JAKARTA – Gerakan Timur Indonesia Menggugat (GTIM) Benny Rhamdani mengkhawatirkan munculnya kelompok radikalisme anti kebangsaan dan kebhinekaan yang bisa mengancam pembangunan di Indonesia Timur. Menurutnya, kelompok-kelompok intoleran tersebut atas nama agama Islam itu sudah mulai menyebarkan kebencian pada pemerintah pusat Presiden Joko Widodo.
“Mereka memanfaatkan ketimpangan sosial ekonomi antara Jawa dan luar Jawa padahal, saat ini Presiden Joko Widodo sedang mengarahkan pembangunan ke Indonesia Timur agar seimbang dengan Indonesia Barat (Jawa),” kata Ketua GTIM, Benny Rhamdani di Jakarta (5/5).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara ni menjelaskan jika kelompok radikal anti kebhinekaan menggerogoti wibawa Presiden tentunya kami juga akan bergerak di Indonesia Timur.
“Kami menyerukan kepada komponen warga Indonesia Timur dimanapun untuk melakukan konsolidasi diri dan melawan semua upaya melawan pemerintah dan negara Republik Indonesia ini,” tambahnya.
Siapakah kelompok yang dituding mantan aktivis 98 Sulawesi Utara ini?
“Ya kelompok HTI dan FPI serta kelompok radikal yang anti Pancasila dan Keberagaman. Mereka bertujuan mendirikan pemerintahan khilafah yang dipimpin ISIS di Indonesia. Selama kita masih tetap setia pada NKRI dan Pancasila, sekaranglah saatnya membuktikannya. Jangan cuma dimulut doang,” tandasnya.
Benny Rhamdani mengatakan, kalau rakyat yang mayoritas setia pada NKRI dan Pancasila ini mendiamkan, maka pemerintah juga tidak yakin dan menjadi lemah menghadapi gerakan intoleransi dan radikal itu.
“Jangan semuanya diserahkan pada negara dan pemerintah serta aparat keamanan. NKRI adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang setia pada Pancasila. Semua punya kewajiban membela dan mempertahankannya dari ancaman gerakan-gerakan yang berafiliasi ke ISIS itu,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini gerakan intoleransi dan radikalis itu sudah mulai menyebar ke Indonesia Timur dengan berbagai cara. Oleh karena itu, semua tokoh dan masyarakat Indonesia timur harus segera berkonsolidasi untuk menghadapi gerakan tersebut.
“Mereka masuk dan mempengaruhi rakyat di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah potensi konflik dan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Mereka masuk dengan menggunakan pendekatan ekonomi, agama dan berusaha merebut struktur pemerintahan dari tingkatan kepala desa, RT/RW, camat sampai kabupaten,” jelasnya.
Kepada Bergelora.com dijelaskan, GTIM beranggotakan sejumlah tokoh-tokoh dari sejumlah daerah mulai dari Manado, Palu, Papua, Maluku, NTT serta Kalimantan Timur yang rindu dengan majunya daerah tersebut dan tidak diperlakukan diskriminatif.
Sejarah berdirinya GTIM yang dimotori Benny Rhamdani bermula dari keprihatinan sejumlah aktivis pergerakan Indonesia Timur akan kue pembangunan yang tak merata dan ketimpangan sosial.
“Sudah 70 tahun Indonesia Merdeka bandul pembangunan tidak menyentuh Indonesia bagian Timur. Bahkan kami dulu sempat frustasi untuk memisahkan diri, namun dengan Pak Jokowi berkuasa yang melakukan pembangunan secara massif ide pemisahan diri buyar dengan sendirinya,” tegas Benny Rhamdani.
Aktivis Ansor Sulut ini juga memberikan contoh sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi termasuk jalan Trans Papua, Jalur Kereta Api Trans Sulawesi dan baru saja pembukaan trayek tol laut Bitung Sulut – Davao Philipina. (Web Warouw)
