Jumat, 4 Juli 2025

UNTUNG KETAHUAN DULUAN…! Ditolak Presiden Bisnis Rente, Softbank Mundur Bangun IKN

JAKARTA – Pegiat media sosial, pengamat politik dan intelijen Indonesia, Erizely Banddaro, mengatakan, Softbank mundur dari pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena proposal skema rente yang diusulkan ditolak Presiden Joko Widodo.

“Berita ini bagi saya tidak mengejutkan. Karena semua trader tahu siapa itu Softbank,” kata Erizely Bandaro, dalam laman akun facebook, Selasa, 15 Maret 2022.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan,.dari awal waktu Chief Executive Officer Softbank, Masayoshi Son, gandeng Infrastructure Development Finance Company (IDFC) untuk mendukung pembiayaan IKN, sudah menjadi pertanyaan banyak pihak.

Sejak Masayoshi Son semakin dekat ke politik dan masuk dalam jaringan IDFC, dan kemudian dapat akses mengelola dana kelola abadi, Sovereign Wealth Fund (SWFs) dari Arab dan Uni Emirat Rab (UEA), diyakini ini akan menjadi masalah besar dikemudian hari.

Investor sudah banyak yang mulai hati-hati beli saham Softbank. Dalam laporan yang dirilis bulan Februari 2022, tahun 2019 Vision Fund mengalami kerugian hingga US$2 miliar alias Rp27 triliun.

Dikatakan Erizely Bandaro, penyebabnya portfolionya mengalami kerugian. Bahkan tiga perusahaan andalannya yakni OYO, CloudMind, dan WeWork melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Tahun 2021 akibat tekanan China atas bisnis Informasi dan Teknologi (IT), Masayoshi Son suffering USD54 miliar. Track record Masayoshi Son sekian tahun belakangan, ternyata mengubur diri sendiri,” ujar Erizely Bandaro.

Dikatakan Erizely Bandaro, sSkema yang diajukan Masayoshi Son untuk IKN sudah bisa ditebak. Softbank memanfaatkan sumber daya keuangan dari IDFC yang bisa tekan (SWFs) dari Arab dan UEA.

Tetapi sebagaimana skema sebelumnya, Softbank korbankan Arab dan UEA. Dan kini Softbak akan korbankan Indonesia lewat skema pembiayaan IKN.

Lagi-lagi Softbak gunakan IDFC versi Amerika Serikat untuk tekan Pemerintah. Tidak tanggung-tanggung tawaran dana USD100 miliar atau Rp1.400 triliun.

Begitu mempesonanya, sampai-sampai Presiden Indonesia, Joko Widodo, tunjuk Masayoshi Son dan komplotannya sebagai Dewan Pengarah IKN.

“Tapi apa yang terjadi? Setelah mendengar pendapat ahli, Joko Widodo menolak skema itu. Mengapa? Skema itu melibatkan jaminan negara atas sumber daya alam strategis, Joko Widodo tolak karena undang-undang di Indonesia tidak mengizinkan.”

“Skema pembiayaan dengan link terhadap sumberdaya alam strategis. Kekecewaan Masayoshi Son, sudah berembus sejak undang-undang IKN masuk pembahasan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Son tahu IDFC macan ompong di hadapan Pemerintah. Para proxy yang dibayarnya tidak mampu menggoyangkan Pemerintah,” ujar Erizely Bandaro.

Namun saat pembahasan undang-undang IKN itu, komplotan makelar kodok masuk titip pasal agar memungkinkan adanya skema rente atas pengadaan tanah. Ternyata tanah itu sudah dikaveling oleh pengusaha rente.

Tapi untunglah ada yang lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK cepat bergerak. Mereka yang terlibat rente itu sudah jadi target KPK, dan sekarang sedang proses penyidikan.

“Presiden Indonesia, Joko Widodo, sudah perintahkan KPK agar terus kawal proyek IKN ini dari pengusaha rente,” kata Erizely Bandaro.

“Mengapa? Kalau tanah sudah dikaveling. Maka tidak akan ada real investor masuk ke IKN, yang ada malah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibancakin. Ingat kasus Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Jadi selagi IKN tidak ada rentereal investor akan antri masuk ke IKN. Investor kaleng-kaleng ke laut saja,” ujar Erizely Bandaro. (Enrico N. Abdielli)

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

  1. Hahaha lucu, investor mundur gara2 TDK ada kepercayaan thd jkw & rezimnya, dibilangnya krn proposal ditolak jkw, wkwkwk

Komentar ditutup.

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru