JAKARTA – Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memunculkan perhatian berbagai kalangan terhadap arah kebijakan moneter Indonesia ke depan. Di tengah tekanan fiskal negara, meningkatnya beban pembayaran utang, serta target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, publik menilai kepemimpinan baru di Bank Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Arief Poyuono, menilai Bank Indonesia tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan moneter yang independen dan kredibel. Hal ini diungkapkan oleh Arief Poyuono dalam wawancara bersama Bergelora.com di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Tanya: Bagaimana Anda melihat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini?
Arief Poyuono: Perry Warjiyo selama menjabat sejak 2018 berhasil menjaga stabilitas moneter Indonesia dalam berbagai tekanan, terutama saat pandemi Covid-19. Beliau juga mampu menjaga kesinambungan kebijakan ketika terjadi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki institusi yang kuat.
Namun, tantangan yang dihadapi ke depan jauh lebih kompleks. Saat ini ruang fiskal pemerintah relatif lebih sempit akibat meningkatnya berbagai kewajiban pembiayaan negara. Dalam kondisi seperti itu, peran Bank Indonesia menjadi semakin strategis untuk menjaga stabilitas moneter.
Tanya: Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen melalui sejumlah program strategis. Bagaimana pandangan Anda?
Arief Poyuono: Target itu tentu merupakan optimisme yang harus didukung. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Danantara, hingga hilirisasi industri nasional.
Namun indikator ekonomi harus terus dievaluasi secara objektif. Kalau pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran lima persen, berarti perlu dilakukan penyempurnaan terhadap implementasi program-program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
Evaluasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya bukan menghentikan program, melainkan memastikan setiap anggaran menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.
Tanya: Apa tantangan terbesar Bank Indonesia setelah pergantian kepemimpinan?
Arief Poyuono: Tantangannya cukup banyak. Yang pertama adalah menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena Bank Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan ekspektasi pelaku pasar.
Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fluktuasi kurs harus dikelola melalui instrumen moneter yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun perdagangan.
Ketiga, mengantisipasi arus keluar modal atau capital outflow. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Bank Indonesia harus mampu menggunakan instrumen kebijakan seperti suku bunga dan pengelolaan likuiditas agar daya tarik investasi di Indonesia tetap terjaga.
Keempat, mengendalikan inflasi. Stabilitas harga menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Kebijakan suku bunga harus ditempatkan secara proporsional agar mampu mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tanya: Seberapa penting koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia?
Arief Poyuono: Sangat penting. Fiskal dan moneter adalah dua instrumen yang saling melengkapi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal melalui belanja negara dan penerimaan, sedangkan Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas moneter.
Meski demikian, independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga sebagaimana diamanatkan konstitusi dan undang-undang. Justru dengan independensi itulah kepercayaan pasar dapat dipertahankan sehingga kebijakan pemerintah memperoleh dukungan dari pelaku ekonomi.
Tanya: Apa pesan Anda terhadap sosok yang nantinya akan memimpin Bank Indonesia?
Arief Poyuono: Yang paling penting bukan sekadar siapa figur penggantinya, tetapi kemampuan menjaga kesinambungan kebijakan (policy continuity), mempertahankan independensi Bank Indonesia, dan meningkatkan kredibilitas institusi di mata investor maupun masyarakat.
Pemimpin baru Bank Indonesia harus mampu membaca dinamika ekonomi global, faham serta dekat dengan jaringan keuangan internasional, menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sektor keuangan, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah tanpa mengurangi independensi bank sentral. Dengan cara itulah stabilitas moneter nasional dapat dipertahankan dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Tanya: Apakah stabilitas moneter menjadi syarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah?
Arief Poyuono: Tentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai apabila stabilitas moneter terganggu. Dunia usaha membutuhkan kepastian nilai tukar, inflasi yang terkendali, suku bunga yang kredibel, dan sistem keuangan yang sehat. Karena itu, siapapun yang memimpin Bank Indonesia nantinya memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Dimana kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bisa mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pada pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana yang dimaksud dengan “stabilitas nilai Rupiah” adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.
Tanya: Bagaimana peran sentral Bank Indonesia dalam menjaga sistem Moneter sebagai bagian dari funngsi intermediasi kedua bidang (Fiskal & moneter) secara konstitusi.l?
Arief Poyuono: Kedua sistem keuangan harus berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis ekonomi global 2008/2009 mengajarkan kepada kita bahwa dengan semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial (macrofinancial-linkages), maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara berbagai otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia.
Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis.
Tanya: Kemudian sebagai komisaris Pelindo apa harapan anda pada BI dan Sosok Gubernur BI yang akan datang..?
Arief Poyuono: yang terpenting untuk saat ini Bank Indonesia harus punya komitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. dan dalam bidang yang saya jalani saat ini saya berharap Peran Bank Indonesia (BI) dalam bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berfokus pada pendorong elektronifikasi transaksi, pengawas sistem pembayaran non-tunai, dan mitra strategis transformasi digital pelabuhan. BI mengarahkan ekosistem pelabuhan agar terintegrasi secara digital guna menciptakan efisiensi layanan logistik dengan mendukung seperti plattform Adhara produk dari Pelindo yang merupakan platform digital terintegrasi milik Pelindo Group untuk layanan logistik maritim dan pelabuhan dengan sistim perbankan. Enrico N. Abdielli)
