PALU- Momentum genapnya 100 hari Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Yusuf Kalla diwarnai unjuk rasa diberbagai kota di Indonesia. Demikian pula halnya yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah.
Unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah oleh ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Sulawesi Tengah diwarnai oleh Pembakaran Ban bekas dan foto Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan massa aksi yang menilai bahwa memasuki hari ke 100 Pemerintahan rezim Jokwi-JK belum memperlihatkan hasil yang diharapkan masyarakat.
Selain membakar Foto Presiden Jokowi Massa aksi juga membakar Foto Aburizal Bakri sebagai simbol mosi tidak percaya dan juga perlawanan atas pemiskinan terhadap rakyat yakni masyarakat korban lumpur lapindo,
Koordinator Lapangan, Fadhel Al Mahdaly mengatakan bahwa rakyat mengharapkan kebijakan yang lebih baik tapi ternyata tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya.
“Bahkan diawal kepemimpinan rezim Jokowi-JK justru mengeluarkan kebijakan yang jelas-jelas tidak dikehendaki rakyat Indonesia yakni menaikkan harga Bahan Bakar Minyak hingga mencapai Rp. 8.500, dan ini telah melukai hati rakyat kecil yang paling merasakan kesulitan karena dibarengi dengan kenaikkan harga barang utamanya sembako,” ujarnya lagi.
Bahkan aksi penolakkan kebijakan tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat di hampir seluruh wilayah negeri menurutnya harus diperhadapkan dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kemanan.
“Sampai saat ini, belum ada realisasi dari berbagai janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Biaya pendidikan yang begitu mahal masih sangat dirasakan oleh pelajar dan mahasiswa dimana-mana,” tegasnya.
Untuk itulah Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tengah (Gema Sulteng) menuntut realisasi pendidikan gratis sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan juga harus demokratis dan berkualitas. Selain itu mahasiswa juga menuntut janji Jokowi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Menurut Fadhel Al Mahdaly manifestasi dari problem rakyat hari ini adalah masih berkuasanya kelas kapitalis. Oleh karenanya menurutnya seluruh rakyat tertindas harus bersama secara sadar untuk melawan. “Karena tanpa perlawanan, kesejahteraan dan seluruh masalah yang terjadi di negeri ini tak akan pernah terselesaikan,” tegasnya.
Dalam unjuk rasa yang digelar sekitar pukul 17.00 Wita ini, secara bergantian beberapa elemen organisasi mahasiswa yakni SMAD, SMIP ST, PEMBEBASAN dan NORMARAE menegaskan akan terus mendesak Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi-JK untuk segera merealisasikan janji-janji kampanyenya yakni pendidikan murah dan berkualitas serta mensejahterahkan rakyat Indonesia. (Lia Somba)
