Kamis, 29 Februari 2024

Wah! Ketua DPR Papua : Jakarta Tak Konsisten Dalam Pelaksanaan Otsus

JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH menilai pemerintah pusat di Jakarta tidak konsisten terhadap Pemerintah Provinsi Papua dikarenakan adanya beberapa undang undang baru yang memangkas kewenangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat secara tidak langsung mau memangkas Otsus di Papua.

“Disini, kita lihat satu tanda, ketidakseriusan pemerintah pusat untuk membangun Papua,” ucapnya kepada Bergelora.com di Jayapura, Kamis (11/2)

Saat ini dirinya melihat di era pemerintahan Presiden Jokowi, sepertinya Otsus mau dipangkas. kewenangan mau diambil semua oleh pemerintah Pusat, yang lama kelamaan akan habis. Menurutnya, seluruh kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, sepertinya mau diambil kembali oleh pemerintah pusat.

“Arahnya seperti itu yang kami lihat. Karena kami punya APBD dana infrastruktur yang dikurangi dan ada beberapa hal yang juga terlihat mulai diambil pusat,” keluhnya.

Seraya memberikan contoh misalnya pembangunan infrastruktur yang semestinya dikerjakan daerah, namun kini ditarik semua ke pusat.

“Ini tanda bahwa Otsus ini mau ditarik kembali ke pusat dan kami bisa pastikan bahwa ini tidak keseriusan pemerintah pusat untuk membangun Papua itu tidak
ada,” tukasnya.

Tak Masuk Prolegnas
Wakil rakyat asal Partai Demokrat ini mengatakan kalau pemerintah pusat mau membangun Papua, salah satu solusinya adalah Otsus Plus itu. Meskipun ada pro dan kontra, suka dan tidak suka, tetapi ini hasil kajian yang cukup panjang dibuat oleh pemikir- pemikir daripada anak Papua sendiri, yang akhirnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Hari ini kita lihat Otsus Plus tidak masuk lagi dalam Prolegnas 2016. Ya kami harap, ya sudah lupakan saja. Tidak usah lagi ada Otsus Plus lagi, karena 2016 sudah ditolak dan kita tidak berharap lagi untuk masuk ke 2017 dan seterusnya,” ucapnya.

Mantan mekanik pesawat berbadan kecil ini mengatakan, dengan kondisi yang terjadi saat ini menunjukan ketidak seriusan dari pemerintah pusat untuk membangun Papua.

Disinggung mengenai apakah ada upaya dari pemerintah Papua. Dengan nada diplomatis Yunus mengatakan upaya semua sudah dilakukan.

“Kita sudah mendorong, tapi ya sampai disitu mau bagaimana lagi untuk mendorong. Ini bukan persoalan untuk kepentingan gubernur, kepentingan DPRP, itu tidak. Tapi, itu kepentingan untuk rakyat Papua dan kepentingan semua orang yang ada di atas Tanah ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, seberapapun besar biaya atau anggaran yang dianggarkan ke Papua, tapi selama tidak ada kebijakan dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah, Papua tidak akan pernah bisa berubah dan maju. Sekalipun bisa menurunkan 1.000 orang TPN/OPM, itu tidak akan merubah Papua.

“Papua itu bukan persoalan makan minum, itu bukan. Tetapi, bagaimana kewenangan itu dikembalikan kepada Papua, itu yang penting, dan itu persoalan kewenangan, bukan persoalan biaya, ataupun nilai. Kalau orang katakan, dana sudah besar diberikan ke Papua. Saya mau katakana, bukan persoalan dana,”katanya.

Menurutnya, walaupun uang sedikit saja, tapi jika diberikan kewenangan, itu jauh lebih bagus daripada uang besar tapi kewenangannya tidak diberikan. Itu sama saja, sama saja membuang garam ditengah laut yang tidak ada rasa apa-apa.

“Hari ini saya sampaikan kepada pemerintah pusat. Kalau memang tidak serius untuk mendorong Otsus Plus, ya sudah tidak apa-apa. Pusat tidak memberikan kewenangan itu, ya kita jalani apa yang ada hari ini,” tandasnya. (Yohana)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru