. Selain itu, untuk siswa SMA/SMK swasta yang tidak lolos penerimaan negeri, Pemprov Jatim memberikan kuota beasiswa yang totalnya mencapai 72.841 penerima pada Mei 2025, terdiri dari beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya.
“Jadi menurut hemat saya Ibu Khofifah masih terpercaya untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jawa Timur. Kami mendukung penuh pemerintahan Khofifah-Emil” pungkas Trio Marpaung mantan tahanan politik (Tapol) Orde Baru ini.
Aku Fokus Kerja
Kepada Bergelora.com di Surabaya dilaporkan, beredar ajakan demonstrasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 3 September 2025, salah satunya untuk menuntut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4.
Rencana demo ini diinisiasi oleh seorang pengacara dan mantan Caleg NasDem DPR Dapil Jatim I bernama Muhammad Sholeh.
Gubernur Khofifah saat dikonfirmasi mengaku memilih fokus bekerja. Ia ingin memberi yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur.
“Sudah lah aku kerja, kawan-kawan aku fokus kerja,” kata Khofifah di Pasar Soponyono Surabaya, Senin (25/8/2025).
Sementara, dukungan kepada Khofifah agar terus fokus bekerja terus berdatangan.
Kali ini, komunitas ojek online (ojol) mendukung kepemimpinan dan kerja-kerja Khofifah di Jatim. Mereka menilai, stabilitas daerah jauh lebih penting ketimbang aksi-aksi jalanan yang dinilai tidak produktif.
Rochmad, salah satu koordinator komunitas ojol di Surabaya menegaskan, banyak aspirasi dalam demonstrasi justru tidak realistis.
“Tuntutan seperti penurunan pajak itu tidak masuk akal. Itu kewenangan negara, bukan bisa seenaknya diturunkan hanya karena desakan massa. Yang ada justru mengacaukan sistem,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat kecil seperti pengemudi ojol lebih memilih bekerja keras dan mencari rezeki halal ketimbang larut dalam agenda politik yang sarat kepentingan.
“Kami sudah kenyang lihat demo yang ujung-ujungnya hanya jadi panggung segelintir orang. Yang jelas-jelas bermanfaat itu ya bekerja,” tambahnya.
Dukungan warga tidak datang tanpa alasan. Sejumlah capaian yang diraih Gubernur Khofifah dinilai memberi dampak langsung, mulai dari penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur hingga kerja sama strategis dengan pemerintah pusat.
Fahrudin, tokoh masyarakat yang juga ikut dalam deklarasi “Jatim Fokus Kerja”, menyebut gerakan ini bukan sekadar simbol.
“Ini bentuk kedewasaan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin daerah ini stabil, ekonomi jalan, pembangunan berlanjut. Jangan sampai terpecah hanya karena agenda politik jangka pendek,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Rohmatin, salah satu pengemudi ojol perempuan. Ia menilai tuntutan demo tidak memiliki manfaat nyata bagi rakyat kecil. “Kalau soal pajak, itu ada aturannya. Gubernur jelas tidak bisa asal bikin kebijakan. Jadi jangan dipaksa untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” katanya.
Rohmatin menegaskan dirinya dan rekan-rekannya akan tetap memilih jalan kerja keras.
“Kami gak akan ikut-ikut demo. Gak penting demo, yang penting kerja halal, bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga. Itu jauh lebih nyata,” ucapnya dalam logat Jawa Timuran.
Gerakan ‘Jatim Fokus Kerja’ kini berkembang sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap politisasi isu di jalanan. Dukungan ini sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat Jawa Timur lebih peduli pada kesinambungan pembangunan ketimbang larut dalam kegaduhan politik.
“Selama kepemimpinan Khofifah berjalan sesuai aturan, masyarakat akan terus mendukung. Yang penting daerah ini aman, tenteram, dan rakyat bisa bekerja,” tutup Rochmad. (Ardiansyah Mahari)
