JAKARTA – Pada berbagai kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan hasil diskusinya dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya mobil listrik jadi prioritas mengingat kebutuhan zaman yang kian mendesak.
“Kalau mobil listrik banyak di Indonesia, kita itu tidak perlu lagi impor BBM karena pake listrik. Listriknya pake batubara yang ada di dalam negeri. Ada juga gas alam di dalam negeri sehingga impor minyaknya akan turun. Kalau ini terjadi platform hulu migas akan berubah,” tutur Jonan di Jakarta (20/7), menceritakan kembali diskusinya dengan Presiden RI beberapa waktu lalu.
Usulan Jonan tampaknya mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo. “Zaman berubah terus. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan zaman, begitu tanggapan Pak Presiden,” kata Jonan.
Saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7), Presiden RI juga menyampaikan bahwa rencana pengembangan mobil listrik akan dimasukkan dalam perhitungan pemerintah, mengikuti perkembangan global, terutama dalam menjawab isu perubahan iklim dan lingkungan.
Jonan mengungkapkan, salah satu kekhawatiran Presiden adalah terkait cara pengisian ulang mobil listrik. Menjawab hal itu Jonan sudah menyiapkan dua cara.
“Satu, kalau mau dimandatkan janjian dengan semua Pemerintah Daerah. Setiap pusat keramaian yang resmi kayak mall, pasar ada chargernya. Dua, kalau dalam jangka lima tahun baterainya portable, maka semua SPBU di Indonesia yang hampir 6000an dibikinkan kayak tabung LPG, kalau habis ditukar,” papar Jonan.
Selain itu, menurut Jonan ada hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan mobil listrik nantinya. “Kalau mau mobil listrik masuk ke sini, itu biaya masuk, PPBM untuk impor mobil baik built up maupun tidak harus dibuat nol,” pungkasnya.
Kementerian ESDM Siap
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mendukung rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan energi bersih sebagai implementasi hasil persetujuan Conference of Parties (COP) 21 di Paris pada tahun 2015 mengenai perubahan iklim.
Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar kendaraan ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan segera dikeluarkan regulasi pendukungnya. Presiden Joko Widodo bahkan kembali menegaskannya di sela-sela Festival Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jakarta, Minggu (30/7).
“Ke depan mau tidak mau memang mobil listrik harus dilihat karena semuanya pasti akan mengarah ke sana,” kata Presiden.
Beberapa waktu lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan, telah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik. “Ibu Menteri Keuangan juga beberapa kali berdiskusi dengan saya bagaimana kita menunjang lingkungan yang lebih hijau atau lebih bersih,” ujar Jonan di Jakarta, (19/7).
Jonan menyatakan, draft regulasi guna mendorong pengembangan mobil listrik saat ini sedang disiapkan oleh tim lintas Kementerian yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.
“Karena ini Peraturan Presiden atau sekurangannya Peraturan Pemerintah (PP) kita nyusun dulu, kira-kira sudah hampir final kami nanti konsultasikan kepada Bapak Presiden,” lanjut Jonan.
Menurut Jonan, salah satu dukungan yang diberikan Pemerintah untuk pengembangan mobil listrik ini nantinya adalah dalam hal perpajakan.
“Pemerintah memberikan macam-macam insentif salah satunya dalam hal perpajakan,” ujarnya.
Jonan mencontohkan, mobil listrik Tesla seri yang paling besar kalau anda lihat dibanyak tempat di Hongkong, itu kalau masuk Indonesia dengan kebijakan fiskalnya perpajakannya sama seperti saat ini mungkin harganya sekitar Rp 2 milyar.
“Ya enggak ada yang beli, nah ini coba kita bahas bagaimana,” kata Jonan.
Lebih lanjut Jonan menjelaskan, “Penggunaan mobil listrik ini akan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Daripada bakar solar, gasoline atau gasoil itukan lebih baik menggunakan listrik. Sehingga polusinya juga berkurang”.
Proyek ini, kata Jonan, tidak hanya sekedar tentang mobil listrik. “Ini adalah kita bagaimana negara ini juga menerima mobil listrik sehingga dapat mengurangi emisi karbon, sesuai komitmen kita yang bertekad untuk mewujudkan bauran energi 23% menggunakan energi terbarukan, dimana sektor transportasi kontribusinya cukup besar,” ungkap Jonan.
“Ini kebijakan mobil listriknya dulu, kalau masalah akan dibangunnya di luar atau di dalam negeri itu urusan Menteri Perindustrian, tapi kalau saya sangat mendukung pembangunan mobil listrik di dalam negeri,” papar Jonan.
Jonan optimis kebijakan mobil listrik ini akan dapat dijalankan karena mirip dengan kebijakan penggunaan bahan bakar gas disektor transportasi.
“Jika kebijakan ini dilaksanakan, impor LPG dan BBM akan turun dan ini adalah yang penting,” pungkas Jonan. (Enrico N, Abdielli)
