JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih dikaji. Sebab menurut Bahlil data pembagian kelompok desil ini harus akurat dulu
“Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid,” ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bahlil mengatakan, pemerintah masih mengecek data desil masyarakat yang saat ini masih banyak dikeluhkan karena dinilai kurang sesuai dengan kondisi perekonomiannya.
Pemerintah tidak ingin pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok orang kaya malah menyulitkan masyarakat kurang mampu. Dengan kata lain, data desil ini harus akurat dulu sebelum rencana ini diterapkan.
“Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” terang Bahlil.
Di luar itu, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya juga sedang menghitung rencana kenaikan kuota BBM subsidi Pertalite imbas lonjakan harga Pertamax, yang menurutnya sempat menyebabkan peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
“Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung,” papar Bahlil.
Namun terlepas dari jumlah tambahan kuota subsidi BBM yang akan ditetapkan nanti, ia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga jual Pertalite setidaknya hingga Desember 2026.
“Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar,” tegasnya
Desil 9-10 Dibatasi Beli Pertalite
Bahlil menjelaskan pembatasan desil 9-10 untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite masih dibahas oleh pemerintah. Kajian masih dilakukan guna memastikan data penerima subsidi akurat dan tak bermasalah ke depannya.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil seusai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (31/8/2026).
Apalagi saat ini pemerintah tengah membenahi sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) agar data desil sesuai dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat.
Harapannya, subsidi benar-benar tepat sasaran kepada yang menbutuhkan.
“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” jelas Bahlil.
Per Hari 11 Juta Motor Listrik
Pemerintah Indonesia menargetkan produksi 11 juta motor listrik nasional (Molinas) hingga tahun 2037.
11 juta Molinas disinyalir bisa menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp 82,2 triliun. Angka tersebut realistis karena konsumsi BBM subsidi yang berkurang meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Elektrifikasi kendaraan menurut saya mempunyai prospek yang cukup kuat sebagai salah satu strategi jangka panjang untuk mengurangi tekanan subsidi BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia,” jelas pengamat otomotif Yannes Martinus, Minggu (30/8/2026).
Selain menghemat anggaran BBM subsidi, program elektrifikasi berpotensi mengembangkan industri dalam negeri, membuka manufaktur baterai dan lapangan kerja.
“Indonesia juga memiliki posisi yang menarik karena elektrifikasi dapat berjalan bersamaan dengan hilirisasi baterai dan penguatan industri manufaktur domestik,” jelasnya.
Bila elektrifikasi berhasil, dampak positif yang kena pertama kali ialah rekan-rekan ojol (ojek online), angkutan umum, kendaraan operasional pemerintah, hingga armada komersial karena mobilitas mereka tinggi sehingga penghematan pemakaian BBM subsidi langsung terasa.
“Dalam jangka panjang, kalau pertumbuhan EV diikuti infrastruktur charging dan battery swap, peningkatan bauran energi bersih, lokalisasi industri, serta subsidi energi yang semakin tepat sasaran, manfaatnya bisa berlapis,” kata Yannes.
Pemerintah secara bertahap melakukan elektrifikasi dan menghentikan impor BBM.
Presiden Prabowo menginginkan Indonesia segera memiliki kemandirian energi. Salah satunya dengan menyetop impor BBM. Bukan cuma minyak, tapi gas elpiji pun ditargetkan dapat dipenuhi kebutuhannya melalui produksi dalam negeri.
Transisi ke energi terbarukan dari fosil jadi opsi terbaik saat ini.
“Kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, InsyaAllah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung elpiji pun kita tidak boleh impor lagi,” jelas Prabowo saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026) dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah mengebut pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) selama tiga tahun kedepan. Tujuannya agar transisi energi dari fosil ke listrik cepat terlaksana.
“Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, 2 tahun lah,” jelas Prabowo. (Web Warouw)
