JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Tim Pemantauan Pemilu mendeteksi serangan Fajar yang mungkin terjadi di hari yang mendekati waktu pencoblosan surat suara pada Pemilu Serentak 2019. Hal ini dikatakannya saat memberikan pembekalan pada Pembekalan pada Tim Kementerian Dalam Negeri Pemantau Pemilu Serentak tahun 2019. Acara digelar di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).
“Gerakan serangan fajar dan politik uang segera hindari dan deteksi karena ini merupakan racun demokrasi yang sangat berbahaya yang dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi kita ke depan,” tegas Tjahjo.
Racun demokrasi merupakan istilah yang kerap digaungkan Tjahjo sebagai bentuk perlawanan dan pelabelan negatif atas hal-hal yang dapat mengganggu terselenggaranya proses demokrasi melalui Pemilu Serentak 2019 serta dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Racun atau virus tersebut adalah; hoax, fitnah, kampanye yang berujar kebencian, kampanye dengan menggunakan Isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA, serta politik uang atau yang dikenal dengan serangan fajar yang kerap terjadi di masa mendekati waktu pencoblosan surat suara.
Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengkritisi masa kampanye yang dinilai terlalu lama sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan serius agar tidak ada hal-hal yang dapat mencederai proses demokrasi.
“Jadwal kampanye yang cukup panjang ini saya harap bisa dibahas dan dievaluasi ke depan agar Pemilu 2024 bisa lebih efektif, efisien untuk mewujudkan sistem Presidensil dan terpilih pemimpin yang amanah,” pungkasnya.
Soal Selangor
Kepada Bergelora.com dilaporkan, menanggapi soal dugaan surat suara yang tercoblos di Selangor Malaysia, Tjahjo Kumolo mengatakan penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada, namun beredar informasi sudah diketahui adanya pencoblosan.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu penjelasan resmi Tim dari KPU di Malaysia sehubungan dengan kabar pencoblosan surat suara salah satu Pasangan calon capres-cawapres dan caleg yang terjadi di Malaysia.
“Kami masih menunggu penjelasan Tim KPU aparat penegak hukum yang masih melakukan pengecekan informasi tersebut,” terang Tjahjo.
Ia juga meminta agar masyarakat bersabar dan menunggu hasil kerja Tim KPU untuk mengetahui kebenaran fakta sebenarnya serta kronologi yang terjadi di Malaysia.
“Kami harapkan masyarakat juga hati-hati menyikapi informasi yang belum tentu benar, agar tidak menimbulkan spekulasi, kita percayakan sepenuhnya kepada KPU untuk mengecek langsung di lapangan fakta dan kronologinya” kata Tjahjo.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo mendukung penuh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), aman, demokratis, damai dan bermartabat.
Ia pun menyerahkan apapun yang menjadi kewenangan KPU yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyelenggara Pemilu tanpa melakukan intervensi. (Calvin G. Eben-Haezer)
