JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung. Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly dikutip Bergelora.com Jakarta, Sabtu (14/11).
Ia menjelaskan, polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden–dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan “berasal dari” itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru, karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat akan meninggalkan Istana Wakil Presiden menuju Istana Presiden di Gedung Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari ini 12 November 2026.
Ia memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan). Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden, sehingga rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.
Dengan adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan mandidat. Calon tersebut bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai sekalipun.
Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.
Terkait solusi atas aturan yang tumpang tindih tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat bahwa frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai. Namun, secara hirarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama.
“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran dapat diselesaikan lebih cepat. MPR tidak ingin kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut berlangsung terlalu lama.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, secara ketentuan MPR memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menjalankan proses selanjutnya.
Muzani menyebut setelah surat pengunduran diri Gibran diterima MPR dengan demikian batas waktu 60 hari yang dimiliki MPR jatuh pada 10 Januari 2027
“Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden hari itu berarti 10 Januari 2027,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pihaknya menjelaskan, MPR telah melakukan pembicaraan di internal pimpinan dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR serta DPD bersama Presiden Prabowo Subianto. Dari pembicaraan tersebut, muncul keinginan agar proses pengisian jabatan Wapres dapat dilakukan secepat mungkin.
“Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD. Rapat tersebut membahas sejumlah tahapan, mulai dari jadwal rapat paripurna pemilihan Wapres, pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pembentukan tim verifikasi, hingga pembentukan tim ad hoc.
Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR,” katanya. (Web Warouw)
