Kamis, 13 Juni 2024

WALIKOTA PERLU SEGERA DIPERIKSA NIH..! Kejanggalan Menu Cegah Stunting di Depok: Ada Foto Idris-Imam, Meski Pakai APBN

DEPOK – Program pemberian makanan tambahan (PMT) Kota Depok, Jawa Barat menuai polemik. Pasalnya, makanan yang diberikan di dalam program yang semestinya diperuntukkan bagi anak-anak guna mencega stunting, jauh dari layak. Padahal, anggaran program itu mencapai Rp 4,9 miliar.

Sebagai contoh, pada foto pertama yang beredar di Instagram @depok24jam, menu makanan pada hari pertama hanyalah berupa nasi putih yang dibungkus wadah bening serta kuah sup yang dibungkus plastik. S

ementara menu pada foto berikutnya hanya berupa tahu putih dan sawi yang diberi kuah.

Komisi D DPRD Kota Depok pun telah memanggil para pihak terkait pada Jumat (17/11/2023) kemarin. Baca berita tanpa iklan.

Anggota Komisi D Qonita Lutfiah menyoroti penggunaan anggaran oleh Dinkes Depok dalam program tersebut.

“Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan. Maka itu sebaiknya kita beri lah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan,” kata Qonita.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah output program, kesesuaian paket makanan yang disajikan dengan anggaran Rp 18.000 hingga anggaran pengadaan wadah untuk kemasan PMT.

Anggota Komisi D lainnya, Babai Suhaimi justru mencecar soal penggunaan toples untuk membungkus makanan yang diberikan.

Pasalnya, anggaran pengadaan untuk satu toples mencapai Rp 21.000. Lihat Foto

“Ibu (Kadinkes Depok Mary Liziawati) jelaskan yang membuat ibu berinisiatif untuk memberikan toples ini?” tanya Babai ke Kadinkes Depok.

Pakai APBN, tapi Ada Stiker Walikota Tak hanya soal anggaran dan menu makanan, hal lain yang menggelitik para anggota legislatif itu adalah stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang ditempel pada tutup toples.

Padahal, menurut Babai, program PMT itu menggunakan anggaran pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Sementara Qonita menyoroti para kader puskesmas yang menggunakan warna pakaian yang identik dengan parpol tertentu ketika membagikan menu tersebut kepada masyarakat.

“Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik,” kata Qonita.

“Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali, Pak Wakil, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi pemilu. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuh Qonita.

Kepada Bergelora.com di Depok dilaporkan, dalih Dinkes Depok Mary menjelaskan, kemasan atau toples yang digunakan untuk membungkus menu makanan stunting bagi anak-anak itu disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini wirausaha bersama (WUB), yang menyediakan program PMT.

Ia pun berdalih bahwa pemasangan stiker berwajah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok lantaran kegiatan ini dilaksanakan serentak se-Kota Depok.

“Kami menginginkan kegiatan yang serentak ini bisa sama di semua wilayah Kota Depok. Kemudian sebagai tanda bahwa ini adalah tanda pemkot kita memberikan sticker,” kata Mary.

Ia pun enggan mengganti stiker bergambar Idris dan Imam tersebut.

Sebab, menurutnya, hal itu akan berimplikasi terhadap penambahan biaya lain untuk pengadaan stiker baru.

“Ini kan berarti menambah cost lagi ya nanti, kan kita tidak ingin menambah cost di luar bahan makanan,” ujar dia.

Sebagai solusi, stiker berwajah Idris dan Imam akan dilepas.

“Menurut saya kalau kita tidak pakai stiker, ya sudah tidak ada penambahan stiker. Tapi melalui petugas gizi di puskesmas nanti diinformasikan kepada yang mendistribusikan,” kata Mary.

Selain itu, Dinkes Depok akan mengganti vendor WUBdi Kecamatan Tapos, lantaran salah memberi menu dalam program PMT.

“Ada (yang diputus kontrak) di Tapos,” kata Mary.

Mary menyebut, Dinkes Depok pun mengevaluasi terkait pemilihan vendor yang garap program PMT menu penanganan stunting.

“Ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama. Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada,” ungkap Mary.

Seharusnya, kata Mary, hari pertama adalah waktu untuk penyajian menu kudapan. Namun, vendor itu malah memberikan nasi dan sayur sop.

“Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tapi karena hari itu seharusnya kudapan, tapi yang disiapkan nasi dan sayur sop. Sekarang sudah berganti WUB,” ucap Mary. (Aminah)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru