Selain hanya seremonial, pelatihan wirausaha juga menghadapi berbagai persoalan lain yang menghambat berkembangnya Sumber Daya Manusia. Sehingga kenyataannya,– temuan BPS jumlah sarjana di negeri ini hanya 5,3 % yang mendiri menjadi pengusaha, sementara 83,1 % sarjana S-1 adalah menjadi karyawan. Bergelora.com memuat tulisan kedua dari lima seri tulisan A. Khoerussalim Ikhs., Direktur LP Entrepreneur College menyorotinya. (Redaksi)
Oleh: A. Khoerussalim Ikhs.
SELAIN hanya sekedar seremonial, pelatihan kewirausahaan juga tidak pernah naik kelas. Materi yang disajikan dalam pelatihan kewirausahaan tidak pernah dibuat peserta naik kelas. Kurikulumnya dari tahun ke tahun tetap saja seperti itu. Kalau kita misalkan seperti anak sekolahan maka pelatihan kewirausahaan yang ada selama ini pada level kelas TK atau Kelas 1 SD.
Dari waktu ke waktu peserta disodorkan pada kurikulum dan materi yang tidak pernah berubah dan tetap saja materi yang tidak membuat mereka bisnisnya naik kelas. Mereka tidak bisa dan tidak pernah berobah jadinya. Maka itu hasilnya dari pelatihan itu peserta tetap saja bisnisnya tidak berubah, mereka yang menjadi pengusaha mikro ya tetap mikro, yang menjadi pengusaha kecil ya tetap menajdi pengusaha kecil.
Semestinya kurikulum dan materi harus diberikan sedemikian rupa sehingga peserta memperoleh arahan dan panduannya untuk perlahan tetapi pasti bahwa mereka bisa bekembang dari usaha mikro, lanjut menjadi usaha kecil,dan melesat untuk menjadi pengusaha kelas menengah dan kelas usaha besar. Harus ada semacam panduan atau petunjuk arah yang jelas sehingga mereka secara perlahan dan pasti bisa selalu naik kelas dalam berbisnis.
Mereka tidak bisa naik kelas karena pelajaran bisnis kelas 6 SD tidak pernah diajarkan. Bagaimana mereka naik menjadi kelas SMP, SMA dan atau Perguruan Tinggi, kalau pelajarannnya selalu berulang di kelas 1 SD? Semestinya ada bimbingan dan pendampingan bisnis yang memungkinkan setiap pengusaha memiliki arah dan tujuannya dengan kompas yang jelas untuk naik kelas dalam berbisnis.
Politik Anggaran yang tidak mendukung juga mempengaruhi Pelatihan Kewirausaan seperti yang seharusnya dilakukan. Politik anggaran yang ada spiritnya bukanlah spirit pemberdayaan masyarakat, namun lebih kepada spirit proyek. Setiap program pelatihan kewirausahaan lebih dituntut secara politis untuk sekedar pencairan anggaran dari suatu proyek di kementerian atau pemetintah daerah di seluruh pelosok negeri ini dari pada tuntutan kualitatif meningkatkan kualitas pelaku bisnis UMKM itu sendiri.
Lihat saja pada bulan-bulan setelah Juli hingga akhir tahun selalu saja terulang bahwa pelatihan kewirausahaan itu sekedar memenuhi tuntutan proyek, SPJ, LPJK, bahkan beberapa sekedar untuk memuaskan para politisi merawat konstituennya. Yang penting realisasi anggaran APBN/APBN segera terlaksana dan selesai.
Spirit Pegawai
Etos dan Spirit yang muncul adalah spirit untuk menjadi pegawai. Dari sisi peserta pelatihan kewirausahaan yang ada dan berkembang adalah satu fakta bahwa mereka selama ini bukan kemauan mereka untuk menjadi pengusaha. Maindset yang terbentuk selama ini adalah mindset karyawan, buruh dan kuli. Mental mereka tidak tangguh dan selalu bermotifkan ingin cepat sukses (kaya).
Pola pikir instan terebut meraja lela dikalangan anak bangsa sehingga inilah yang paling menyulitkan dalam setiap sesi pelatihan kewirausahaan. Maka itu kalau pelatihan kewirausahaan tidak bisa menyentuh ranah mindset ini, sehingga mereka bisa berubah dari pola pikir karyawan menjadi pola pikir entrepreneur secara permanen, maka pelatihan itu bisa disebut sebagai pelatihan kewirausahaan yang gagal.
