TABANAN- Usai meninjau pelaksanaan padat karya tunai irigasi kecil dan jalan produksi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (22/2) pagi, menuju ke Taman Pujaan Bangsa Candi Margarana, menyerahkan 15.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
Dalam laporan yang diterimanya, saat ini 1.343.141 bidang tanah dari 1.838.503 bidang tanah yang ada di Bali telah bersertifikat.
Sisanya, sebanyak 495.362 bidang tanah belum bersertifikat dan akan diselesaikan dalam dua tahun ke depan.
Untuk itu, Presiden Jokowi menargetkan tahun depan (2019) Provinsi Bali akan menjadi provinsi pertama yang semua pemilik tanah akan pegang sertifikat.
“Tahun depan (2019) Provinsi Bali adalah provinsi pertama yang semua pemilik tanah akan pegang sertifikat,” kata Presiden.
Ia menjelaskan, kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan.
Sertifikat, lanjut Presiden, menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum sehingga memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas,” ujarnya.
Presiden juga mengatakan bahwa dari 126 juta bidang tanah yang ada di Tanah Air, hingga tahun 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan, penerbitan sertifikat hak atas tanah sebelumnya hanya menghasilkan 500 ribu sertifikat setiap tahunnya di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah mempercepat proses sertifikasi tanah dengan target 5 juta sertifikat pada tahun 2017.
“Target tahun ini sejumlah 7 juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertifikat,” kata Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu apabila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.
“Hati-hati pinjam di bank. Kalau dapat, gunakan semua untuk kerja, investasi, modal kerja. Jangan dipakai apa-apa dulu. Kalau untuk menabung setelah cukup, beli motor, mobil silakan,” tutur Kepala Negara.
Padat Karya Tunai
Sebelumnya, kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap program padat karya tunai diharapkan dapat mendongkrak peredaran uang di desa dan daerah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sejumlah daerah di Tanah Air.
“Pola padat karya tunai ini betul-betul diharapkan bisa mendongkrak peredaran uang di desa dan di daerah untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meninjau pelaksanaan padat karya tunai irigasi kecil dan jalan produksi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (23/2) pagi.
Warga yang terlibat dalam pembangunan jalan produksi sepanjang 592 meter tersebut adalah sebanyak 25 orang. Dengan nilai proyek sebesar Rp600 juta, pembangunan tersebut akan dikerjakan selama tiga bulan.
Sementara itu, panjang pembangunan irigasi di sawah dengan luas 47,6 hektare adalah 600 meter. Jumlah pekerja yang terlibat sebanyak 150 orang dengan nilai proyek Rp675 juta dan akan dikerjakan selama 50 hari.
Untuk upah yang diterima oleh warga dalam padat karya tunai tersebut adalah Rp125 ribu per hari untuk tukang dan Rp85 ribu per hari untuk pekerja.
Menurut Presiden, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program padat karya tunai tahun 2018.
Presiden mengapresiasi kerja cepat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berjanji akan mendorong kementerian lain untuk segera melaksanakan program padat karya tunai dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran.
Saat meninjau pelaksanaan padat karya, Presiden sempat berbincang-bincang dengan warga yang berpartisipasi dalam padat karya tersebut.
Turut menyertai Presiden dalam peninjauan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.(Bono)
