JAKARTA- Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah sempat menuai pro dan kontra, kemudian kini hasilnya sudah mulai dirilis ke publik. Penulisan dan penyusunan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” memiliki total 10 jilid, merangkum perjalanan panjang Indonesia sejak masa prasejarah hingga era reformasi.
Sedikit mengkilas balik ke pertengahan 2025 lalu, kabar bahwa pemerintah bakal menulis ulang buku sejarah ramai dibicarakan masyarakat, terutama terkait isi yang dibahas dalam buku tersebut.
Sebagian publik khawatir ada maksud terselubung dari penulisan ulang sejarah republik ini.
Namun, Kementerian Kebudayaan (Kembud) menegaskan bahwa tidak ada intervensi apapun dari pemerintah dalam dalam proses pengerjaan buku sejarah yang melihatkan ratusan sejarawan ini.
Penolakan berbagai pihak Menyambut rencana penulisan ulan narasi prasejarah lewat proyek itu, arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak berpandangan bahwa target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah. Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
Senada dengan AKSI, Komisi X dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, juga meminta penulisan ulang sejarah dihentikan.
Mercy khawatir proyek tersebut akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat jika terus dilanjutkan.
“Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” kata Mercy dalam rapat kerja dengan Menbud Fadli Zon yang disiarkan melalui akun YouTube Tv Parlemen, Rabu, 2 Juli 2025.
Menurut Mercy, sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat. Mengingat banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa Indonesia.
“Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ucap Mercy.
Anggota Komisi X DPR dari fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad juga meminta agar penulisan sejarah ulang ditunda karena proyek tersebut terkesan tertutup dan waktu pengerjaannya terlalu singkat.
“Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” ujar Habib.
Ditulis Sejarawan, Bukan Pemerintah
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon Fadli menegaskan bahwa buku sejarah tersebut tidak ditulis oleh pejabat Kementerian Kebudayaan.
Pemerintah, kata dia, hanya berperan sebagai fasilitator agar para sejarawan dapat menuliskan memori kolektif bangsa secara akademis dan bertanggung jawab.
Buku ini melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang seluruhnya merupakan sejarawan dan akademisi.
Proses penyusunannya juga melalui tahapan panjang, mulai dari penulisan, penyuntingan per jilid, penyuntingan umum, hingga diskusi publik di berbagai perguruan tinggi.
“Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan, para penulis sejarah,” urai Fadli.
Peluncuran buku ini juga menandai kebangkitan kembali Direktorat Sejarah di lingkungan Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya sempat ditiadakan, sebelum akhirnya dihidupkan kembali seiring berdirinya Kementerian Kebudayaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi Direktorat Sejarah ini, sekali lagi, sebenarnya bangkit dari kubur. Karena itulah kemudian, kalau sudah ada Direktorat Sejarah, apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya memfasilitasi sejarah,” ucapnya.
5 Jilid Pertama Mulai Dirilis Ke Publik
Setelah melalui perjalanan panjang dan menghadapi polemik pro-kontra, Fadli Zon meresmikan peluncuran lima jilid pertama buku
“Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”, Senin (31/8/2026). Fadli mengatakan, peluncuran lima jilid pertama buku sejarah ini merupakan penyempurnaan dari soft launching yang sebelumnya dilakukan pada 14 Desember 2025.
Fadli menuturkan, karya monumental ini menjadi jawaban atas aspirasi panjang para sejarawan dan akademisi serta menghadirkan pemutakhiran sejarah nasional secara komprehensif setelah hampir dua dekade lamanya tidak mengalami peremajaan substansial.
Politikus Partai Gerindra ini mengeklaim, sejak awal proses penyusunan buku sejarah, Kementerian Kebudayaan secara konsisten hanya menempatkan diri sebagai fasilitator.
“Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan secara independen kepada tim penulis untuk menjaga objektivitas, kebebasan akademik,” katanya.
Fadli menyebutkan, negara bertugas untuk menjamin wadah bagi pencarian, pengujian, pengayaan pemahaman sejarah secara terbuka, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini merupakan persembahan dari 123 pakar, yang terdiri atas penulis, editor jilid, editor umum, dari 34 perguruan tinggi dan juga lembaga, 11 lembaga independen di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Menurut Fadli, buku sejarah ini mengusung misi besar untuk mengubah paradigma lama di mana sejarah bukan lagi sekadar instrumen hafalan tokoh dan sebuah peristiwa.
“Sejarah bukan lagi sekadar hafalan tanggal, nama tokoh, dan instrumen untuk mengasah nalar kritis, memahami akar persoalan kontemporer, dan memetakan arah masa depan bangsa melalui ruang dialog yang sangat terbuka,” kata dia.
Apa Saja 5 Jilid Yang Sudah Dirilis Itu?
Pada Jilid 1, isi buku ini membahas era “Akar Peradaban Nusantara” yang mengupas fondasi biologis, ekologis, sosial, dan kultural sebelum perjumpaan intensif dengan peradaban luar.
Jilid 2, “Nusantara dalam Jaringan Global”, tentang perjumpaan budaya dengan India, Tiongkok, dan Persia yang ketika pada masanya itu sangat berpengaruh dan merupakan imperium-imperium besar.
Jilid 3, “Nusantara dalam Jaringan Global Timur Tengah”. Ini membahas perdagangan maritim, komunitas muslim, akulturasi hukum, dan penguatan identitas maritim dan multikultural.
Kemudian, Jilid 4, “Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi” yang menganalisis kompetisi, aliansi, resistensi, dan respons kekuatan lokal terhadap ekspansi Eropa.
Terakhir, pada Jilid 5 bertajuk, “Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial”, yang menyoroti penataan administrasi kolonial, perubahan sosial, perlawanan, hingga perkembangan kesadaran nasional.
Jilid Yang Berlum Dirilis
Adapun sejumlah jilid yang belum disampaikan ke publik yakni:
Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan: Mengulas tumbuhnya kesadaran nasional dan berbagai gerakan yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan.
Jilid 7: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950): Membahas upaya mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi hingga terbentuknya NKRI.
Jilid 8: Konsolidasi Negara Bangsa (1950–1965): Mengulas konflik internal, proses integrasi nasional, dan peran Indonesia di tingkat internasional.
Jilid 9: Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967–1998): Membahas kebijakan pembangunan dan dinamika politik serta sosial pada masa Orde Baru.
Jilid 10: Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998–2024): Mengulas perjalanan Indonesia sejak Reformasi hingga upaya penguatan demokrasi. (Eeb Warouw)
