JAKARTA- Di balik upacara kenegaraan yang menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7), terdapat agenda strategis yang akan menentukan arah baru kerja sama energi kedua negara.
Dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura menjadi salah satu pembahasan utama. Namun, kerja sama tersebut masih menyisakan satu persoalan krusial, yakni penentuan harga listrik yang harus memberikan keuntungan seimbang bagi Indonesia dan Singapura.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sektor energi yang telah disepakati sejak tahun lalu. Kerja sama itu mencakup ekspor listrik hijau, pengembangan kawasan industri hijau, serta carbon capture and storage (CCS).
“Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik. Dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU. Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau, kedua kawasan industri hijau, dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kita tandatangani sejak tahun kemarin,” kata Bahlil usai pertemuan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (7/7).
Meski perkembangan kerja sama dinilai positif, proses negosiasi belum sepenuhnya selesai. Salah satu persoalan yang masih dibahas adalah penetapan harga listrik, mengingat regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penentuan harga tersebut pada pemerintah. Indonesia menginginkan kesepakatan yang tidak hanya membuka peluang ekspor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
“Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,” ungkapnya.
Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan. Dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah, sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha.
Rencana perdagangan listrik lintas batas menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.
Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Demo di PLN Massa Desak Evaluasi Direksi
Sebelumnya dilaporkan, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalimantan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 13.28 WIB dengan pengawalan aparat di sekitar lokasi.
Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 150 orang itu tiba menggunakan sejumlah kendaraan, termasuk mobil komando serta kendaraan pendukung lainnya. Mereka juga terlihat membawa bendera merah putih dan berbagai spanduk berisi aspirasi serta kritik terhadap pengelolaan perusahaan listrik negara tersebut.
Dalam aksinya, peserta menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya desakan penghentian pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran direksi PT PLN (Persero).
Selain itu, massa aksi turut mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap direksi PLN, serta meminta lembaga penegak hukum dan auditor negara seperti BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan energi dan tata kelola perusahaan.
Sorotan lain yang disampaikan dalam aksi tersebut berkaitan dengan transparansi pengadaan dan distribusi batu bara serta sumber energi primer lain yang digunakan dalam operasional pembangkit listrik. Massa menilai perlu adanya audit ketat untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan, anggaran, dan pelaksanaannya.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian dari peserta menggunakan mobil komando yang telah disiapkan. Suasana di lokasi sempat dipadati massa yang terus menyuarakan tuntutan mereka di sepanjang jalan depan kantor PLN.
Hingga pukul 13.32 WIB, kegiatan masih terus berlangsung dengan penyampaian orasi lanjutan. Situasi di lapangan terpantau dalam keadaan terkendali dengan pengamanan aparat, sementara perkembangan aksi masih terus dipantau oleh petugas di lokasi. (Web Warouw)
