JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara merespons mencuatnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menegaskan, PDIP akan menghormati mekanisme pengisian jabatan wapres sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto di Bekasi, dikutp.Bergelora.com si Jakart, Minggu (15/11/2026).
Hasto menjelaskan, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan.
“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat,” tutur Hasto.
Dia berharap, dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Hasto.
Hasto juga merespons terkait mencuatnya dua nama kader PDIP dalam bursa calon Wapres, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hasto menegaskan keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto juga tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur calon Wapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegas Hasto.
Sementara itu, mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan pimpinan tertinggi partai.
“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” katanya singkat merujuk pada Megawati Soekarnoputri.
Ganjar: PDIP Masih Diluar Pemerintahan
Sementaran itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan sikap partainya terhadap pemerintah saat ini belum berubah. Dia menyebut PDIP masih menjadi partai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan.
Hal itu disampaikan Ganjar saat dimintai tanggapan mengenai nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang masuk bursa calon wakil presiden ( cawapres ) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan partai pengusung memiliki hak untuk menentukan sosok pengganti wapres.
“Haknya ada di presiden dan partai pengusung. Sampai hari ini sikap PDI Perjuangan belum berubah: penyeimbang. Di luar pemerintah,” ujar Ganjar saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Ganjar kembali menegaskan keputusan pengganti Gibran merupakan hak presiden dan partai pengusung. Dia pun menghormati siapa pun sosok yang kemudian memutuskan untuk mengisi posisi tersebut.
“Presiden dan partai pengusunglah yang bisa menentukan. Karena begitulah aturannya. Saya menghormati itu,” ucap Ganjar. (Web Warouw)
