JAKARTA- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto ikut memantau secara langsung proses penanganan berbagai hambatan investasi yang dibahas dalam Satgas Debottlenecking.
Purbaya mengatakan, seluruh keputusan yang dihasilkan satgas harus dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.
Hal itu diungkapkan dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, termasuk investor dan Perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia (Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia).
“Proses ini dipantau langsung oleh Presiden sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan,” ujar Purbaya, Jakarta, dilaporkan Bergelora.com di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Purbaya mengatakan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kepastian investasi, dia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking.
“Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka,” jelas dia.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi investor sekaligus memastikan berbagai hambatan investasi dapat diselesaikan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat iklim investasi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat guna mempercepat realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor.
“Dengan berbagai indikator ekonomi yang positif, pemerintah optimistis Indonesia akan tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan sekaligus mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang,” tuturnya. (Enrico N. Abdielli)
