JAKARTA- Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengatakan dukungan itu diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (16/11).
“Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berperan sebagai jembatan komunikasi, mediator, dan fasilitator legislasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha,” ujarnya..
Berdasarkan laporan berbagai media dan laman resmi DPR RI, keterlibatan utamanya mencakup pengawalan undang-undang ketenagakerjaan, penanganan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penyerapan aspirasi pengupahan
Komunikator Ulung pada kaum Pekerja/Buruh
Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh elemen pekerja dan pemerintah untuk bersatu menghadapi tantangan ekonomi global. Ajakan itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi Wakil Ketua DPR RI dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk dalam hal kenaikan upah. Menurutnya, Presiden bahkan mempertimbangkan kenaikan upah hingga 10 persen demi meningkatkan daya beli masyarakat.
“Dasco menyadari ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha, namun meyakini bahwa kenaikan upah masih memungkinkan secara bertahap. Karena itu, ia mendorong dialog terbuka antara pekerja, DPR, dan pemerintah,” katanya.
Pengawalan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan
Poyuono mengingat pada peringatan Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2026, Dasco mempersilakan organisasi buruh untuk ikut merumuskan draf revisi aturan ketenagakerjaan. Ia meminta buruh membentuk tim yang solid agar masukan terkait kepastian kerja dan sistem outsourcing dapat diakomodasi.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
“FSP BUMN Bersatu menilai peran Dasco sangat besar dalam proses tersebut hingga mampu mengakomodasi sekitar 85 persen tuntutan buruh,” ujarnya.
Usai pengesahan undang-undang pada 6 Oktober 2026, Dasco menemui langsung massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan.
“Ia menyatakan bahwa aturan baru ini ditujukan untuk menjawab keresahan pekerja dan memperkuat perlindungan hak mereka,” ujar Poyuono.
Mitigasi Ancaman PHK
Dasco juga menurut Poyuono memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK pada Juni 2026. Langkah ini diambil untuk merespons potensi PHK massal di berbagai sektor industri. Dan mengundang Sinergi lintas sektor. Rapat koordinasi tersebut mempertemukan perwakilan serikat pekerja, kementerian terkait, penasihat khusus presiden, hingga unsur kepolisian.
“Tujuannya adalah mencari solusi bersama agar gelombang PHK dapat ditekan,” ujar Poyuono.
Mediasi Isu Pengupahan dan Kesejahteraan
Arief Poyuono juga mencatat dalam berbagai pertemuan sejak pascaputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 hingga May Day 2026, Dasco memimpin forum dialog antara perwakilan buruh dan pemerintah. Topik utama yang dibahas meliputi sistem pengupahan nasional, jaminan pesangon, serta penghapusan koefisien nilai yang dianggap merugikan pekerja. Perlindungan pekerja informal dan rentan.
“Melalui pertemuan dengan perwakilan aliansi buruh Dasco turut menampung aduan mengenai kesejahteraan pengemudi ojek daring (sopir online), pekerja platform digital, pekerja media, hingga buruh Perempuan,” ujarnya.
Peran Dalam Pasar Modal Indonesia
Poyu menambahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil beberapa langkah dan menyampaikan pernyataan penting terkait rencana peninjauan (reklasifikasi) pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI.
Gejolak di pasar keuangan domestik pasca-ancaman downgrade status Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu reaksi keras dari jajaran pimpinan Parlemen. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan agar Indonesia tidak bergantung penuh pada penilaian asing dan mendorong penentuan peringkat (rating) pasar modal secara mandiri.
Sikap optimistis tersebut ditunjukkan Dasco. Ia meyakini bahwa pasar modal nasional memiliki basis fundamental yang kuat, sehingga Indonesia dinilai mampu menentukan arah serta standar penilaian sendiri apabila seluruh pemangku kepentingan pasar bersatu.
“Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri. Kita bersatu, bergerak dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang!”
Menanggapi rencana MSCI yang berpotensi menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, Dasco melalui akun Instagram pribadinya menyerukan agar pelaku pasar modal bersatu dan melontarkan wacana agar Indonesia membuat sistem pemeringkatan atau rating pasar modalnya sendiri. (Web Warouw)

