JAKARTA – PT BYD Motor Indonesia buka suara terkait aksi demonstrasi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali terjadi di sekitar pabriknya di Subang, Jawa Barat. Perusahaan menyayangkan aksi tersebut dan meminta pemerintah turun tangan.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pihaknya menginginkan situasi yang kondusif agar kegiatan manufaktur berjalan lancar. BYD juga berharap instansi berwenang dapat membantu memberikan informasi yang jelas sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther di Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026) dukutip Bergelora.com di Jakrta.
Pabrik BYD sempat didemo ormas pada akhir Oktober tahun 2026 yang menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Demonstrasi di pabrik BYD Subang juga pernah terjadi pada tahun 2025 yang diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Luther memastikan demonstrasi tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional perusahaan. Meski demikian, ia menyayangkan aksi yang terjadi karena tuntutan dan informasi yang disampaikan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Menurutnya, stabilitas produksi dan kenyamanan berinvestasi menjadi pertimbangan BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Selain potensi pasar otomotif, perusahaan memperhitungkan kesiapan rantai pasok dan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, listrik, serta air.
Luther juga menyoroti posisi BYD sebagai perusahaan global yang aktivitas bisnisnya mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan internasional. Oleh karena itu, perusahaan ingin menghindari kesalahpahaman mengenai situasi yang terjadi di sekitar pabrik Subang.
“Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global,” tuturnya.
Di tengah situasi tersebut, BYD tetap berkomitmen mengembangkan fasilitas manufakturnya di Subang dan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 20.000. Saat ini 90% karyawan di fasilitas tersebut adalah WNI, dan 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat.
Menperin Buka Suara
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Sarmuji, buka suara soal demonstrasi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Aksi tersebut diketahui dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dengan tuntutan kepada perusahaan untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sarmuji sendiri mengaku telah menerima laporan terkait tuntutan tersebut. Ia juga terbuka jika harus melakukan kunjungan pabrik secara langsung.
“Kita terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Pendustrian. Nanti kita cek kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Pendustrian, pasti kita lakukan,” jelas Sarmuji kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Sarmuji menilai, tuntutan terkait serapan tenaga lokal harus dilihat dari dua sudut pandang. Menurutnya, seringkali perusahaan merasa cukup dengan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap.
“Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan ini, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” pungkasnya.
Persoalan di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan catatan detikcom, pabrik tersebut sebelumnya juga sempat dikabarkan mengalami aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas).
Hal itu pernah disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, China. Ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas.
Menurutnya, jaminan keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi ke Indonesia.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia. (Web Warouw)
