BANDAR LAMPUNG – Kerusakan hutan di Lampung yang mencapai 65 persen karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Hendrawan saat dihubungi Senin, 19 Februari 2018.
Dia menjelaskan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membuat hutan dan alam di Lampung menjadi semakin rusak.
“Akibatnya terjadi krisis air dan terjadi bencana alam. Ini karena izin diberikan kepada mereka yang tidak melihat perbuatannya merusak hutan. Izin diberikan dengan mudah oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Masih kata dia, hal sama juga terjadi pada pesisir Lampung yang kotor dan adanya reklamasi.
“Baru-baru ini juga reklamasi pesisir di Pesawaran yang pemerintah setempat dan pemerintah daerah (Lampung, ed) memberikan izin,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang akan bertarung pada 27 Juni 2018 bisa memfokuskan pada pembangunan lingkungan.
“Kerusakan hutan yang sudah mencapai 65 persen dan 22 air sungai yang sudah tercemar di Kota Bandar Lampung menjadi fokus calon harusnya. Tidak hanya konsern kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tuturnya.
Hendrawan menambahkan kerusakan dan kelestarian alam Lampung harus menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan.
“Kan semua pembangunan harus didasarkan kepada pembangunan lingkungan yang berwawasan. Sehingga tidak akan terjadi kerusakan yang membuat pemanasan global maupun bencana alam,” tandasnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan terdapat empat pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Lampung yang telah ditetapkan KPU. Adapun keempat pasangan tersebut nomor urut satu M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, nomor urut dua Herman HN – Sutono, nomor tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim, dan Mustafa – Ahmad Jajuli. (Salimah)
