Sabtu, 21 November 2026

Dibalik Pembersihan Massal Saluran YouTube yang Terkait Dengan Dukungan Pada Pemerintah RI 

JAKARTA – Indonesia telah meminta penjelasan dari Google terkait penghapusan ribuan saluran YouTube yang terkait dengan negara tersebut, termasuk yang mempromosikan pemerintah, dan raksasa teknologi itu dilaporkan mengakui bahwa temuannya tidak disertai penjelasan yang memadai.

Kementerian Komunikasi dan Urusan Digital menyatakan pada 20 November bahwa perwakilan Google dan YouTube mengakui dalam pertemuan sehari sebelumnya bahwa laporan perusahaan tersebut kurang detail pendukung dan dapat disalahartikan.

“Dalam pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Urusan Digital pada 19 November, perwakilan dari Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui bahwa buletin keamanan Q3 2026 tertanggal 30 Oktober tidak memberikan penjelasan pendukung yang memadai, sehingga rentan terhadap salah tafsir,” kata kementerian tersebut.

The Straits Times melaporkan kementerian tersebut menambahkan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa mereka telah meminta penjelasan tertulis tentang bagaimana saluran-saluran tersebut diidentifikasi dan dihapus, termasuk metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas terkoordinasi dan apakah operator tersebut berbasis di Indonesia atau di luar negeri.

Dalam pernyataan sebelumnya pada 19 November, kementerian mempertanyakan kegagalan Google untuk merinci akun mana yang terpengaruh, pelanggaran apa yang terjadi, atau bagaimana kampanye tersebut dikaitkan dengan Indonesia.

“Setiap tindakan moderasi konten, terutama dalam skala besar seperti ini, harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, proporsional, dan adil,” demikian pernyataan tersebut dikutip Bergelora.com, Sabtu (21/11)

Gesekan tersebut mencerminkan kecemasan domestik yang lebih luas terkait wacana politik daring, di tengah laporan intimidasi terhadap suara-suara kritis.

Dalam beberapa minggu terakhir, pengguna media sosial melaporkan kunjungan ke rumah, peringatan, dan tekanan untuk menghapus unggahan yang sensitif secara politik, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat Indonesia semakin berhati-hati dalam menyampaikan pandangan mereka.

Namun, menurut para peneliti media sosial, kritik terhadap pemerintah tetap meluas di dunia maya, bahkan ketika risiko untuk menyuarakan pendapat tampaknya semakin meningkat.

Dalam Buletin Operasi Pengaruh triwulanan terbarunya yang diterbitkan pada 30 Oktober, Google mengatakan telah menghapus 19.372 saluran YouTube yang terkait dengan Indonesia antara Juli dan September sebagai bagian dari penyelidikan atas apa yang disebutnya sebagai “operasi pengaruh terkoordinasi”.

Saluran-saluran tersebut mendukung pemerintah Indonesia, dan kampanye yang melibatkan penghapusan 10.134 saluran pada bulan Agustus juga menerbitkan materi yang “mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia”, menurut Google.

Sebanyak 19.372 saluran tersebut mencakup hampir setengah dari semua saluran yang dihapus di seluruh dunia selama periode tersebut sebagai bagian dari investigasi raksasa teknologi AS terhadap kampanye pengaruh terorganisir.

Google tidak menyebutkan siapa yang mengoperasikan atau membiayai layanan tersebut.

Ismail Fahmi, pendiri platform analitik media sosial Indonesia, Drone Emprit, mengatakan kepada The Straits Times bahwa skala penghapusan tersebut menunjukkan bahwa saluran-saluran itu diproduksi secara massal dan bukan mencerminkan “aktivitas organik oleh para pendukung “.

Analisisnya terhadap laporan Google menemukan bahwa 27.516 saluran YouTube yang terkait dengan Indonesia telah dihapus selama lima tahun hingga September 2026.

Selain itu, 99% dari pemberhentian tersebut terjadi setelah September 2025, hampir setahun setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024.

Pengawasan Terhadap Bel Politik

Temuan ini telah memperbarui pengawasan terhadap “buzzer” politik, istilah dalam bahasa Indonesia yang umum digunakan untuk para pegiat media sosial yang memperkuat narasi tertentu atau berupaya memengaruhi percakapan daring.

Jaringan semacam itu telah lama menjadi bagian dari lanskap politik Indonesia, khususnya selama pemilihan umum, ketika pendukung kandidat yang bersaing menggunakan media sosial untuk mempromosikan pemimpin mereka dan menantang lawan.

Temuan terbaru tidak menetapkan apakah saluran-saluran yang dihapus tersebut terhubung dengan jaringan buzzer yang sudah ada atau siapa yang mengarahkan aktivitas mereka, tetapi temuan tersebut menyoroti skala upaya terorganisir untuk membentuk debat politik secara daring.

Prabowo sendiri sering mengeluhkan banyaknya pihak yang mengkritik program-program unggulan pemerintahannya, dan dalam pidatonya baru-baru ini mengatakan bahwa mereka mencoba memecah belah negara.

“Saat itu, kami bingung, mengapa ada begitu banyak serangan dengan bel setiap malam?” tanyanya pada 14 November.

“Ternyata sejumlah besar uang mendanai semuanya. Uang besar menyuap tokoh-tokoh terkemuka… Ini adalah kasus klasik memecah belah dan menguasai. Kita sedang dicabik-cabik,” tambahnya.

Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik sumber uang yang dimaksud.

Namun, meskipun Prabowo berulang kali mengklaim bahwa pihak luar bertanggung jawab atas perselisihan daring, penelitian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil selama setahun terakhir sejalan dengan temuan Google bahwa jaringan tersebut sebagian besar membawa narasi pro-pemerintah.

Sebagai contoh, pada bulan Mei , Amnesty International merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa negara dan entitas yang “bersekutu dengan negara” telah secara sistematis mempersenjatai misinformasi dan disinformasi terhadap pengguna daring.

Laporan tersebut menemukan beberapa contoh di mana ratusan akun media sosial, termasuk beberapa yang berafiliasi dengan unit militer Indonesia, tampaknya menyebarkan unggahan terkoordinasi yang menggambarkan para pengunjuk rasa menentang hukum militer yang kontroversial sebagai “antek asing”.

Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kepada ST bahwa kampanye terkoordinasi semacam itu menciptakan “efek menakutkan”, tidak hanya bagi para target, tetapi juga bagi para saksi.

“Beberapa aktor masyarakat sipil yang kami ajak bicara menggambarkan rasa takut dan cemas, memandang disinformasi sebagai tanda peringatan akan represi lebih lanjut yang akan datang,” katanya pada 19 November.

Meningkatnya Biaya Untuk Menyuarakan Perbedaan Pendapat

Selain kampanye disinformasi, laporan tentang intimidasi terhadap pengguna media sosial juga menimbulkan kekhawatiran tentang tekanan yang dihadapi oleh mereka yang mengkritik tokoh-tokoh berpengaruh.

Pada 18 November, mantan presenter televisi Shahnaz Soehartono mengunggah bahwa dua pria datang ke rumahnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menghapus unggahan dari awal bulan yang merujuk pada seorang selebriti “kaya dan sukses” yang menurutnya berhutang budi pada tokoh-tokoh berpengaruh.

Pada bulan Oktober, seorang kreator konten Kalimantan Selatan bernama Ahmad Kazhoang mengunggah rekaman panggilan telepon di mana seorang pria yang tidak disebutkan namanya mendesaknya untuk berhenti mengkritik penanganan pemerintah pusat terhadap kebakaran hutan.

Menurut Usman, insiden-insiden semacam itu menciptakan lingkungan di mana para aktivis, jurnalis, dan anggota masyarakat secara sadar memutuskan untuk melakukan sensor diri, menghindari bergabung dengan koalisi yang membahas isu-isu yang mengkritik pemerintah, atau membatasi visibilitas publik mereka karena takut akan serangan di masa mendatang.

“Dengan memupuk lingkungan yang berbahaya seperti itu, insiden-insiden ini berdampak negatif terhadap hak-hak aktor masyarakat sipil, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi secara damai, serta hak mereka untuk membela hak asasi manusia,” katanya.

Terlepas dari ancaman-ancaman ini, tampaknya suara-suara kritis di media sosial Indonesia tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Ismail menunjuk pada protes Indonesia Sadar pada akhir Oktober, ketika mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di seluruh negeri untuk menyuarakan keluhan terhadap pemerintah, sebagai contoh bagaimana suara-suara kritis terus bergema secara daring.

Pemantauan Drone Emprit dari tanggal 25 hingga 31 Oktober mencatat hampir 70.000 penyebutan di media sosial terkait protes tersebut, dengan akun pro-mahasiswa menyumbang 84,6% dari total interaksi, dibandingkan dengan hanya 0,5% untuk akun pro-pemerintah.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kritik masih dapat menarik perhatian yang cukup besar secara online, bahkan ketika kampanye terorganisir berupaya memengaruhi opini publik.

Masyarakat Indonesia juga mulai menentang dugaan manipulasi online.

Sebuah gerakan daring bernama #CuekinBuzzer, yang berarti “Abaikan Buzzer”, mulai populer pada awal November, mendesak pengguna media sosial untuk tidak terlibat dengan akun yang dicurigai memprovokasi atau memanipulasi diskusi daring.

Drone Emprit menemukan bahwa 74,2% sentimen seputar kampanye antara 4 dan 11 November bersifat positif..

Ismail mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari upaya-upaya untuk memanipulasi percakapan daring.

Di luar persaingan untuk membentuk narasi daring, ia mengatakan pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan adalah apakah masyarakat Indonesia membayar harga yang lebih mahal karena bersuara.

Pemantauan Drone Emprit terhadap protes bulan Oktober menemukan bahwa laporan tentang penangkapan dan pembatasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi telah menjadi bagian dari diskusi daring yang lebih luas tentang kebebasan berekspresi.

Perkembangan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam lanskap politik daring Indonesia: Kritik tetap lantang dan terlihat jelas, bahkan ketika pertanyaan muncul tentang siapa yang mengarahkan percakapan dan konsekuensi apa yang mungkin dihadapi orang-orang karena ikut serta.

Ismail mengatakan: “Suara-suara kritis belum hilang, tetapi biaya untuk bersuara tampaknya semakin meningkat.” (Web Warouw)

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,800PelangganBerlangganan

Latest Articles