JAKARTA- Sikap Kepala Staf Presiden (KSP) Muldoko dalam menyikapi duka bencana di NTT dengan menyebut diri sebagai Ketua Partai Demokrat disebut menyusupkan agenda politiknya dalam duka bencana yang dialami rakyat. Hal ini disampaikan oleh Irwansyah, aktivis 98 kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (9/4).
“Niat baik harus diimbangi dengan langkah yang baik, bukan untuk pencitraan politik atau dijadikan sebagai legitimasi pengakuan sebagai ketua Umum yang bukan partai miliknya, cek nomor KTA ada tidak!” kata alumni Universitas Negeri Jakarta (Unija) ini.
Ia menyayangkan menyayangkan langkah KSP Moeldoko sebagai pejabat negara yang notabene anak buah Presiden Jokowi, dalam bekerja kembali menunjukkan arogansi politiknya. Seharusnya menurutnya, Moeldoko bekerja dengan cara legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sebaiknya KSP Moeldoko membuat suasana kondusif, bukan sebaliknya justru membuat Presiden Jokowi dan rakyat menjadi resah akibat manuvernya.
“Jokowi sebagai Presiden sebaiknya menanyakan langsung kepada KSP Moeldoko asal muasal dan akuntabilitas dana, jika ada sumbangan yang disalurkan untuk korban bencana alam. Ini penting agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari,” ujarnya.
Mantan aktivis Famred ini juga mengatakan manuver politik KSP Muldoko yang masih mengakui diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah bentuk perlawanan. Secara langsung tidak tunduk terhadap langkah atau pernyataan Pemerintah bahwa Ketua Umum Partai Demorkat yang sah adalah AHY.
“Ini wujud pembangkangan Pejabat Pemerintah yang mencoba berontak terhadap keputusan penetapan dari pemerintahnya sendiri,” tegasnya. (Web Warouw)
