JAKARTA- Hampir semua warga tidak setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di tanah air (86,8%). Warga yang menyatakan setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI hanya 12,6%. Yang yakin bahwa kebangkitan PKI itu telah mengancam negara hanya sekitar 5% dari populasi dewasa nasional. Sejalan dengan itu, warga yang setuju dengan opini bahwa Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI sebesar 5,1%. Yang tak setuju 75,1%, dan tidak tahu 19,9%. Demikian kesimpulan Survei Nasional September 2017 yang dilakukan Lembaga riset terkemuka, Survey Saiful Mujani Reseach and Consulting yang diterima Bergelora.com Sabtu (30/9)
Dalam riset ISU KEBANGKITAN PKI, SEBUAH PENILAIAN PUBLIK NASIONAL ditunjukkan lengkap data, opini masyarakat tentang adanya kebangkitan PKI cukup beririsan dengan pendukung Prabowo dan dengan beberapa pendukung partai politik, terutama PKS dan Gerindra.
“Di samping itu, opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat,” demikian temuan riset menyebutkan.
Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo. Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak di kalangan warga yang lebih senior sebab mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional (1945- 1966) dibanding warga yang lebih junior (produk masa reformasi).
“Ini menunjukkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra,” jelasnya.
Dijelaskan bahwa, bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah maka keyakinan itu akan ditemukan secara proporsional di pendukung Prabowo maupun Jokowi, di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain juga.
“Gejala hasil mobilisasi itu juga terlihat pada warga yang cenderung punya akses ke media massa, terutama media sosial,” demikian disebutkan.
Diingatkan juga, secara politik, isu kebangkitan PKI tidak penting karena tak dirasakan adanya oleh hampir semua warga.
“Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu stategis yang berpengaruh,” tegas lembaga itu.
Metodologi Survey
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.057 atau 87%. Sebanyak 1.057 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan 3 – 10 September 2017.
CSR SMRC
Survei yang didanai lewat CSR dari SMRC ini menyebutkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) punya sejarah di republik ini. Pada pemilihan umum 1955, PKI mendapat dukungan sekitar 16% secara nasional (nomor 4 terbesar setelah PNI, Masjumi, dan Partai NU). Kekuatan PKI cukup signifikan waktu itu.
Pada awal Orde Baru 1965/1966, dan secara resmi pada 1966 PKI dilarang Orde Baru (TAP MPRS No. 25/1966). Sejak itu kekuatan politik PKI hilang.
Hampir bersamaan dengan itu, dan di akhir abad ke-20, kekuatan Komunis runtuh di mana-mana. Sekarang mungkin tinggal Korea Utara, salah satu negara paling miskin di dunia, yang bisa disebut negara Komunis.
Pada masa awal reformasi ketika kebebasan politik tumbuh, rakyat bebas membentuk partai, termasuk yang berfaham Komunis. Tapi tak ada satu pun partai yang dekat dengan faham Komunis mendapat dukungan rakyat secara berarti.
“Itu indikasi bahwa Komunisme tak menarik rakyat Indonesia. Tapi kadang-kadang muncul opini bahwa PKI masih hidup dan bangkit lagi, dan mengancam keberadaan negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945,” (Web Warouw)
