JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menyebut hampir satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat yang ditempati oleh siswa tak dibangun dari gedung baru.
“Ya, apa ya, jadi kan kita setahun ini tidak membangun gedung baru,” kata Agus Jabo di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, dikutip Beegelora.com di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Agus Jabo mengatakan waktu yang singkat sampai terealisasinya Sekolah Rakyat di bulan Juli 2025 menjadi alasannya. Ia menyebut membangun gedung baru dalam kurun waktu 6 bulan sejak dicetuskan akan menyulitkan.
“Karena Presiden memerintahkan waktu itu bulan Februari di bulan Juni udah buka. Tentunya kalau membangun gedung baru kan tidak cukup,” kata dia.
Ia menyebut pemilihan tempat untuk sekolah rakyat menjadi tantangan tersendiri. Pihaknya kerap berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkot atau Pemkab memilih gedung tak dipakai untuk revitalisasi.
“Maka kemudian kita mengasesmen gedung-gedung yang Kemensos miliki, terus kemudian kita juga meminta Pemkot, Pemkab, termasuk Pemprov untuk bisa membantu menyerahkan gedung yang tidak dipakai, termasuk ke Kemenaker kalau misalnya ada gedung BLK yang tidak dipakai bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat,” ucap Agus Jabo.
Ia mengatakan hingga saat ini ada 165 titik sekolah rintisan dari program itu. Agus Jabo berharap sampai akhir 2025, distribusi Sekolah Rakyat terus bertambah.
“Jadi dari gedung-gedung yang sudah ada kita revitalisasi, yang revitalisasi KemenPU dan kemudian terbentuklah sampai sekarang 165 titik. Mudah-mudahan di akhir tahun akan terus bertambah karena Presiden memerintahkan setiap kabupaten atau kota minimal punya 1 Sekolah Rakyat,” imbuhnya.
Jadi Harapan Baru Bagi Yang Kurang Mampu
Sebelumnya Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satu fokus utamanya adalah mengubah paradigma penerima bantuan sosial (bansos) menjadi masyarakat yang berdaya melalui Sekolah Rakyat (SR) yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian akses pendidikan, melainkan menjadi langkah nyata dalam membangun kemandirian masyarakat miskin dan rentan.
“Sekolah Rakyat ini dapat menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Ia menekankan Sekolah Rakyat hadir untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan di desil 1 hingga 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Di sekolah ini, anak-anak penerima manfaat tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan hidup melalui sistem asrama (boarding school).
Agus Jabo menambahkan, saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 35 sekolah berada di Sumatera, 69 di Jawa, 7 di Bali dan Nusa Tenggara, 13 di Kalimantan, 28 di Sulawesi, 7 di Maluku, dan 6 di Papua. Sekolah-sekolah ini sebagian besar memanfaatkan bangunan yang telah ada, namun tetap dirancang dengan standar dan perencanaan matang.
“Meski diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu, fasilitasnya tetap unggulan,” tambahnya.
Sekolah-sekolah tersebut menampung 15.895 anak dari desil 1-4 DTSEN dengan dukungan 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan. Penyelenggaraan program ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah.
Kolaborasi ini diharapkan mempercepat perluasan Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak dari keluarga miskin dan rentan dapat mengakses pendidikan berkualitas. (Web Warouw)
