Oleh: Widitusha Winduhiswara *
SEJAK Desember 2023, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky memaparkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny meminta tambahan 500.000 prajurit baru untuk mengimbangi kekuatan Tentara Rusia di medan perang. Permintaan untuk mobilisasi ini diduga muncul akibat gagalnya serangan balik oleh Angkatan Bersenjata Ukraina pada musim panas lalu, diestimasikan bahwa sebanyak 90.000 lebih prajurit Ukraina yang gugur atau pun yang terluka (Kementrian Pertahanan Rusia mengestimasikan sebanyak 159.000).
Sebelumya, Pemerintah Ukraina berupaya untuk menambahkan angka prajuritnya dengan cara merancang undang-undangan mobilisasi yang baru, namun terdapat beberapa pasal yang mengundang kritik dari para politisi, pebajat serta publik Ukraina. Rancangan undang-undang tersebut juga mengundang polemik karena diduga mendorong wanita serta orang-orang yang memiliki disabilitas tertentu agar memenuhi syarat untuk dimobilisasi.
Menurut Kementrian Pertahanan Ukraina, terdapat sebanyak 43.000 prajurit wanita pada saat ini. Terdapat peningkatan sebesar 40% dari tahun 2021. Dalam rancangan undang-undang, batas umur wanita yang dapat dimobilisasi dinaikkan dari 40 menjadi 60 tahun. Selain itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga mencabut larangan bagi wanita untuk menjadi penembak jitu, komandan tank, supir truk dan mengoperasikan senapan serbu.
Sebagai perbandingan, Rusia memiliki 40.000 wanita yang berkarir sebagai prajurit dalam Angkatan Bersenjatanya, 1.100 diantaranya terlibat langsung dalam Operasi Militer Khusus di Ukraina. Sebanyak 17.3% atau 231.741 merupakan prajurit wanita dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan sebanyak 33% dari Angkatan Bersenjata Israel merupakan prajurit wanita.
Pada 30 Januari 2024, Pemerintah Ukraina memberikan rancangan undang-undang mobilisasi yang baru kepada parlemen Ukraina. Perubahan dalam rancangan undang-undang mobilisasi Ukraina yang baru meliputi:
- Menggantikan undang-undang wajib militer dengan mewajibkan seluruh warga negara Ukraina berumur 18 hingga 25 tahun untuk melakukan pelatihan senjata dasar selama 3 bulan.
- Umur wajib mobilisasi diturunkan dari 27 tahun menjadi 25 tahun.
- Panggilan mobilisasi akan dilakukan secara elektronik, pada panggilan sebelumnya dilakukan dengan cara mendapatkan surat panggilan dari representasi pusat perekrutan yang berada di daerah masing-masing.
- Warga negara Ukraina yang berumur 18-60 tahun diwajibkan untuk selalu membawa dokumen registrasi militer serta menunjukannya apabila diminta oleh pihak berwajib. Insitutsi medis juga wajib mengabarkan pusat registrasi militer dalam waktu 3 hari apabila orang yang berumur 18-25 tahun sedang dirawat.
- Warga negara Ukraina yang keluarkan dari registrasi militer karena pergi dan tinggal di luar wilayah Ukraina lebih dari 3 bulan, wajib mendaftarkan diri kembali untuk dinas militer dalam waktu 30 hari setelah undang-undang disahkan.
- Dalam undang-undang darurat militer, warga negara Ukraina yang tinggal lama di luar negeri memiliki hak untuk tetap tinggal di luar negeri, apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak layak untuk dinas militer.
- Bagi orang-orang yang kabur dari wajib militer, hak-haknya akan dibatasi dan ditentukan oleh pengadilan, termasuk pelarangan untuk pergi keluar negeri serta memblokir rekening bank orang tersebut.
- Warga negara Ukraina yang sebelumnya dianggap tidak sehat untuk dinas milter sebelum undang-undang ini berlaku, wajib melakukan pengecekan fisik ulang dalam waktu 9 bulan setelah undang-undang ini berlaku.
- Warga negara Ukraina penyandang disabilitas grup ll dan lll berumur 25 hingga 55 tahun yang mengalami cidera, gegar otak dan lumpuh selama konflik, wajib melakukan pengecekan medis ulang untuk menentukan kelayakan dinas militernya hingga akhir tahun 2024.
- Dokter dan apoteker perempun akan menjadi subjek untuk registrasi militer. Wanita dengan profesi lain dapat mendaftar dalam basis sukarela dan dapat terlibat dalam pekerjaan yang bersifat defensif.
- Narapidana yang bebas bersyarat dapat dipanggil untuk dinas militer pada saat mobilisasi, kecuali narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap keamanan nasional Ukraina. Pada undang-undang sebelumya, seluruh narapidana dilarang untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun.
- Daftar kategori pengecualian dari mobilisasi telah dikurangi. Orang-orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi tidak lagi menjadi dasar untuk tidak mengikuti/mengelak dari mobilisasi. Namun pejabat-pejabat publik dan parlemen, hakim, pekerja dalam administrasi militer serta pekerja dalam beberapa usaha yang penting bagi perekonomian Ukraina tetap masuk ke dalam daftar pengecualian mobilisasi.
Rancangan undang-undang mobilisasi yang baru ini merupakan upaya putus asa yang dilakukan oleh Pemerintah Ukraina untuk “mengisi ulang” prajurit-prajurit dalam Angkatan Bersenjatanya. Diketahui bahwa setelah kegagalan dalam melakukan serangan balik pada tahun 2023 silam, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan banyak prajurit akibat gugur maupun terluka.
Angkatan Bersenjata Ukraina juga diketahui mengalami kesulitan dalam merekrut prajurit-prajurit baru. BBC News Ukraina memberitakan bahwa sejak Operasi Militer Rusia di Ukraina dimulai pada tahun 2022 silam, sebanyak 650.000 warga negara Ukraina yang memenuhi syarat untuk wajib militer telah kabur keluar dari Ukraina dengan cara menyogok, membuat rekam medis palsu dan serta melakukan penyebarangan batas negara secara ilegal. Tanpa adanya prajurit yang baru, Angkatan Bersenjata Ukraina akan mengalami kesulitan untuk merotasi pasukannya dan hal ini dapat menyebabkan turunnya moral serta keinginan para prajurit untuk bertarung.
Melihat popularitas Zelensky yang kian menurun pada saat ini, jika disahkan, maka undang-undang yang baru ini berpotensial untuk semakin merusak citra Zelensky di mata publik. Bagaimana undang-undang ini disahkan serta memastikan bahwa undang-undang ini diterapkan dengan adil, merupakan tantangan tersendiri bagi Zelensky.
*Penulis Widitusha Winduhiswara, S.Sos, M.Sc, pengamat geopolitik dan militer, Peoples’ Friendship, University of Russia
