JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai salah satu lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana pembangunan PLTN di wilayah tersebut masih dalam tahap kajian dan perhitungan kelayakan.
Bahlil menuturkan, pemerintah akan melanjutkan rencana tersebut apabila studi kelayakan atau feasibility study (FS) memenuhi persyaratan.
“Salah satu di antaranya [lokasi PLTN] yang akan kita tempatkan, masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi kita,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026) dikutip Bergelora.com.
Dia menegaskan, Batam merupakan salah satu dari sejumlah wilayah yang tengah dipertimbangkan pemerintah untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir.
Selain Batam, pemerintah juga mengkaji beberapa lokasi di Kalimantan dan Sumatra.
Bahlil mengatakan, pemerintah belum menetapkan lokasi final pembangunan PLTN di wilayah-wilayah tersebut. Penentuan lokasi akan bergantung pada hasil kajian yang tengah berlangsung.
Terkait dengan mitra pengembangan teknologi nuklir, Bahlil menyebut, pemerintah mempertimbangkan negara-negara yang memiliki kemampuan dan rekam jejak teruji dalam pengembangan pembangkit nuklir.
PLTN Terapung
Sebelumnya, perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom dan perusahaan nasional Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir, mencapai kesepakatan untuk memasok listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung.
Melalui proyek tersebut, Rosatom akan mengerahkan dua unit pembangkit listrik terapung bertenaga nuklir,– floating power unit (FPU) tipe FPU-100 dengan kapasitas gabungan 200 megawatt (MW).
Kedua unit tersebut akan memasok listrik ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pembangkit tersebut dirancang untuk menyediakan pasokan listrik yang andal dengan emisi karbon rendah menggunakan sistem reaktor seri RITM.
Teknologi tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun pada kapal pemecah es bertenaga nuklir dan diklaim telah menunjukkan efisiensi, keandalan, serta aspek keselamatan operasional.
Rosatom memperkirakan kedua unit pembangkit itu dapat mulai memasok listrik kepada konsumen di Indonesia paling cepat lima tahun setelah ketentuan-ketentuan utama dalam kontrak pasokan listrik mulai berlaku.
Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev mengatakan kerja sama antara Rosatom dan Indonesia berkembang pesat.
Pertemuan terbaru dengan Presiden Prabowo Subianto juga disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai netralitas karbon.
“Kesepakatan baru ini menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut. Rosatom siap menawarkan solusi teknologi paling maju dan teruji yang tersedia di pasar global. Kami membahas lebih dari sekadar pasokan listrik, tetapi juga meletakkan fondasi bagi kemitraan jangka panjang,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi perusahaan. (Web Warouw)
