JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, ada empat korporasi di Kalimantan Barat (Kalbar) yang saat ini sedang diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, Prasetyo belum merinci identitas keempat korporasi yang sedang diselidiki tersebut.
“Yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Sesuai perintah Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah bakal melakukan penindakan terhadap korporasi maupun perorangan yang menjadi dalang karhutla.
“Baik perorangan maupun korporasi korporasi maupun individu-individu atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” kata dia.
Lanjutnya, Prabowo menekankan tentang penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
“Bilamana ditemukan ada tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” tegas Prasetyo.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin perusahaan apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak dan mungkin sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut Prasetyo, pemerintah memprioritaskan pemadaman api terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemulihan lahan gambut.
“Kita selesaikan dulu apinya. Pemulihannya sesudah itu,” ujar Prasetyo.
Prabowo Terbang ke Kalimantan Cek Penanganan Karhutla
Dilaporkan sebelumnya , Presiden RI Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan pada hari ini, Sabtu (22/8/2026), untuk memimpin serta mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip Bergelora.com di Jakarta dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu.
Sehari sebelumnya, Prabowo menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.
Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di masing-masing wilayah berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak.
Panglima TNI dan Kapolri berada di Kalimantan Barat, KSAD dan Wakapolri menangani Kalimantan Tengah, KSAL dan Astamaops Polri di Kalimantan Selatan, dan Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri bertugas di Kalimantan Timur.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kataTeddy.
Kepala Negara juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerugian Sangat Besar
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran hingga menimbulkan kerugian akibat karhutla sangat besar.
“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” tutur Puan dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026).
Puan mengatakan, pemerintah daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa.
“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” kata politikus PDI-P tersebut.
Puan juga menyebut negara tetangga sudah berkali-kali mengirim nota keberatan kepada Indonesia karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata Puan. (Web Warouw)
