JAKARTA- Lima politisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia melakukan dialog dengan pengurus Badiklatpus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan di Jakarta, Kamis (1/9), terkait strategi kaderisasi PDIP. Delegasi dipimpin oleh Datuk Mustaffa Kama Yusof yang juga anggota parlemen nasional Malaysia. Dari Badiklatpus DPP PDIP diwakili oleh Eva Sundari (Sekretaris), Sirmaji (Ketua Perekrutan) dan Gde Purnama (Ketua Kurikulum). Â
Dalam pengantar, delegasi PKR terkesan dengan kemenangan simultan PDI-Perjuangan dalam pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) 2014. PKR juga terkesan dengan kemenangan-kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2016 yang baru lalu setelah menjadi oposisi selama 10 tahun. Mereka berasumsi bahwa kunci kemenangan tersebut terkait strategi pendidikan dan kaderisasi yang dilaksanakan PDI-Perjuangan.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, delegasi cukup kaget bahwa pembiayaan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan partai dilaksanakan secara swadaya. Bantuan dari Pemerintah sangat kecil dan hampir tidak ada artinya jika dibanding kebutuhan nyata partai.
Pembiayaan partai di Indonesia menjadi problem mendasar dan sayangnya masyarakat tidak mendukung walau menuntut kinerja maksimal parpol.
“Semoga dukungan KPK terhadap perlunya menaikkan sumbangan negara ke parpol bisa merubah pendapat masya tersebut, ” ujar Sekretaris Badiklatpus DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.
Delegasi Malaysia menjelaskan gagasan perlunya mendirikan lembaga pendidikan milik parpol dengan pembiayaan publik dengan tujuan melakukan pendidikan untuk umum. Meski demikian, untuk situasi di Indonesia yang sedang mempersiapkan pemilu serentak bantuan negara memang urgent demi kualitas demokrasi yang lebih baik.
200.000 Kader
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)- Perjuangan merencanakan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi untuk 200.000 kader hingga akhir 2018. Hal itu disampaikan saat Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi, membuka Rakorbid Ideologi dan Kaderisasi DPD Sulsel pada Jum’at (12/8) di Makasar.
Lebih lanjut kepada Bergelora.com dilaporkan, Idham Samawi menjelaskan, kaderisasi akan diadakan untuk seluruh tingkat mulai pratama yang diselenggarakan oleh Badiklatcab (Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang) DPC PDIP, tingkat madya oleh Badiklatda (Badan pendidikan dan pelatihan Daerah) DPD PDIP dan Kaderisasi tingkat Utama oleh Badiklatpus DPP PDIP.
Pendekatan desentralisasi dalam penyelenggaraan ini merupakan strategi percepatan penambahan jumlah kader terdidik yang hingga saat ini tercatat sekitar 30.000 an orang.
“DPP mensegerakan pelaksanaan kaderisasi agar kita punya cukup pasukan tempur terdidik untuk menghadapi berbagai tantangan pilkada serentak, pileg, dan pilpres maupun untuk agenda politik partai di luar ketiganya,” tegasnya.
Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP Eva Sundari dalam mengantar diskusi topik “Logika dan Kurikulum Pendidikan Kader” mengingatkan agar penyelenggaraan pendidikan kader di semua tingkat tidak melupakan keharusan menyertakan minimal 30% kader perempuan.
“Ingat! Ajaran pokok Ideologi Pancasila adalah kebhinekaan dan inklusivitas, sehingga menyertakan kelompok marginal termasuk perempuan adalah mandat dari Ideologi Pancasila,” pesan anggota Komisi XI Fraksi PDI-P DPR-RI ini secara serius.
Rakorbid yang berlangsung di Kantor DPD PDIP Sulsel tersebut ditutup dengan pelantikan pengurus Badiklatda DPD PDIP Sulsel oleh Idham Samawi. Terpilih sebagai Ketua Badiklatda Sulsel adalah Made Meradah dan Sekretaris Badiklatda adalah Busman Muin. (ZKA Warouw/Ismail)
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â