JAKARTA – Sejumlah asosiasi mitra yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan rencana aksi mogok massal secara nasional dapur program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng ditemui seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Syawaludin mengatakan, langkah tersebut dipicu oleh kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai sepihak, tidak adil, serta mengabaikan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Syawaludin mengungkapkan para mitra merasa dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan penting.
Padahal, mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dan menanamkan modal investasi yang besar untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dapur.
Dalam penjelasannya, asosiasi menyoroti bahwa masalah paling krusial terletak pada pembagian tanggung jawab operasional di dalam dapur program gizi. Ketidakjelasan ini berujung pada kerugian finansial yang besar bagi mitra akibat adanya penghentian kerja sama secara sepihak.
Secara teknis, peran mitra dibatasi hanya pada penyediaan modal dan infrastruktur fisik dapur. Sementara itu, kendali penuh atas pengelolaan di dalam dapur diatur oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Ironisnya, apabila terjadi kendala di lapangan, seperti kasus keracunan makanan misalnya, pihak BGN langsung menjatuhkan sanksi penangguhan (suspend) terhadap dapur mitra secara sepihak tanpa evaluasi yang berimbang.
Minta Patuhi Regulasi
Syawaludin berpendapat, kekisruhan ini dapat diselesaikan secara sederhana jika BGN patuh pada regulasi yang ada pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaran MBG. Aturan tersebut telah memuat ketentuan yang jelas mengenai tata kelola program, termasuk batasan jumlah penerima manfaat untuk aglomerasi dapur biasa (minimal 1.000 jiwa) dan daerah 3T (maksimal 1.000 jiwa), serta estimasi 8.000 dapur untuk daerah terpencil.
“Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua,” tegasnya.
Asosiasi menyatakan siap mengambil langkah konkret dengan menghentikan operasional dapur secara nasional jika proses pembenahan tata kelola tidak rampung hingga pertengahan Agustus mendatang.
“Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu,” tuturnya.
Adapun sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG antara lain Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), dan lain-lain.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengaku khawatir dengan adanya ancaman mogok nasional yang disuarakan oleh sejumlah asosiasi Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BKN ini tidak dapat dijalankan ya,” ujar Netty dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan.
Merespons hal tersebut, Netty mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
“Oleh karena itu, menurut saya hari ini, kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak berat sebelah, solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan seluruh masyarakat. Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, hari ini mendukung dan mendorong setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” tegasnya.
Politikus PKS itu mengingatkan bahwa program pemenuhan gizi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Banyak pengelola yang telah mengambil risiko finansial demi menyukseskan program pemerintah ini, mulai dari membangun fasilitas, melakukan sertifikasi, hingga mengajukan kredit ke perbankan.
Ia juga menyinggung soal kebijakan moratorium yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan moratorium bukan hanya diukur dari seberapa banyak titik atau akun yang dibekukan, melainkan kemampuan negara dalam menjaga kepercayaan publik. (Web Warouw)
