JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025 naik 32,19 persen, menjadi 42.385 pekerja yang di-PHK.
Gelombang pemutusan hubungan kerja di paruh pertama tahun ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 32.064 pekerja yang di-PHK.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengatakan, kenaikan volume PHK di dalam negeri disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan perang tarif antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Kondisi tersebut ikut berdampak buruk bagi makro ekonomi nasional. Situasi ini mengharuskan industri membuat efisiensi, termasuk memangkas jumlah pekerjanya.
Industri yang paling dominan mengurangi jumlah tenaga kerja adalah sektor manufaktur atau padat karya.
“Yang pasti gini, ini kan angka lonjakan PHK memang mungkin ya, meningkat ya, sekian persen itu tadi (32,19 persen),” ujar Noel saat ditemui di gedung BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
“Jelas manufaktur lah, padat karya itu kan enggak bisa dibohongin. Dampak perang global hari ini, perang tarif ini kan kita nggak bisa menutup mata terhadap kejadian itu,” paparnya.
Lebih jauh, lonjakan pengangguran tahun ini tidak semata karena PHK. Noel menyebut tingginya angka pengangguran ikut dikontribusi oleh angka pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Sekalipun begitu, ia memastikan pemerintah terus mengintervensi lewat berbagai program agar angka pengangguran bisa ditekan.
“Kita tidak boleh juga seakan-akan bahwa pemerintah sedang tidak melakukan apa-apa. Tapi yang pasti pemerintahan Pak Prabowo sudah melakukan yang terbaik buat bangsa ini, menekan angka pengangguran sampai dibuatlah yang namanya, coba mitigasi kenapa tuh PHK begitu banyak,” ucapnya.
DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ancaman terhadap peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPR RI berkomitmen untuk aktif mengawasi dan memantau melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan dunia usaha.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa Korkesra akan terus mengawal agar pemerintah hadir secara nyata di tengah persoalan tersebut.
“Kalau pengusaha bilang sudah berat dengan penggajian dan operasional, negara harus hadir, cari solusi. Pemerintah jangan diam, harus bisa mengantisipasi,” ujarnya dilansir dari laman dpr.go.id, Minggu (27/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun seusai melakukan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) di Lembang, Bandung, Jawa Barat (26/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa Kemenaker sebagai kementerian yang berada di bawah lingkup Korkesra, harus bersinergi untuk meminimalkan PHK dan membuka akses baru bagi pekerja terdampak.
“Saya akan terus memantau karena akarnya, Kemenaker, itu di bawah kami di Korkesra. Kami ingin meminimalkan PHK. Ini problematika serius walaupun kami sadar kondisi ekonomi global sedang berat,” ungkap Cucun.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai dalam mengantisipasi gelombang PHK yang bisa terjadi kapan saja.
Sebaliknya, Cucun mendorong pembuatan sejumlah program afirmatif agar para pekerja tidak kehilangan arah setelah kehilangan pekerjaan.
“Kami ingin negara benar-benar hadir, melakukan intervensi, agar para pengusaha dan tenaga kerja bisa sama-sama bertahan dan tidak menjadi korban dari situasi ekonomi ini,” ucapnya. (Web Warouw)
