JAKARTA- Mengenai pergantian menteri keuangan dari Purbaya ke Suahasil, lembaga think-tank InFast Bestari menyatakan bahwa setiap fase ekonomi membutuhkan arsitek keuangan makro yang berbeda.
“Setahun kemarin, adalah fase di mana ekonomi Indonesia memerlukan sosok yang dapat meningkatkan likuiditas dalam masyarakat. Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit.” Ujar Gede Sandra, direktur eksekutif InFast dikutip. bergelora.com di Jakarta, Selasa (15/9)
Berdasarkan data, memang pada waktu Purbaya masuk ke kabinet, pertumbuhan kredit hanya sekitar 7%. Angka pertumbuhan kredit 7% ini adalah termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Saat Purbaya keluar, pertumbuhan kredit sudah di 13,8%, atau naik dua kali lipat, yang mengindikasikan perekonomian sudah mulai berputar lebih cepat.
Meskipun memang angka pertumbuhan ekonomi yang ada ini, menurut Gede, belum cukup. Untuk bisa menghasilkan ekonomi yang menghasilkan kelas menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut sejarahnya harus lebih cepat dari 6%. Gede menyoroti, selama era Purbaya juga, terjadi kemerosotan kelas menengah dalam jumlah cukup signifikan karena ekonomi tak mencapai 6%.
“Berdasar data BPS, sepanjang 2025 hingga 2026 terjadi penurunan jumlah kelas menengah dari 46,7 juta ke 42 juta, atau turun sebanyak 4,7 juta jiwa. Penurunan kelas menengah di atas 4 juta jiwa ini mirip dengan situasi pasca Covid, 2021-2022.” Rinci Gede.
Pada fase ekonomi yang kekinian, ekonomi Indonesia memerlukan arsitek yang baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6% dengan dukungan dari pasar global. Untuk itu arsitek baru dalam fase percepatan haruslah pula orang yang dapat lebih diterima pasar. Jangan sampai misalkan, karena status investasi Indonesia diturunkan pada 11 November 2026 nanti oleh MSCI ke frontier, maka bursa saham kembali anjlok. Bila ini yang terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi semakin melambat karena para investor dan pemilik pabrik akan semakin ragu untuk menciptakan lapangan kerja dan bahkan mungkin akan terjadi gelombang PHK baru.
Lembaga InFast Bestari juga berharap Menteri Keuangan Suahasil dapat terus melanjutkan transformasi berbasis ekonomi konstitusi yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Prabowo. Di antaranya adalah pemberantasan praktek under invoing dan transfer pricing melalui pendirian bursa komoditi, pengambil alihan lahan hutan illegal dari korporasi untuk didistribusikan ke koperasi-koperasi petani, dan pembangunan 3 juta rumah untuk pekerja.
“Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat yang infrastruktur ekonominya sudah dibangun seperti kooperasi, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas jaminan sosial rakyat, dan tentunya ruang fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga BBM dan keterjangkauan harga pangan rakyat.” pungkas Gede Sandra. (Web Waeouw)
