JAKARTA- Sebagaimana diduga sebelumnya, Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan dipergunakan oleh DPR untuk memperlemah KPK yang ujungnya adalah memperlemah pemberantasan korupsi. Setidaknya dapat dilihat dalam penggunaan angketnya yang oleh setidaknya 130-an ahli hukum tata negara dinilai sebagai tidak lazim dan tepat.
“Adanya ancaman untuk memblok dana Kepolisian dan KPK karena mempertanyakan dasar dari pemanggilan paksa terhadap Miryam S. Haryani. Ancaman untuk mempolisikan komisioner KPK karena dinilai melakukan countempt of parliament,” demikian Jeirry Sumampow mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurutnya tiga rencana ini menjelaskan bahwa DPR memang lebih tepat dilihat melakukan pendekatan kekuasaan dibandingkan upaya menegakan hukum dan tentu saja mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Sejauh ini, KPK masih dapat bertahan. Tapi jelas, tanpa dukungan publik yang kuat, besar kemungkinan KPK akan makin lemah dan dengan sendirinya upaya pelemahannya akan makin mudah.
“Tak ada yang dapat menjaga KPK selain dari kekuatan elemen masyarakat sipil. Sejarah puluhan tahun sudah membuktikan hal itu. Kekuatan KPK selalu pada rakyat yang percaya bahwa KPK, sejauh ini, bekerja untuk membuat Indonesia bebas korupsi,” tegasnya.
Dalam rangka menyampaikan dukungan nyata kepada KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) akan menyampaikan Petisi Tolak Angket KPK kepada Pimpinan KPK.
Petisi itu akan disampaikan pada Rabu, 5 Juli 2017, jam 14.00 – selesai, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, RT.3/RW.1, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980.
Beberapa tokoh masyarakat sipil yang mengundang untuk hadir diantaranya Ray Rangkuti, Sebastian Salang, Ari Nurcahyo, Jeirry Sumampow, Syamsudin Haris, Nong Darul Mahmada, Muji Kartika Rahayu, Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Abdullah Dahlan, Mailing Oey, dan para pemaraf petisi lainnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
Promosikan Humanitarian Islam, GP Ansor Buka Kantor di Amerika Serikat
Para Pemimpin GP Ansor dalam persiapan membuka kantor di Amerika Serikat untuk mempromosikan Humanitarian Islam (Ist)
JAKARTA- Pimpinan Pusat GP Ansor mempromosikan “Humanitarian Islam” ke berbagai pihak strategis di Amerika Serikat pada 26-29 Juni 2017 lalu. Promosi tersebut dilakukan Sekretaris Jenderal Adung Abdul Rochman bersama Katib ‘Aam Syuriyah PBNU yang juga Emissary GP Ansor untuk Dunia Islam KH Yahya Cholil Staquf.
Pada kesempatan tersebut, keduanya menemui pengambil kebijakan AS, tokoh-tokoh negarawan AS, lembaga think thank, lembaga interfaith, Dubes Afghanistan dan lain-lain di Washington DC.
“Ikut mendampingi dalam agenda tersebut Charles Holland Taylor yang juga Emissary GP Ansor untuk PBB, AS dan Eropa,” kata Adung ketika dihubungi NU Online dan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (5/7).
Menurut Adung, pihak yang didatangi GP Ansor tersebut merespon dengan sangat positif. Mereka bahkan mengusulkan GP Ansor untuk membuka kantor di Washington DC untuk menguatkan promosi Humanitarian Islam ini ke pengambil kebijakan dan kelompok strategis di AS.
Mendapat sambutan semacam itu, kata Adung, GP Ansor akan membuka Kantor Pusat Humanitarian Islam di Jakarta dan di Washington. Hal itu akan diputuskan dalam Rapat Harian PP GP Ansor dalam waktu dekat.
Lebih rinci Adung menjelaskan, Humanitarian Islam adalah gerakan global yang didedikasikan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, perdamaian dunia dan harmoni peradaban yang terinspirasi oleh Islam rahmatan lil-‘alamin, yang dimanifestasikan dengan merekontekstualisasi ajaran Islam sesuai dengan realitas kekinian.
“Humanitarian Islam tidak akan berusaha menjadi ideologi supremasis yang akan menaklukkan siapa pun, juga tidak datang untuk menghancurkan, dan oleh karenanya mencegah penyalahgunaan agama untuk mempromosikan kebencian, supremasi dan kekerasan sektarian,” pungkasnya. (Abdullah Alawi)
