JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melakukan evaluasi dan memeriksa.dengan teliti pelaksaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak kebobolan seperti yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hal ini disampaikan oleh Jacobus K. Mayong Padang dari Institute Marhaen dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (16/7).
Jacobus menyoroti pengadaan mobil untuk koperasi yang menurutnya dilakukan tidak berbasiskan kebutuhan nyata dalam pendirian sebuah koperasi
“Dengan pengadaan mobil itu, otomatis koperasi telah memilik utang, padahal usaha belum ada. Ini akan menjadi beban berat semua anggota koperasi, bukan hanya pengurus,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa desa-desa terletak di.kontur.geografis yang berbeda-beda yang tidak bisa disamakan dengan di Jawa.
“Di luar Jawa mungkin yang dibutuhkan motor karena jalanan antar desa masih perintis. Atau mungkin yang dibutuhkan malahan kuda, karena sama sekali belum ada jalan yang bisa dilalui. Jadi apa dasar pengadaan mobil untuk koperasi?” katanya.
Ia menyoriti pemotongan APBD yang menjadi beban di semua daerah dengan alasan efisiensi.
“Tapi pengadaan mobil koperasi justru menunjukan pemborosan. Sama seperti pengadaan motor oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dalam program MBG. Belakangan ketahuan dikorup pejabatnya,” ujarnya.
Jacobus mengingatkan realisasi total motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diadakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 21.801 unit yabg ditemukan menumpuk dan terbengkalai di area pergudangan kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.
“Jangan sampai nasib mobil koperasi sama seperi motor MBG. Yang untung pejabat koruptor. APBN bobol, rakyat negara rugi besar,” tegasnya.
Ingatkan Prinsip Koperasi
Jacobus Mayong Padang mengingatkan bahwa prinsip pendirian koperasi ada kesadaran dan kesukarelaan, tidak bisa dimanipulasi dengan instruksi dan kekuatan uang.
“Koperasi seharus dibangun atas dasar kesadaran rakyat untuk membangun keuntungan bersama dengan menanggung tanggung jawab bersama. Tidak bisa ujug-ujug pakai intstruksi dikasih modal, tapi tidak kesadaran bersama. Yang terjadi kita memperluas peluang korupsi di tingkat pengurus koperasi. Pendirian koperasi butuh proses panjang,” ujarnya.
ia mengingatkankan kegagalan berkoperasi sejak masa.Orde Baru sampai pasca reformasi yang harus menjadi pelajaran dalam pendirian KDMP.
“Pengalaman bangsa ini berkoperasi sudah banyak, tapi tidak ada yang berhasil. Dari zaman KUD (Koperasi Unit Desa) yang korup di masa Orde Baru sampai koperasi masa roformasi yang banyak dipakai.untuk cuci uang dan korupsi. KDMP jangan jadi seperti dulu,” tegasnya.
Menurutnya saat ini yang terpenting adalah Presiden harus memiliki mekanisme pengawasan langsung dengan evaluasi rutin atas program KDMP.
Presiden harus memeriska secara detil pada setiap kemungkinan penyelewengan dengan menerapkan sanksi keras pada setiap pejabat yang ada indikasi manipulatif.
“Jangan sampai niat baik dan tulus dari presiden justru dimanfaatkan, diselewengkan dan dikorup sehingga kebobolan seperti MBG,” ujarnya.
Pada akhirnya Jacobus mengingatkan presiden bahwa saat ini Indonesia.sedang dalam.keadaan darurat perang terhadap korupsi yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Oleh sebab itu penting presiden memilih orang yang mampu, tidak.hanya loyal dalam melaksanakan semua kebijakan presiden.
“Presiden Prabowo lebih tahu dan ahli dalam perang karena mantan komandan Kopassus. Jangan sampai dikhianati lagi oleh loyalis opurtunis pengkhianat pembobol uang negara. Agar negara dan rakyat kita selamat,” tegasnya. (Web Warouw)
