JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini.
Hal itu disampaikan AHY usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2) petang, dalam rangka silaturahmi.
“Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat,” katanya.
Isu terkait mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma’ruf Amin kepada AHY, di samping isu lain terkait urusan pertanahan agraria dan tata ruang.
“Bahkan tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil,” katanya.
AHY mengatakan praktik penyerobotan lahan serta upaya melawan terhadap hukum perlu ditindak secara tegas, termasuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang menjadi korban dari tindakan tersebut.
“Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil,” katanya.
“Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan banyak juga, misalnya yang sudah pensiun itu yang rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” kata AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari “pekerjaan rumah” Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.
Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.
“Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya,” katanya.
Rakor Berantas Mafia Tanah
Kepada Bergelora.com di Jakarra sebelumnya dilaporkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberantasan mafia tanah pada 1-4 Maret.
“Rakor ini bertujuan untuk mengidentifikasi berapa kasus mafia tanah besar yang Insya Allah bisa dituntaskan pada tahun ini. Mas Menteri AHY yang akan memimpin rakor,” ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Jumat (23/2)
Dia menambahkan bahwa rakor untuk pemberantasan mafia tanah tersebut akan digelar pada 1 – 4 Maret yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia.
“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden RI Joko Widodo, salah satu yang harus dikerjakan secara serius oleh Kementerian ATR/BPN adalah pemberantasan mafia tanah,” katanya.
Wamen ATR/Kepala BPN tersebut mengatakan bahwa kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir merupakan salah satu contoh kasus mafia tanah yang meresahkan masyarakat.
“Kasus yang menimpa artis Nirina Zubir merupakan salah satunya, saya sudah menyerahkan empat sertifikat tanah milik Mba Nirina pada 13 Februari lalu dan ada empat sertifikat lagi yang masih dalam proses,” kata Raja Juli Antoni.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, berbicara dan berkoordinasi juga dengan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta sekaligus dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini Mas Menteri AHY bisa memberikan empat sertifikat tanah lagi kepada Mba Nirina,” katanya.
Selain itu, AHY juga akan memimpin rapat kerja nasional (Rakernas) yang mengundang seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh wilayah Indonesia pada 6 Maret di Jakarta.
“Rakernas tersebut menjadi forum yang bagus bagi Mas Menteri AHY untuk memperkenalkan diri dan memberikan arahan mengenai apa yang harus dikerjakan dalam 100 hari maupun sampai Oktober yang akan datang,” kata Raja Juli Antoni.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono melanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor serta masyarakat.
AHY juga mengatakan bahwa sertifikat elektronik ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal termasuk sengketa tanah, tumpang tindih, hal-hal yang termasuk praktik melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah. (Web Warouw)
