JAKARTA – Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, memperingatkan ancaman serius akibat penurunan muka tanah (land subsidence) yang masih terjadi di Ibu Kota.
“Dampaknya apabila penurunan tanah terus terjadi, wilayah di pesisir akan tenggelam, serta gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan kemiringan. Tidak optimalnya saluran air hingga kerusakan sarana jalan pun dapat menjadi akibat dari penurunan tanah,” ujarnya dikutip Bergelora.com, Sabtu (10/1/2026).
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis. Selain merusak infrastruktur, penurunan tanah memicu meningkatnya risiko banjir, baik akibat hujan maupun rob, yang kian mengancam kehidupan warga Jakarta.
Ciko menjelaskan, sejumlah wilayah Jakarta, terutama pesisir, secara topografis berada di bawah permukaan laut akibat pengambilan air tanah berlebihan dan beban bangunan masif.
“Berdasarkan catatan, penurunan permukaan tanah di Jakarta masih terjadi, khususnya di kawasan Jakarta Utara. Rata-rata penurunan permukaan tanah dalam dua tahun terakhir berkisar antara 0–9 cm per tahun, meskipun angkanya berbeda-beda di tiap wilayah,” jelas Ciko.
“Penurunan tanah merupakan masalah serius yang perlu penanganan jangka panjang,” lanjutnya.
Dampak Sistem Drainase dan Banjir
Menurut dia, penurunan tanah membuat saluran air akan terganggu untuk meresap air banjir. Wilayah pesisir juga akan berdampak banjir rob.
“Penurunan permukaan tanah bikin meluasnya daerah genangan banjir karena saluran air tidak berfungsi. Air tidak bisa mengalir sesuai gravitasi, sehingga harus dibantu pompa dan sistem polder. Di daerah pesisir, penurunan tanah juga berdampak pada banjir rob,” katanya.
Sistem polder dan kolam retensi menjadi salah satu solusi. Polder memungkinkan pengendalian elevasi muka air, debit, dan volume air, sehingga wilayah rawan banjir dapat dikendalikan lebih efektif.
“Dengan sistem polder, lokasi rawan banjir dibatasi jelas, sehingga air bisa dikendalikan dengan lebih baik,” ujar Ciko.
Pengambilan air tanah menjadi penyebab utama penurunan tanah karena eksploitasi menyebabkan kompaksi lapisan tanah. Dampaknya tidak hanya pada bangunan, tetapi juga saluran air dan jalan.
Untuk menekan laju penurunan tanah, SDA melakukan pemantauan melalui 12 Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah, termasuk Cilincing, Tanjungan, dan Pademangan.
Pemantauan dilakukan bersama BKAT Kementerian ESDM.
“Keberadaan stasiun pemantauan ini sebagai manajemen risiko penurunan tanah yang dapat meningkatkan potensi banjir termasuk rob,” kata Ciko.
Selain monitoring, Pemprov DKI menerapkan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT), melarang pengambilan air tanah di lokasi kritis, dan mendorong penggunaan air perpipaan melalui PAM Jaya.
Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 mengatur ZOBAT di 9 kawasan dan 12 ruas jalan, seperti Jalan Gaya Motor Raya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Mega Kuningan, SCBD Sudirman, hingga Menteng.
Langkah Prioritas Mengurangi Risiko Banjir
Menurut Ciko, SDA terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari penyiagaan Pompa Banjir sebanyak 612 unit pompa stasioner di 211 lokasi dan 590 unit pompa mobile untuk menjangkau lokasi banjir tidak terlayani pompa stasioner.
Pengerukan sungai dan waduk yang dilakukan di 2.334 titik dengan total volume 919.173 m³, menggunakan 260 excavator dan 457 dump truck.
“Pembangunan infrastruktur terhitung 47 waduk/situ/embung, 52 sistem polder dari target 70, normalisasi 13 sungai, dan pembangunan infrastruktur berbasis alam seperti kolam retensi, sumur resapan, dan biopori,” kata Ciko.
Pengamanan pesisir dengan percepatan pembangunan tanggul NCICD Fase A serta penerapan ZOBAT.
“Upaya ini bertujuan memperkuat perlindungan Jakarta dari banjir dan rob, menjaga keselamatan warga, serta meningkatkan ketahanan wilayah secara berkelanjutan,” tutur Ciko.
BKAT: Zona Kritis di Utara Pesisir
Kondisi serupa juga dijelaskan Kepala Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), Taat Setiawan yang menyebut bahwa penurunan muka tanah di Jakarta hingga kini masih berlangsung.
Menurutnya, penurunan tanah ini terutama terasa di wilayah utara ibu kota dan kawasan yang berada di bawah permukaan laut.
“Penurunan muka tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta masih terjadi. Berdasarkan pengukuran GPS Geodetik di 100 lokasi sejak 2015 hingga 2024, laju penurunan berkisar antara 0,05 hingga 5,76 cm per tahun,” jelas Taat saat dihubungi.
Penurunan tanah relatif tinggi, terutama di Jakarta bagian utara, seperti Cengkareng Barat, Kedoya Selatan, Kalibaru, dan Penjaringan, serta di Kosambi (Kabupaten Tangerang) dan Tarumajaya (Kabupaten Bekasi).
Menurut Taat, pengambilan air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah, meski ada faktor lain seperti konsolidasi alami batuan, beban bangunan, dan tektonik.
“Beberapa lokasi menunjukkan hubungan relatif kuat antara pengambilan air tanah dan penurunan muka tanah, sementara beberapa lokasi lain memiliki hubungan kurang kuat,” ujarnya.
BKAT memantau penurunan tanah melalui pengukuran GPS geodetik minimal satu kali per tahun di 100 lokasi, serta menggunakan empat GNSS base station untuk pemantauan real-time.
Sistem ini memungkinkan pihaknya mengetahui perubahan muka tanah secara cepat dan akurat. Taat menegaskan, beberapa wilayah Jakarta Utara sudah masuk kategori kritis akibat eksploitasi air tanah berlebih.
Berdasarkan Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta (Keputusan Menteri ESDM No. 195/2021), terdapat zona rusak dan kritis di bagian utara, di mana air tanah telah turun lebih dari 60% dari kondisi semula.
“Di zona tersebut, penurunan tanah relatif tinggi dan air tanah sudah menipis. Lokasi ini menjadi perhatian utama untuk upaya konservasi,” kata dia.
BKAT sudah menerapkan beberapa langkah untuk menekan laju penurunan tanah, terutama melalui pengaturan pemanfaatan air tanah.
Pertama, pembatasan izin penggunaan air tanah untuk berbagai keperluan, bahkan di zona rusak, pengambilan air tanah baru tidak diperbolehkan. Kewajiban pemegang izin membangun sumur resapan atau sumur imbuhan untuk menjaga keseimbangan air tanah.
Pelarangan penggunaan air tanah di lokasi yang telah terlayani air perpipaan dan di zona bebas air tanah (ZOBAT) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan laju penurunan muka tanah dan menjaga keberlanjutan sumber daya air di Jakarta,” ujar Taat.
BKAT bekerja sama dengan Pemprov DKI dan Dinas SDA untuk pemantauan terpadu. Data yang dikumpulkan dari GNSS base station dan GPS geodetik menjadi dasar penentuan lokasi kritis, peringatan dini, dan strategi mitigasi penurunan tanah.
“Pemantauan ini menjadi salah satu manajemen risiko yang penting, sehingga potensi banjir, termasuk rob, dapat diminimalkan melalui perencanaan yang tepat,” jelas dia.
Analisis Penurunan Tanah dari BRIN
Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air–BRIN, Dr. Yus Budiyono, menjelaskan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta yang masih terjadi hingga kini, terutama di wilayah utara ibu kota.
Ia menyebutkan, rata-rata penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 3,5 cm per tahun, meski di beberapa titik ekstrem, penurunan bisa mencapai 28 cm per tahun.
“Yang pertama, gambaran land subsidence di Jakarta itu kalau melihat kecepatannya, rata-rata di seluruh Jakarta bagian utara itu 3,5 cm per tahun. Tapi nilai yang paling sering muncul kira-kira 15 cm per tahun, sedangkan di tempat yang paling parah sampai 28 cm per tahun,” kata Yus saat dihubungi.
Menurutnya, penurunan tanah memiliki dampak signifikan terhadap risiko banjir rob maupun banjir perkotaan akibat hujan.
“Kalau kami membandingkan beberapa entitas yang mempengaruhi risiko banjir di Jakarta, penurunan muka tanah itu pengaruhnya paling besar. Dia menaikkan risiko sampai 40%, di atas 40%,” ujar dia.
Yus menjelaskan bahwa penurunan tanah tidak hanya memengaruhi banjir dari laut, tetapi juga banjir akibat luapan sungai atau hujan lokal. Ia mencontohkan beberapa peristiwa ekstrem di Jakarta sepanjang 2025, termasuk banjir pada Maret, Juli, dan Oktober yang dominan berasal dari hujan lokal.
Selain penurunan tanah, faktor lain seperti perubahan iklim turut memengaruhi risiko banjir. Menurut Yus, meski rata-rata curah hujan Jakarta diperkirakan menurun hingga 2030, frekuensi extreme events meningkat.
“Kalau kami mengambil nilai rata-rata, presipitasi Jakarta sampai 2030 turun. Hanya sebenarnya perubahan klimat bukan soal presipitasinya yang lebih rendah, tapi extreme event-nya yang bertambah. Kita mengalami beberapa peristiwa extraordinary,” jelas Yus.
Yus menekankan bahwa faktor tata guna lahan juga penting. Ia menilai rencana tata ruang Jakarta 2030 berpotensi mengurangi risiko banjir karena lokasi-lokasi berisiko tinggi digeser ke tempat yang lebih aman.
“Kalau saya menghitung dengan perubahan tata guna lahan 2030, risikonya turun, karena sepertinya pemerintah punya kesadaran untuk menggeser tempat-tempat yang risikonya tinggi ke tempat yang aman,” kata dia.
Faktor utama yang mempercepat penurunan tanah di Jakarta, menurut Yus, adalah pengambilan air tanah dalam dengan pompa besar hingga lebih dari 100 meter.
“Permasalahan utama adalah pengambilan air tanah dalam, bukan air tanah permukaan. Ada faktor lain yang sering disebut sebagai penyebab penurunan tanah, yakni beban bangunan, tapi overlay data kami menunjukkan hal itu tidak match,” ujar dia.
Ia menambahkan, rumah di atas tanah lunak memang bisa ambles, tetapi ini berbeda dengan pengaruh air tanah.
Dampak penurunan tanah bagi masyarakat paling terlihat pada kondisi perumahan. Banyak rumah mengalami keretakan atau kemiringan akibat tanah yang ambles.
“Kalau ke lapangan ketemu dengan orang tua, mereka bilang rumah saya waktu kecil itu 3 meter di bawah rumah yang sekarang. Dampak paling nyata tentu di masalah perumahan,” tutur Yus.
Ia membandingkan kondisi Jakarta dengan daerah Pantura lain yang lebih miskin, seperti Demak. Di sana, penurunan tanah menyebabkan hilangnya lahan secara permanen.
“Enam desa di Demak menghilang, tinggal garis jalan yang dipertahankan warga. Warga harus menimbun jalan dan rumah dengan tanah keras. Kalau di Jakarta, tanggul dan sistem polder membantu menahan banjir, tapi tetap ada efek penurunan tanah,” jelas dia.
Strategi utama untuk menekan dampak penurunan tanah, menurut Dr. Yus, adalah penyediaan air bersih 100% sehingga warga tidak lagi tergantung air tanah.
“Beberapa tahun lalu, kekurangan air masih 40%, sekarang sudah turun menjadi 36%. Ada produksi air baru di Jakarta, tapi harus terus diperluas agar tidak ada lagi pengambilan air tanah,” kata Yus.
Selain itu, Yus mendorong peran masyarakat dalam menanam pohon dalam penanggulangan penurunan tanah Jakarta.
“Kalau satu keluarga menanam satu pohon, Jakarta akan punya 3 juta pohon baru. Ini membuat klimat lebih stabil, udara lebih bersih, dan extreme events akan turun,” ujar dia.
Proyeksi dampak ekonomi dari penurunan tanah juga disampaikan Yus.
Jika laju penurunan terus berlanjut, kerugian tahunan akibat banjir diperkirakan mencapai 186 juta USD per tahun pada 2030, dan bisa naik hingga 400 juta USD per tahun pada 2050, dengan catatan laju land subsidence berhenti pada 2030.
Ia menekankan bahwa ketergantungan pada tanggul dan polder saja tidak cukup jika penurunan tanah tidak dihentikan.
“Kalau land subsidence tidak dihentikan, percuma bikin infrastruktur apapun. Rumah bisa miring, retak, bahkan rusak. Penyediaan air baku 100% merupakan syarat mutlak untuk mengatasi banjir,” ujar dia.
Menurut Dr. Yus, penanganan penurunan tanah harus dilakukan secara skala luas, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di wilayah Pantura lainnya.
“Ini masalah struktural yang membutuhkan kombinasi infrastruktur, konservasi air tanah, dan adaptasi lingkungan,” ucap Yus.
Jakarta Utara: “Mangkuk” Raksasa yang Rentan Banjir
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, memaparkan bahwa wilayah pesisir utara Jakarta kini mengalami kerentanan ekstrem terhadap banjir, baik akibat hujan maupun pasang laut, karena fenomena penurunan muka tanah (land subsidence).
“Wilayah pesisir Jakarta sudah seperti ‘mangkuk’ permanen. Tanahnya turun akibat beban bangunan dan penyedotan air tanah. Sistem drainase alami tidak lagi efektif karena air dari darat tidak bisa mengalir ke laut,” ujarnya saat dihubungi.
Kerentanan ini diperparah oleh pola cuaca spesifik.
Dorongan angin dari utara yang dikenal sebagai Seruakan Dingin (Cold Surge) mendorong massa air laut menumpuk di Teluk Jakarta, meningkatkan tinggi muka air di bibir pantai.
Fenomena ini membuat tanggul laut menerima tekanan yang jauh lebih besar dan meningkatkan risiko air melimpas atau bahkan tanggul jebol.
Selain itu, hujan lebat yang turun dini hari, antara pukul 02.00 hingga 06.00, sering bersamaan dengan pasang maksimum harian, menciptakan kondisi backwater.
Air hujan tidak bisa mengalir ke laut karena posisinya lebih tinggi, sehingga genangan bertahan lama dan sistem drainase lumpuh.
BMKG mencatat bahwa frekuensi banjir di Jakarta meningkat signifikan dalam tiga dekade terakhir. Analisis ekstrem curah hujan dan suhu permukaan lokal menunjukkan bahwa pemanasan permukaan berkontribusi signifikan terhadap curah hujan ekstrem.
Peningkatan risiko curah hujan ekstrem sebesar 2–3 persen telah menyebabkan banjir berulang, termasuk kejadian besar pada 2014, 2015, 2020, dan beberapa peristiwa pada 2025.
“Risiko kejadian seperti banjir 2015 kini dua sampai tiga kali lipat dibanding era iklim lampau,” ujar Ardhasena.
Selain faktor fisik daratan, perubahan iklim turut memperparah situasi.
Intensitas hujan ekstrem meningkat, sementara pola hujan lokal sering melampaui kapasitas drainase Jakarta yang rata-rata hanya dirancang untuk 50–100 mm/hari.
Saat hujan ekstrem melebihi 150 mm/hari, pompa dan kanal tidak mampu menyalurkan air ke laut dengan cepat, menyebabkan genangan instan di pemukiman.
Curah hujan ekstrem tidak hanya soal jumlah air, tetapi juga frekuensi kejadian yang meningkat.
Proyeksi BMKG hingga 2040 memperlihatkan tren peningkatan curah hujan ekstrem di Jakarta, khususnya pada musim hujan Desember–Februari, hingga lima persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini menandakan risiko banjir akan meningkat meski total curah hujan rata-rata tidak naik drastis.
Mengantisipasi kondisi ini, Ardhasena menekankan pentingnya sistem peringatan dini hujan ekstrem berbasis dampak dan respons cepat.
Pemerintah daerah harus menerjemahkan informasi BMKG menjadi aksi di lapangan, termasuk pemetaan wilayah rawan hingga tingkat kelurahan, memastikan kanal komunikasi dan posko darurat berfungsi 24 jam, serta memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat waktu.
Simulasi lapangan dan evaluasi pasca kejadian juga menjadi bagian penting agar SOP tanggap banjir berjalan efektif dan adaptif terhadap kondisi ekstrem.
Menurut Ardhasena, kombinasi penurunan tanah, pola hujan ekstrem, dan pasang laut membuat Jakarta Utara berpotensi menghadapi compound flooding, yaitu banjir gabungan dari laut dan darat.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa tanpa penghentian penurunan tanah dan mitigasi curah hujan ekstrem, infrastruktur apapun akan sulit menahan dampak banjir, termasuk tanggul, pompa, dan sistem polder.
“Wilayah pesisir Jakarta Utara kini bukan sekadar rawan banjir, tetapi telah berubah menjadi ‘mangkuk’ permanen yang menahan air di dalamnya. Setiap hujan lebat, setiap pasang maksimum, risiko banjir selalu ada. Oleh karena itu, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” jelas Ardhasena. (Calvin G. Eben-Haezer)
