JAKARTA- Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting – SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran turun signifikan menjadi 51,1% pada Juli 2026. Angka ini anjlok 30 poin dibanding survei sembilan bulan sebelumnya di angka 81,2 % pada November 2025.
Aktivis 98, Herianto, SE menilai penurunan tersebut sebagai alarm evaluasi, bukan vonis kegagalan. Ia menyebut hasil survei mencerminkan akumulasi persoalan struktural yang belum terselesaikan hingga ke akar rumput.
“Kami adalah pendukung pemerintahan pak Prabowo. Karena mendukung, kami berkewajiban menyampaikan kritik yang objektif. Angka 51,1 % ini adalah sinyal bahwa rakyat menuntut percepatan kerja dan pembuktian nyata, bukan hanya narasi,” ujar Herianto, SE dalam keterangan tertulisnya di Medan, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
3 Akar Masalah
Herianto memetakan 3 akar masalah yang secara sistematis memicu penurunan kepuasan publik:
1. Inefisiensi Rantai Distribusi dan Birokrasi
Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis – MBG, Swasembada Pangan, dan Sekolah Rakyat menghadapi kendala di tingkat implementasi. Rantai birokrasi yang panjang, minimnya data terpadu, dan lemahnya pengawasan di daerah menyebabkan program tidak tepat sasaran.
Dampaknya: di banyak daerah termasuk Sumut, manfaat program belum dirasakan merata. Keterlambatan distribusi pupuk, data penerima bantuan ganda, dan infrastruktur logistik yang lemah menjadi penghambat utama.
“Negara harus memotong birokrasi. Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil di lapangan, bukan hanya pengumuman di pusat,” tegasnya.
2. Tekanan Struktural terhadap Daya Beli dan Lapangan Kerja
Pertumbuhan ekonomi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan. Struktur pasar pangan nasional masih rentan terhadap praktik kartel dan fluktuasi impor. Di sisi lain, sektor industri padat karya mengalami tekanan akibat efisiensi dan persaingan global.
Dampaknya, harga komoditas pokok seperti beras, cabe, dan minyak goreng masih tidak stabil. Gelombang PHK menambah beban rumah tangga. UMKM kesulitan akses permodalan dan pasar yang adil.
“Selama tata niaga pangan belum dibenahi dan industri rakyat tidak dilindungi, maka daya beli tidak akan pulih. Ini persoalan sistemik,” katanya.
3. Defisit Tata Kelola dan Ancaman Kepentingan Oligarki
Publik melihat adanya kesenjangan antara kebijakan di pusat dengan praktik di lapangan. Sejumlah proyek strategis dan program bantuan masih rentan ditunggangi kepentingan korporasi besar dan jaringan pejabat titipan.
Dampaknya minimnya keterlibatan koperasi, petani, dan UMKM lokal dalam proyek. Penyelesaian konflik agraria berjalan lambat. Penegakan hukum terhadap mafia tanah dan mafia pangan belum konsisten.
“Kepercayaan publik runtuh ketika rakyat merasa negara tidak hadir secara adil. Pemerintah harus memastikan program pro-rakyat tidak dikapling segelintir kelompok,” ujar Herianto.
4 Tameng + 1 Poros Untuk Memulihkan Kepercayaan
Sebagai pendukung kritis, Herianto menegaskan tetap mendukung 3 agenda utama pemerintahan: Kedaulatan Pangan, Keadilan Fiskal, dan Keberpihakan kepada Rakyat.
Untuk mempercepat pemulihan kepercayaan, ia mengajukan skema “4 Tameng + 1 Poros”: yaitu Tameng Transparansi untuk Membangun dashboard publik real-time untuk data penerima MBG, pemegang HGU, realisasi anggaran, dan progres proyek strategis.
Kedua menurutnya, Tameng Profesional : untuk melakukan evaluasi kinerja berbasis indikator. Mencopot pejabat yang gagal dan menutup ruang titipan politik dalam birokrasi.
Dan yang ketiga, adalah Tameng Perlindungan Rakyat Kecil dengan meenindak tegas kartel pangan, menstabilkan harga, dan mewajibkan pembayaran ke petani serta UMKM maksimal H+14.
Keempat adalah Tameng Hukum Tegas: yang menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap mafia tanah, mafia pangan, dan korupsi.
Kelima, +1 Poros Komando Desa yaitu menunjuk penanggung jawab program di tingkat desa. Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan untuk memastikan program pusat sampai dan berdampak.
“Hasil survei SMRC yang menunjukkan kepuasan publik turun ke 51% bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk pembenahan. Penurunan ini adalah cermin jujur bahwa rakyat menuntut pemerintah bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berpiha,* katanya..
Tiga akar masalah: inefisiensi birokrasi, tekanan ekonomi struktural, dan defisit tata kelola menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan terus terkikis. Namun jika dibedah dan ditangani hingga ke akar, maka survei ini justru bisa menjadi energi baru bagi pemerintahan.
Dirinya percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kapasitas dan mandat untuk melakukan koreksi. Kuncinya ada pada keberanian memotong birokrasi, melawan oligarki, dan memastikan setiap program negara benar-benar dirasakan rakyat hingga ke desa
“Survei 51% ini adalah alarm terakhir sebelum terlambat. Jangan jadikan ini beban, jadikan ini kompas. Rakyat sudah memberi mandat. Sekarang saatnya negara membuktikan hadir. Kami Aktivis 98 akan terus mengawal, mengkritik, dan berdiri di barisan rakyat agar amanah reformasi tidak dikhianati,” tutup Herianto, SE. (Web Warouw)
