JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, resmi membuka akses bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan.
Kebijakan ini mulai berlaku hari ini dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak memiliki lahan sendiri atau mengerjakan/ mengusahakan lahan/sawah milik orang lain alias menumpang/menyewa.
Amran mengatakan, perubahan aturan tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan banyak buruh tani yang tidak tersentuh bantuan karena terbentur ketentuan, terutama karena tidak memiliki lahan dan belum tergabung dalam kelompok tani.
Kini, aturan berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), disebut Amran sudah selesai dan mulai berlaku. Ia menyampaikan hal itu saat turun langsung ke sawah untuk mengecek kondisi pertanian sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Permentan sudah berlaku. Sudah selesai. Waktu kami bulan lalu ke Jawa Tengah mendapatkan hal serupa, pulang kami buat langsung ubah Permentan,” ungkap Amran saat ditemui di Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, Senin (31/8/2026) dikutip Bergelora.com di Jakarta.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, Amran memang telah menyatakan akan mengubah regulasi agar buruh tani bisa memperoleh bantuan seperti traktor, combine harvester, alat tanam, hingga pompa.
“Banyak saudara-saudara kita buruh tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan, karena regulasi yang ada. Insya Allah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine, alat tanam, dan seterusnya,” kata Amran dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Amran, buruh tani yang belum memiliki kelompok nantinya akan dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk membentuk kelompok. Kelompok tersebut kemudian dapat mengajukan kebutuhan alsintan kepada pemerintah.
“Buruh buat kelompok, nanti PPL yang membantu mengelompokkan, kirim ke pusat, bisa online, langsung barangnya kita kirim. Tapi verifikasi,” jelasnya.
Ia mengatakan, jumlah anggota kelompok tidak harus banyak. Bahkan, kelompok yang beranggotakan 10 orang buruh tani sudah bisa dibentuk.
“Bisa sepuluh, nggak masalah sepuluh orang,” ucap dia.
Amran menegaskan, kebijakan ini mulai diterapkan hari ini. “Sudah mulai hari ini berlaku,” ujarnya.
Buruh Tani Bisa Sewakan Alsintan
Amran mengatakan, bantuan alsintan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan kelompok buruh tani. Mereka juga dapat memanfaatkannya untuk memberikan jasa kepada petani, sehingga memperoleh tambahan pendapatan.
“Jadi ini kan bertahap, tapi dulu kan tidak bisa dapat sama sekali. Iya kan? Buruh tidak bisa dapat, karena dia tidak berkelompok, tidak punya lahan. Ini kita buka supaya kesejahteraannya meningkat,” kata Amran.
Dengan bantuan alsintan, Amran berharap penghasilan mereka bisa meningkat. Bahkan, ia menghitung potensi pendapatan dari pemanfaatan alsintan dalam skenario tertentu bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Namun, ia menyebut angka tersebut merupakan potensi tertinggi. Menurutnya, jika buruh tani bisa meningkatkan penghasilan hingga Rp5 juta per bulan saja, kondisi tersebut sudah jauh lebih baik.
“Ya bisa saja, tapi kalau sudah dapat Rp5 juta per bulan kan sudah bagus, daripada Rp240 ribu,” pungkasnya.
Penduduk RI Paling Banyak Kerja Jadi Petani, Tembus 42,50 Juta
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah orang yang bekerja di Indonesia dalam pendataan terakhir per Februari 2026. Totalnya mencapai 147,67 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang dari catatan per Februari 2025.
Mayoritas penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian, yakni mencapai 28,78% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 147,67 juta orang atau setara 42,50 juta orang. Diikuti oleh orang yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran 17,95% atau sebanyak 26,51 juta, serta industri 13,57% setara 20,04 juta.
Jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian ini pun naik dibanding tahun lalu yang setara 28,54% dari total penduduk bekerja 145,77 juta. Sedangkan di sektor perdagangan besar dan eceran turun karena pada Februari 2025 setara 19,26% dari 145,77 juta. Industri naik sedikit karena tahun lalu 13,45% dari 145,77 juta.
“Tiga lapangan usaha menyerap lapangan kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri,” kata Amalia saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Di bawahnya, tiga terbesar sektor usaha yang menyerap tenaga kerja di Indonesia itu ada sektor akomodasi dan makan minum sebesar 7,90% naik dari catatan Februari 2025 sebesar 7,87%. Konstruksi juga naik menjadi 6,07% dari sebelumnya 5,97%.
Yang bekerja di sektor pendidikan jumlahnya setara 5% dari total penduduk bekerja pada Februari 2026, atau turun sedikit dari tahun lalu yang setara 5,04% dari total 145,77 juta penduduk bekerja. Administrasi pemerintah juga naik dengan porsi terbaru 3,66% dari tahun lalu 3,65%.
Sedangkan dari status pekerjaannya, pada Februari 2026 paling banyak berupa buruh atau karyawan maupun pegawai setara 36,99% dari total penduduk bekerja atau sebanyak 147,67 juta. Lalu, yang berusaha sendiri sebanyak 20,57% dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 15,97%.
“Pada Februari 2026 dari 147,67 juta orang penduduk bekerja sebanyak 36,99% merupakan buruh/karyawan/pegawai. Dibandingkan Februari 2025 naik 555 ribu orang, sejalan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh karyawan pegawai pekerja formal naik,” tegasnya.
70 Persen Petani Kini Jadi Buruh Tani
Sebelumnya dilaporkan juga, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pidato dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026). Zulhas menyoroti petani yang kehilangan lahan dan beralih menjadi buruh tani. (Foto: Inilah.com/Diana).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyoroti kondisi petani yang kehilangan lahan dan akhirnya menjadi buruh tani. Ia menyebut persoalan itu menjadi alasan pentingnya Indonesia mengejar swasembada pangan.
Zulhas mengatakan jumlah petani yang sebelumnya memiliki kebun atau lahan sendiri terus menyusut. Banyak di antaranya, menurut dia, kesulitan bertahan karena harga hasil panen rendah, pupuk sulit diperoleh, dan biaya obat pertanian mahal.
“Petani Indonesia yang tadinya 150 juta punya kebun, punya lahan, sekarang petani Indonesia sudah tidak punya kebun, tidak punya lahan lagi. Dia tanam padi tapi harganya murah, pupuknya susah, obatnya mahal, dia tidak bisa kerja lain kecuali tanam padi, rugi, lama-lama sawahnya dijual,” kata Zulhas dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Ia menyebut data Badan Pusat Statistik menunjukkan 70 persen petani Indonesia telah berubah menjadi buruh tani selama 28 tahun terakhir. Zulhas lalu menceritakan pengalaman yang ia temui saat pulang dari Lampung pada pagi hari.
Di dekat sebuah pondok pesantren, ia melihat seseorang sedang memanen jagung di sebuah lahan. Zulhas kemudian menyapa orang itu dan menanyakan kegembiraannya karena masa panen telah tiba.
“Saya tadi pagi dari Lampung. Ada pondok juga Pak kiai saya di Lampung. Ada pondok, sebelahnya ada lahan kosong, orang panen jagung. Saya panggil, ‘Minan senang dong sekarang panen jagung, emang ada apa nakan?’ Nakan itu keponakan. (Dia menjawab) ‘Kami enggak tahu harga jagung berapa’. Lho ini kan lagi manen jagung. ‘Enggak, kami cuma upahan motongnya’, manennya saja upahan. Sudah enggak tanah dia lagi di situ. Saya menangis rasanya,” tuturnya.
Zulhas mengatakan kisah serupa juga dialami petani padi yang kehilangan sawah. Mereka kemudian bekerja sebagai buruh tani di lahan yang sebelumnya mungkin mereka garap sendiri.
Menurut Zulhas, kondisi itu tidak boleh terus berlangsung. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sektor pangan tidak bergantung pada impor dan memberi kepastian bagi petani untuk memperoleh penghasilan yang layak.
“Oleh karena itu, kita harus swasembada pangan. Kita harus berdaulat di bidang pangan karena swasembada kedaulatan kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saya, kehormatan Indonesia,” ungkapnya.
Zulhas menyebut sejumlah kebijakan mulai diarahkan untuk memperkuat posisi petani, antara lain menaikkan harga gabah dan mempermudah akses pupuk. Ia juga mengklaim Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025 dan mencatat surplus.
“2025 enggak impor lagi. Kita surplus 4,2 juta ton beras. Itu namanya membantu, berpihak bantu rakyat, enggak ngomong tok. Apa akibatnya? Petani padi makmur,” jelasnya.
Ia menambahkan nilai tukar petani meningkat dari 116 pada 2014 menjadi 127 pada 2026. Kenaikan itu, menurutnya, memperbesar kemampuan ekonomi para petani.
“Dari 116 sekarang 127. Petani padi sudah bisa kalau dia menyicil motor satu juta sebulan bisa. Kenaikannya luar biasa,” pungkasnya. (Web Warouw)
