JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menunjukkan inkonsistensinya soal status tim bayangan. Tim yang dipamerkan dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB tersebut, kini disebutnya hanya berstatus vendor. Hal tersebut disampaikan olehnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, kemarin (26/9).
Nadiem mengaku, ada sedikit kesalahan yang dilakukan olehnya dalam penggunaan kata tim bayangan. Dia menyatakan, yang dimaksud sebenarnya adalah organisasi dengan sifat mirroring terhadap Kemendikbudristek.
”Mirroring itu artinya apa? setiap dirjen yang menyediakan layanan, bisa menggunakan suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi,” paparnya.
Nadiem juga tegas menyebut tim tersebut ialah vendor. Yakni, tim permanen yang berada di bawah naungan anak perusahaan Telkom.
”Dan memang itu secara teknis adalah vendor. Jangan ada yang menyebut mereka itu bukan vendor. Mereka adalah vendor,” sambungnya.
Meski vendor, kata dia, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor pada umumnya. Para dirjen dan direktur yang berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menurutnya, memandang tim ini dengan filsafat kemitraan dan gotong royong. Hal tersebutlah yang kemudian mendapat apresiasi, bahkan ingin dipelajari oleh negara-negara lain saat dipaparkan di forum PBB.
”Yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasi, bukan bahwa kita meluncurkan produk inovasi. Tapi yang sangat dihormati adalah cara birokrasi kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor,” jelas Mantan Bos Gojek tersebut.
Pernyataan tersebut jauh berbeda dengan paparannya saat di forum PBB. Nadiem tegas menyebut mereka bukan vendor untuk kementerian. Bahkan, ia pun mengatakan, jika sejumlah leader tim yang beranggotakan 400 orang ini setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen) pada direktorat di kementerian yang dipimpinnya. Meski, mereka tak masuk struktur birokrasi Kemendikbudristek.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, selain itu, pada Raker bersama Komisi X kemarin, Nadiem turut menyatakan apresiasinya terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kemendikbudristek. Yang mana, mereka telah bekerja pagi, siang, malam dengan semua keberanian dan usaha yang besar atas suatu perubahan budaya luar biasa di dalam tubuh kementerian.
Pernyataan ini juga muncul setelah sebelumnya ada kekhawatiran soal peran ASN di Kemendikbudristek yang dikerdilkan karena keberadaan tim bayangan.
Sayangnya, oleh-oleh keberhasilan yang dibawa Nadiem ke forum kurang mendapat tanggapan positif. Ia justru mendapat banjir kritikan dari sebagian besar anggota dewan.
Anggota Komisi X DPR Anita Yakoba Ga secara blak-blakan tak bisa memberikan tepuk tangan seperti yang diterima Nadiem di forum PBB tersebut.
”Di PBB sana orang tepuk tangan karena mereka merasa hebat, tapi tidak bagi kami yang turun ke bawah. Karena kami masih lihat air mata rakyat, masih ada hari ini pak menteri,” ungkapnya.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang terjadi di dunia pendidikan Tanah Air yang belum terselesaikan. Salah satunya, soal PPPK guru yang nasibnya tidak jelas. Mereka sudah lolos, tapi tidak mendapat gaji selama beberapa bulan. Termasuk soal tunjangan khusus daerah tertinggal dan tunjangan profesi guru (TPG) yang juga nunggak dibayarkan.
”Anda di PBB dengan bangganya menyebutkan 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang anda katakan dengan bangganya di sana, apa dampak positifnya untuk Indonesia,” ujarnya dengan menggebu.
Selanjutnya, Politisi Partai Demokrat itu juga menyentil Mendikbud soal data realisasi APBN. Menurutnya, hingga kini belum ada laporan yang diterima pihaknya atas realisasi semua program kerja di Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2021/2022. Padahal, data tersebut sangat penting sebagai bukti bagi DPR ketika melakukan reses.
Kritikan tajam juga disampaikan oleh Anggota Komisi X Djohar Arifin soal keberadaan tim bayangan. Sebab, sebagai mitra, Komisi X tak pernah diberitahu soal ini. Mulai dari dasar hukum yang digunakan hingga soal sumber penggajian. ”Ini anggaran dari mana? Karena tak pernah muncul pada usulan-usulan,” keluhnya.
Djohar juga mempertanyakan kajian ilmiah terkait keberadaan tim bayangan ini hingga diputuskan menjadi kebijakan dalam pendidikan. Pasalnya, pihaknya juga telah menanyakan kepada kementerian lain namun semua tak mengetahui skema tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini pun khawatir, gaduh yang terus terjadi dunia pendidikan ini bisa berdampak buruk. Tenaga pendidik dan siswa bisa mogok nasional karena lelah dengan kebijakan Nadiem yang kerap menimbulkan kegaduhan. (Enrico N. Abdielli)
