JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini nantinya mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut dibuat agar proses pengadaan bahan baku MBG lebih transparan. Pemerintah nantinya dapat mengetahui secara jelas pihak yang menjadi pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakannya.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang akan masuk dalam sistem tersebut. Keenamnya yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Sudaryono menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Selain meningkatkan transparansi transaksi, sistem ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Pemasok Harus Terverifikasi
Dalam sistem tersebut, BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller. Dengan mekanisme ini, pemasok bahan baku MBG tidak dapat berasal dari sembarang pihak.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
BGN juga tengah menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku MBG sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dengan demikian, dapur MBG di suatu daerah akan diarahkan untuk membeli komoditas dari wilayahnya sendiri.
Sudaryono memberikan contoh pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Menurutnya, selama stok tersedia, telur untuk kebutuhan dapur MBG di wilayah tersebut akan diprioritaskan berasal dari Mojokerto.
Jangan Sekadar Digitalisasi, Harus Jadi Mesin Ekonomi & UMKM
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026.
Menurut Andhika, langkah digitalisasi pengadaan bahan baku MBG dengan mengadopsi mekanisme SIPLah merupakan terobosan penting untuk meningkatkan transparansi transaksi, memantau harga, pemasok, hingga aspek perpajakan.
Namun, ia menegaskan bahwa marketplace ini tidak boleh berhenti hanya sebagai platform administrasi.
“Marketplace MBG harus menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal. Jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar,” tegas Andhika.
Ia mengingatkan bahwa kerangka hukum sudah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang secara tegas memprioritaskan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta BUMDesa dalam rantai pasok MBG.
Namun, hingga saat ini belum ada peraturan teknis khusus yang mengatur mekanisme marketplace, termasuk sistem verified seller yang melibatkan asosiasi.
Andhika menyoroti tiga isu krusial yang harus segera diatur secara jelas.
“Verifikasi melalui asosiasi bisa memperkuat standardisasi mutu dan ketersediaan bahan. Namun, harus dipastikan tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro. Asosiasi tidak boleh menjadi klub eksklusif. Harus ada jalur verifikasi alternatif dan pendampingan agar petani serta peternak kecil tetap bisa masuk sebagai pemasok,” ujarnya.
Andhika menekankan pentingnya target kuantitatif local content, misalnya kewajiban prioritas pembelian dari wilayah setempat selama ketersediaan mencukupi, disertai mekanisme monitoring yang transparan. Tanpa itu, uang triliunan rupiah dari program MBG berisiko kembali mengalir ke luar daerah.
“Pengawasan tidak boleh hanya terpusat di BGN. Dinas pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM di daerah harus diberi peran formal dalam proses verifikasi dan monitoring. Marketplace harus dilengkapi dashboard multi-level agar pemerintah daerah ikut memiliki dan mengawasi,” tegas Andhika.
Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi Perindustrian dan UMKM, Andhika meminta BGN segera menerbitkan Peraturan Badan Gizi Nasional atau juknis teknis sebelum marketplace resmi beroperasi.
Peraturan tersebut harus memuat kriteria verified seller yang inklusif, target penyerapan produk lokal, peran formal pemerintah daerah, serta mekanisme banding bagi pemasok yang ditolak.
“Komisi VII akan terus mengawasi. Marketplace MBG harus menjadi bukti nyata bahwa program prioritas nasional ini tidak hanya memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat di desa dan daerah, khususnya khususnya petani kecil, peternak, dan pelaku UMKM lainnya,” tutup dia.
