“Pramono memiliki keunggulan berupa pengalaman dan jejaring, tetapi belum tentu memiliki modal elektoral mandiri yang kuat pada tingkat nasional. Ia juga bukan figur yang secara otomatis dapat diasumsikan memperoleh dukungan partai asalnya.”
Oleh: Dr. Maruly H. Utama, Aktivis 98
MUNCULNYA nama Pramono Anung dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menarik dibaca lebih jauh daripada sekadar dinamika perebutan posisi politik. Dalam setiap proses pergantian wakil presiden, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang paling dekat dengan presiden atau siapa yang paling mudah diterima partai-partai pendukung. Pertanyaan yang lebih penting ialah kapasitas seperti apa yang dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan nasional.
Pramono belum dapat disebut sebagai calon resmi. Namanya muncul dalam spekulasi publik, sementara PDI Perjuangan menyatakan bahwa penyebutan nama Pramono maupun Puan Maharani bukanlah usulan resmi partai. Karena itu, pembahasan peluangnya harus ditempatkan sebagai penilaian atas profil dan relevansi kapasitas, bukan klaim bahwa keputusan politik telah dibuat.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, posisi wakil presiden memiliki arti strategis. Wakil presiden bukan sekadar pelengkap seremoni atau pendamping dalam agenda kenegaraan. Ia harus mampu membantu presiden mengelola kompleksitas pemerintahan, menjembatani institusi, menjaga komunikasi politik, dan pada saat yang sama memiliki kapasitas konstitusional untuk menjalankan fungsi kepresidenan apabila keadaan mengharuskannya.
Pramono Anung dan Modal Pengalaman Lintas Institusi
Salah satu alasan Pramono layak diperhitungkan adalah lintasan kariernya yang relatif lengkap. Ia pernah berada di struktur kepartaian sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, menjalani pengalaman legislatif sebagai Wakil Ketua DPR, kemudian masuk ke lingkar inti pemerintahan sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Joko Widodo. Sejak 2025, ia memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai gubernur.
Rangkaian pengalaman tersebut mempertemukannya dengan empat arena penting dalam politik Indonesia: partai, parlemen, birokrasi kepresidenan, dan pemerintahan daerah.
Pengalaman lintas institusi itu penting karena persoalan pemerintahan jarang berdiri sendiri. Kebijakan yang dirancang pemerintah membutuhkan dukungan politik, pembahasan legislasi, koordinasi birokrasi, serta kemampuan menerjemahkan keputusan menjadi pelayanan publik.
Seseorang yang pernah bekerja di beberapa simpul tersebut berpeluang memahami bagaimana keputusan politik dibentuk, dinegosiasikan, dan dilaksanakan.
Latar pendidikan Pramono juga menunjukkan kombinasi disiplin yang tidak lazim. Ia menempuh pendidikan teknik pertambangan di Institut Teknologi Bandung, melanjutkan pendidikan manajemen, dan meraih gelar doktor dalam bidang komunikasi politik. Pendidikan tidak otomatis menjamin kapasitas kepemimpinan. Namun, perpaduan perspektif teknis, manajerial, dan politik dapat menjadi modal untuk membaca persoalan pemerintahan dari beberapa sudut sekaligus.
Memahami Dapur Kekuasaan dari Dekat
Pengalaman hampir sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet merupakan salah satu bagian paling relevan dari profil Pramono. Posisi ini menempatkannya dekat dengan proses kerja presiden dan kabinet, termasuk penyiapan serta pengharmonisasian agenda pemerintahan, pemantauan pelaksanaan keputusan, dan koordinasi lintas kementerian. Ia bukan menteri teknis yang memimpin satu sektor, tetapi berada pada simpul yang memungkinkan dirinya melihat hubungan antarsektor dan mekanisme kerja pemerintahan secara menyeluruh.
Pengalaman tersebut dapat menjadi keunggulan bagi seorang wakil presiden. Tantangan pemerintahan modern tidak selalu terletak pada kekurangan gagasan, melainkan pada kesenjangan antara keputusan dan pelaksanaan. Banyak program tersendat karena koordinasi antar-kementerian lemah, kewenangan saling beririsan, atau keputusan politik tidak diterjemahkan menjadi target kerja yang terukur. Pengalaman mengelola koordinasi di sekitar presiden dapat membantu mengurangi persoalan semacam itu.
Meski demikian, pengalaman sebagai Sekretaris Kabinet tidak boleh disamakan dengan pengalaman memimpin keseluruhan pemerintahan atau menguasai seluruh kebijakan sektoral. Pramono tetap perlu dinilai berdasarkan kapasitas substantifnya dalam isu-isu strategis, mulai dari ekonomi, industri, energi, pertahanan, hingga diplomasi.
Keunggulan koordinasi baru akan bermakna apabila ditopang kemampuan memahami substansi kebijakan dan keberanian mengoreksi pelaksanaan yang tidak efektif.
Jaringan Politik yang Melampaui Sekat Koalisi
Aspek lain yang membuat Pramono menarik adalah jejaring politiknya. Sebagai tokoh senior PDI Perjuangan, ia memiliki pengalaman panjang dalam organisasi dan komunikasi partai. Pada saat yang sama, masa tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet di era Joko Widodo membuatnya memahami karakter kerja pemerintahan Jokowi dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan pusat kekuasaan pada dua periode. Kombinasi ini memberinya posisi yang relatif unik dalam membaca hubungan antara partai, presiden, dan pemerintahan.
Dalam sejumlah penuturan publik, Pramono pernah menggambarkan dirinya berada dalam dua ruang loyalitas yang berbeda: menjalankan tugas pemerintahan kepada presiden dan tetap menjadi kader partai yang memiliki kepatuhan organisatoris. Ia juga pernah disebut berperan sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Pengalaman tersebut dapat dibaca sebagai bukti kemampuan berkomunikasi lintas pusat pengaruh, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa ia kini membawa mandat politik dari Megawati maupun Jokowi.
Di sinilah terdapat peluang sekaligus keterbatasan. Jejaring lintas kelompok dapat membantu presiden merawat komunikasi politik dan mengurangi jarak antarkekuatan. Namun, hubungan historis tidak otomatis menjadi dukungan politik aktual. Sikap resmi partai, kalkulasi koalisi, dan keputusan ketua umum tetap menjadi faktor yang menentukan.
Pernyataan PDI Perjuangan bahwa nama Pramono bukan usulan partai menunjukkan bahwa peluang personal dan keputusan institusional harus dibedakan secara tegas.
Dari Balai Kota ke Panggung Nasional
Jabatan Gubernur DKI Jakarta memberi Pramono pengalaman eksekutif langsung yang berbeda dari tugas koordinatifnya di Sekretariat Kabinet. Jakarta merupakan wilayah dengan persoalan perkotaan yang kompleks, mulai dari transportasi, banjir, polusi udara, perumahan, pengelolaan sampah, ketimpangan layanan, hingga tekanan fiskal dan tata ruang.
Memimpin Jakarta menuntut kemampuan mengelola birokrasi besar, berhadapan dengan kelompok kepentingan, serta memastikan kebijakan terasa dalam kehidupan sehari-hari warga.
Pengalaman ini penting karena wakil presiden idealnya tidak hanya memahami proses di pusat pemerintahan, tetapi juga mengerti bagaimana kebijakan nasional berhadapan dengan realitas implementasi. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak banyak layanan publik.
Pemimpin yang pernah mengelola daerah dengan kompleksitas tinggi berpotensi memiliki kepekaan lebih baik terhadap persoalan koordinasi pusat-daerah.
Namun, masa jabatan Pramono sebagai gubernur masih relatif singkat untuk dijadikan dasar kesimpulan final mengenai keberhasilan kepemimpinannya.
Penilaian yang adil harus membedakan antara program yang diumumkan, program yang mulai dijalankan, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Persoalan klasik Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan polusi juga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, pengalaman gubernur memperkaya profilnya, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan eksekutif jangka panjang.
Wakil Presiden Bukan Sekadar Pendamping Presiden
Dalam menilai calon wakil presiden, ukuran yang digunakan seharusnya melampaui kedekatan personal atau kemampuan menjaga stabilitas politik. Konstitusi menempatkan wakil presiden sebagai bagian dari kepemimpinan nasional dan sebagai pengganti presiden apabila jabatan presiden kosong. Dengan demikian, kualitas calon wakil presiden harus diuji melalui dua dimensi sekaligus: kemampuannya membantu presiden menjalankan pemerintahan dan kesiapan konstitusionalnya untuk mengambil alih tanggung jawab kepresidenan.
Dari sudut ini, pengalaman Pramono di partai, parlemen, Sekretariat Kabinet, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan modal kelembagaan yang patut diperhitungkan. Ia memahami proses legislasi, dinamika partai, koordinasi pemerintahan, dan sebagian persoalan implementasi kebijakan. Pengalaman itu dapat berguna bagi presiden yang harus mengelola agenda pembangunan besar di tengah tantangan ekonomi, geopolitik, dan konsolidasi birokrasi.
Tetapi profil tersebut juga memiliki ruang yang perlu diuji.
Rekam jejak Pramono belum menunjukkan kepemimpinan langsung dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter nasional, transformasi industri berskala nasional, pertahanan, atau diplomasi strategis. Kekurangan pengalaman langsung di bidang tertentu tidak otomatis menggugurkan kelayakan seseorang menjadi wakil presiden. Namun, hal itu menegaskan perlunya tim kerja yang kuat, pembagian tugas yang jelas, dan kapasitas belajar yang cepat.
Wakil presiden tidak harus menjadi ahli semua bidang, tetapi harus mampu memahami konsekuensi keputusan dan mengawasi koordinasi lintas sektor.
Membaca Peluang di Tengah Kalkulasi Politik
Peluang Pramono pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas personal. Proses pengisian jabatan wakil presiden melibatkan pertimbangan konstitusional dan kalkulasi politik. Presiden memiliki peran penting dalam mengajukan nama, sementara keputusan akhir mengikuti mekanisme yang ditentukan UUD 1945. Dalam proses tersebut, penerimaan partai, keseimbangan kekuatan politik, kebutuhan pemerintahan, dan pertimbangan stabilitas akan saling berkelindan.
Pramono memiliki keunggulan berupa pengalaman dan jejaring, tetapi belum tentu memiliki modal elektoral mandiri yang kuat pada tingkat nasional. Ia juga bukan figur yang secara otomatis dapat diasumsikan memperoleh dukungan partai asalnya. Di sisi lain, justru karakter tersebut dapat dipandang berbeda oleh pihak yang mengutamakan kapasitas kerja dan kemampuan menjembatani kepentingan, bukan semata-mata popularitas atau kekuatan politik personal.
Dalam diskusi mengenai konfigurasi wakil presiden, muncul pula hipotesis bahwa presiden mungkin mempertimbangkan figur yang dapat memperkuat koordinasi pemerintahan tanpa membangun pusat kekuasaan tandingan. Hipotesis semacam ini dapat menjadi salah satu lensa analisis, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta mengenai niat atau strategi Prabowo. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Pramono dipilih atau dipertimbangkan karena alasan tersebut. Penilaian harus tetap bertumpu pada rekam jejak, kebutuhan pemerintahan, dan proses politik yang dapat diverifikasi.
Bukan Sekadar Nama, Melainkan Pilihan Strategis
Pramono Anung menarik untuk diperhitungkan bukan karena ia merupakan figur paling populer atau paling kuat secara elektoral, melainkan karena ia memiliki kombinasi pengalaman yang relatif jarang ditemukan dalam satu profil politik. Ia pernah mengelola organisasi partai, memimpin lembaga legislatif, bekerja dekat dengan presiden dalam koordinasi kabinet, dan kini memimpin pemerintahan daerah dengan kompleksitas tinggi. Rangkaian pengalaman itu memberinya pemahaman lintas institusi yang relevan bagi kebutuhan pemerintahan nasional.
Namun, kelayakan tidak boleh disamakan dengan kepastian pencalonan.
Masih ada pertanyaan mengenai dukungan politik, kapasitas substantif pada sejumlah bidang strategis, rekam hasil kepemimpinan di Jakarta, serta kecocokan dengan agenda dan gaya kepemimpinan Prabowo. Semua itu harus diuji secara terbuka, bukan ditutup oleh narasi tentang kedekatan atau kompromi elite.
Pada akhirnya, memilih wakil presiden seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan kesinambungan kepemimpinan negara. Pramono layak masuk dalam percakapan karena modal pengalaman dan kapasitas kelembagaannya. Apakah ia merupakan pilihan terbaik? tentu bergantung pada pembandingan yang jujur dengan kandidat lain dan pada kebutuhan Indonesia ke depan.
Yang harus dijaga ialah agar keputusan tersebut tidak berhenti pada kalkulasi siapa yang paling aman bagi kekuasaan, tetapi menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang paling mampu membantu negara bekerja lebih baik, sekaligus siap memikul tanggung jawab konstitusional ketika sejarah menuntutnya.
——-

