JAKARTA – Diluncurkan dengan waktu persiapan relatif singkat, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan banyak kementerian. Kendati begitu, pelaksanaan di lapangan tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan sejak awal perancangan, program ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan. Potensi tersebut bisa muncul dalam proses pengadaan maupun pengelolaannya.
“Jangan sampai ada tiga hal yang paling ditakutkan di dunia pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan fisik dan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi (terjadi). Kemudian tidak ada terutama penyimpangan tata kelola keuangan, ini juga cukup kita perhatikan sejak awal,” katanya.
Hal itu disampaikan sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul dikutip Bergelora.com, di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Pengadaan Laptop Gagal 2 Kali
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang dijunjung tinggi oleh Mensos. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan proses pengadaan laptop untuk Sekolah Rakyat sempat mengalami dua kali kegagalan.
“Pengadaan laptop untuk siswa dan kepala sekolah ini kita sampai dua kali, jadi ada gagal lelang istilahnya,” ungkapnya.
Usai dua kali lelang gagal, ia menuntut seluruh pihak terkait untuk bertanggung jawab sekaligus memastikan tak ada satu pun prosedur yang dilanggar.
Situasi tersebut mendorongnya meminta pendampingan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses pengadaan pun kemudian diawasi oleh Kejaksaan Agung dan Satuan Reserse Kriminal dari Polri.
Bagi Gus Ipul, kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk bermain-main dengan anggaran negara.
Menghadirkan Gugus Tugas Khusus
Dalam proses pengawasan, Gus Ipul membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Sekolah Rakyat. Gugus tugas ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dody Sukmono dengan penanggung jawab Wamensos Agus Jabo Priyono.
“Ini adalah upaya-upaya kita untuk memitigasi segala kemungkinan dan tidak tercoreng lah ada hal-hal yang tidak perlu,” ungkapnya.
Dengan tegas, Gus Ipul menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto tentang penyelewengan. Di mana jika ada pihak yang melakukan penyelewengan pasti akan menanggung akibatnya sendiri.
“Kita enggak akan membela, kita bahkan justru akan melaporkan sendiri. Jika saya temukan hal-hal yang tidak beres dalam penyelenggaraanya,” tandas Gus Ipul.
Dugitalisasi Sekolah Rakyat Merata Hingga Pelosok RI
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjamin program digitalisasi Sekolah Rakyat berjalan secara merata, bukan cuma perkotaan tetapi termasuk bagi siswa di wilayah pelosok dan daerah terluar Indonesia.
Saat dikonfirmasi disela penyerahan bantuan korban kebakaran di Pasar Senen Dalam, Jakarta, Selasa, Wamensos mengungkapkan program tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua sekolah, termasuk Sekolah Rakyat, sudah berbasis teknologi informasi demi menunjang pendidikan unggul.
“Ada TV digital dan juga laptop. Targetnya satu anak, satu laptop, dari tingkat SD sampai SMA Sekolah Rakyat. Kami harapkan di akhir September ini semua sudah beres,” kata Wamensos Agus Jabo.
Menurut dia, Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama ini pada Oktober 2025. Oleh karena itu seluruh kebutuhan belajar, termasuk seragam, perlengkapan sekolah, serta perangkat digital, harus dipastikan siap sebelum peresmian.
“Pemerataan distribusi laptop menjadi prioritas agar tidak ada anak yang tertinggal dari perkembangan zaman. Distribusinya akan merata, jadi semua akan mendapatkan fasilitas yang sama,” ujar Wamensos.
Selain digitalisasi, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah (pemda) juga sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Menurut dia, saat ini evaluasi harian dilakukan untuk memastikan sarana-prasarana, asrama, dan proses belajar mengajar di sekolah rintisan berjalan baik.
“Evaluasi ini untuk memastikan semuanya lancar, mulai dari teknis, guru, sampai fasilitas. Kita ingin begitu diresmikan Presiden, semua kebutuhan Sekolah Rakyat sudah lengkap,” kata Wamensos Agus Jabo.
Program Sekolah Rakyat dirancang oleh pemerintah sebagai pusat pendidikan, sekaligus juga sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Konsep ini memadukan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, hingga program pembangunan 3 juta unit rumah.
Hingga kini sudah beroperasi 100 Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kemensos sebagai pelaksana teknis menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 jumlahnya bertambah menjadi 165 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat.
Sekolah-sekolah tersebut diproyeksikan mampu menampung 15.895 siswa, dengan dukungan 2.407 guru serta 4.442 tenaga pendidik. (Web Warouw)
