Golkar Somasi Said Didu dan Sri Rajasa Chandra soal Tuding Bahlil Terlibat Penyadapan
JAKARTA – Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Keduanya diberi waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan terkait Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam isu penyadapan.
“Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan,” kata Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Selain mencabut pernyataannya, Said Didu dan Sri Rajasa diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia.
Derek menjelaskan, somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar dan dinilai mengarah kepada Bahlil. Di antaranya, narasi yang menyebut Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden, ikut bertemu dengan para jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut dinilai menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, serta disebut menyerang kehormatan Bahlil secara langsung.
“Di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apa pun,” katanya
Ia menyebutkan, konten yang dipersoalkan diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril”.
Selain meminta pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, Golkar juga meminta pihak-pihak yang menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan takedown serta tidak kembali menyebarkannya.
Derek mengatakan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan menempuh upaya.hukum, termasuk membuat laporan polisi.
“Jadi pada prinsipnya, Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan, karena Ketua Umum ini mandataris partai, dan penyerangan ini pada dua posisi, baik pribadinya dan Ketua Umum partai, kita kembalikan kepada Ketua Umum sebagai mandataris Munas. Karena Golkar hari ini berbeda,” jelasnya.
Derek mengungkapkan, tim hukum Golkar sebelumnya berencana langsung membuat laporan polisi terhadap Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Namun, rencana tersebut diubah setelah mempertimbangkan arahan Bahlil selaku pihak yang memberikan kuasa.
“Skenario awalnya kita langsung LP. Tetapi sebagai penerima kuasa, kita juga mempertimbangkan masukan dari klien kami,” kata Derek.
Ia menjelaskan, Bahlil sebelumnya telah menyampaikan pernyataan secara terbuka bahwa dirinya akan memberikan somasi selama tiga hari kepada pihak-pihak yang dinilai menyerangnya.
Sebelumnya, Bahlil membantah rumor yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Bagaimana saya terlibat penyadapan sedangkan saya juga disadap,” katanya dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Namun, Bahlil tak merinci lebih jauh soal pihak yang menyadapnya.
Bahlil menilai pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai dugaan keterlibatannya dalam skandal tersebut sama buruknya dengan pelaku penyadapan.
Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak berdasar dapat membangun persepsi negatif terhadap dirinya.
“Ini tuduhan-tuduhan ini sama kejamnya dengan melakukan penyadapan, apa maksud menyampaikan berita-berita yang kurang bagus, bangun persepsi macam-macam, nah ini menurut saya tidak sehat,” ujar Bahlil. (Web Warouw)
