JAKARTA- Pemetaan intelejen yang dilakukan Polri terhadap data pendukung dalam Pemilu 2019 menuai protes dari Suhendra Ratu Prawiranegara, Jubir BPN Prabowo Sandi. Menurutnya seharusnya pemetaan tidak perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian.
“Kami pun baru mengetahui informasi ini melalui media kemarin. Saudara Haris Azhar, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru sebagai sumber beritanya. Tentu kami juga mempertanyakan maksud, motif dan tujuan pendataan ini? Yang disinyalir dilakukan oleh pihak Polri. Jika menyangkut untuk pemetaan potensi kamtibmas, ya sah-sah saja dilakukan oleh Polri. Namun jika mengacu pada maksud tersebut, ini kan tugas intelejen ya, apa harus terbuka mekanismenya? Justru kan menjadi aneh jika mekanisme pemetaan intelejen tapi dilakukan dengan cara terbuka dan terekspose ke publik,” katanya kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (27/3).
Tapi menurutnya berdasar informasi berita yang diterima, pendataan justru sudah menggali potensi dukungan kepada calon atau kandidat tertentu dalam pilpres.
“Hal ini yang menurut hemat kami dapat bertentangan dengan azas demokrasi. Bahkan dikhawatirkan akan adanya intimidasi dan penyalahgunaan wewenang pihak aparat kepolisian nantinya,“ katanya.
Seyogyanya menurut Suhendra, pihak kepolisian tetap berpegang pada Azas Kewajiban Tri Brata dan UU Kepolisian, dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangnnya.
“Kami berharap peristiwa oknum Kapolres di Jateng yang ikut berkampanye dan mendukung salah satu Capres pada pemilu 2004 tidak terulang lagi saat ini.
“Kemungkinan kasus oknum Kapolres tersebut dijadikan bahan evaluasi internal pihak Polri, agar tidak masuk pada wilayah politik, yang memang bukan domainnya Polri. Apalagi Kapolri sudah mengeluarkan TR/edaran agar menjaga netralitas dalam pemilu. Jangan sampai justru TR tersebut ambivalen dan hanya sebatas formalitas semata. Tapi faktanya justru sebaliknya. Kami tidak berharap demikian,” tegasnya. (Fatimah)
