“Jika wisatawaan mancanegara yang pernah datang ke Bali tidak berkenan lagi untuk kembali salah satunya dikarenakan masalah kemacetan, hal ini akan menjadi bom waktu bagi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara.”
Oleh: Sardiyoko, Pemerhati Sosial Politik dan Lingkungan Hidup*
POSISI Bali di kancah pariwisata global terbagi ke dalam dua tolak ukur utama yaitu popularitas atau pilihan wisatawan dan volume riil jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan Traveler’s Choice atau Popularity dari berbagai survei kepuasan dan pilihan wisatawan internasioanl, Bali selalu berada dalam jajaran teratas destinasi wisata. Trip Advisor Traveler’s Choice Award menempatkan Bali sebagai peringkat pertama dalam kategori Best of the Best Destinations yang berhasil melampaui London dan Dubai yang sebelumnya berada pada peringkat pertama. Selain itu Bali juga menempati peringkat pertama sebagai Top Honeymoon Destinationdi dunia
Bali juga dinobatkan sebagai Pulau Terbaik di Asia (Best Island in Asia) serta menembus Top 10 Pulau Terbaik di Dunia oleh Conde Nast Traveler (Readers’ Choice Award) & Destin Asia. Tak hanya itu, Travel + Leisure menempatkan Bali sebagai Top 3 Pulau Terbaik di Dunia berdasarkan pilihan pembaca. Jika diukur dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, lembaga riset global seperti Euromonitor atau Holiplanet menempatkan Bali dalam urutan ke-26 dunia dengan volume kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 6,05 hingg 7,1 juta dalam setiap tahunnya.
Sepanjang tahun 2025 Bali memberikan kontribusi terhadap devisa negara dari sektor pariwisata sebesar US$ 10,5 – 11 miliar atau setara Rp. 176 trillyun. Jumlah tersebut setara dengan 50% hingga 55% dari total seluruh devisa di sektor pariwisata Indonesia. Angka ini menunjukan bahwa Bali merupakan kontributor devisa terbesar pada sektor pariwisata di tingkat nasional. Perolehan devisa tersebut diperoleh dari rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara yang bierkisara antara 23 juta hingga 27 juta per kunjungan per orang dengan rata-rata durasi tinggal (length of stay) selama 7 hingga 9 hari. Di luar devisa belanja riil tersebut, sektor imigrasi dan visa di Bali turut menyumbangkan ratusan miliar rupiah per semester secara langsung ke kas negara melalui pungutan Visa on Arrival (VoA) dan layanan keimigrasian lainnya.
Dari gambaran di atas betapa penting dan berharganya Bali bagi Indonesia dalam sumbangsihnya di bidang pariwisata. Oleh karena itu perbaikan pada sektor-sektor yang menjadi keluhan para wisatawan perlu mendapat perhatian secara serius. Berdasarkan berbagai pemberitaan, laporan pemerintah, dan kajian mengenai pariwisata Bali hingga 2026, terdapat sejumlah keluhan yang dirasakan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari beberapa catatan di beberapa media masa setidaknya ada 15 hal yang dikeluhkan oleh wisatawan, dari 15 hal tersebut ada 4 hal yang paling banyak dikeluhkan yaitu kemacetan lalulintas, sampah dan kebersihan lingkungan, overtourisme, harga wisata yang mahal dan pelayanan di bandara.
Wilayah kemacetan yang banyak menjadi keluhan wisatawan adalah di kawasan Jimbaran, Ungasan, Kuta, Seminyak, Uluwatu dan Canggu yang disebut kawasan Bali Selatan. Dampak dari kemacetan tersebut diantaranya adalah terbuangnya waktu di jalan, sehingga waktu untuk mengeksplore banyak destinasi wisata jadi terbatas. Selain terbatasnya infrastruktur jalan raya yang memadai juga kurangnya angkutan publik yang tersedia sehingga penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan wisatawan ketika mengunjungi Bali. Terlebih akses penggunaan kendaraan pribadi sangat mudah dengan banyaknya usaha-usaha rental. Kondisi seperti ini semakin menambah kemacetan.
Kondisi gridlock kronis yang terjadi hampir setiap hari ini bagaikan ruang pameran kemacetan masif. Apa yang terjadi di Bali saat ini bukan lagi sekadar pelambatan arus lalu lintas pada musim liburan (high season) namun sudah seperti penyumbatan pembuluh darah yang sudah kritis yang sewaktu-waktu jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang bisa mematikan industri pariwisata dan kenyamanan hidup masyarakat Bali.
Apakah kemacetan yang terjadi di beberapa kawasan di Bali tersebut berdampak pada kunjungan wisatawan? Beberapa riset menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan akibat kemacetan lalulintas. Namun ada perbedaan persepsi antara wisatawan domestik dengan wisatawan mancanegara dalam mensikapi kemacetan di Bali. Media Kompas.id mencatat bahwa kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 10 persen pada 2025 (dari target 10,5 juta menjadi sekitar 9,3 juta). Salah satu pemicu utamanya adalah kemacetan parah di kawasan Bali Selatan seperti Kuta, Sanur, dan Nusa Dua, di samping sentimen negatif di media sosial dan melemahnya daya beli domestik
Namun berbeda dengan data kunjungan wisatawan mancanegara, data Pemerintah Provinsi Bali dan BPS menunjukann bahwa kemacetan di Bali tidak begitu berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Terlihat pada kenaikan kunjungan wisman dari 6,3 juta pada tahun 2024 menjadi 7,05 juta di tahun 2025, serta mencatat kenaikan bulanan pada kuartal III di tahun 2026. Namun data ini tidak menyebutkan tingkat kedatangan kembali wisatawan mancanegara yang pernah berkunjung kembali mengalami peningkatan atau penurunan. Jika wisatawaan mancanegara yang pernah datang ke Bali tidak berkenan lagi untuk kembali salah satunya dikarenakan masalah kemacetan, hal ini akan menjadi bom waktu bagi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara.
Secercah Harapan Dari Rencana Term Baterai
Di tengah situasi kemacetan yang semakin kronis di Bali, Presiden Prabowo membawa angin segar dengan memberi instruksi kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera merealisasikan proyek trem baterai otonom di Bali. Proyek dengan anggaran sebesar 2 triliun rupiah ini bukan sekadar proyek mercusuar pemanis wajah kota. Keberadaan trem baterai otonom di permukaan jalan Bali Selatan adalah sebuah pertaruhan terakhir, sebuah lompatan paradigma transisi transportasi yang akan menentukan apakah Bali mampu bertahan sebagai destinasi kelas dunia, atau justru runtuh terkubur oleh jutaan kepulan asap knalpot kendaraan.
Jalur trem yang akan menghubungkan kawasan Bali Selatan mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Legian, Seminyak hingga berakhir di Cangu ini dirancang menggunakan trem bertenaga baterai dengan jarak tempuh sepanjang 12 kilometer tanpa kabel listrik melayang untuk tetap menjaga estetika kawasan wisata Bali. Konstruksi dijadwalkan mulai berjalan pada awal tahun 2027 dengan target grounbreaking pada bulan Maret 2027, dengan prediksi pembangunan sekitar 2 hingga 3 tahun.
Keberadaan term baterai ini diharapkan mampu mengalihkan kemacetan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai – Cangu hingga 40 persen. Angka 40 persen tersebut merujuk pada target serapan mobilitas harian di jalur utama Bali Selatan yang dilalui trem, bukan persentase penurunan kemacetan di seluruh pulau Bali secara keseluruhan. Term ini nantinya dirancang dengan headway atau jeda keberangkatan setiap 10 menit dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Dengan jeda keberangkatan setiap 10 menit dan waktu tempuh sekitar 30 menit, trem ini dirancang bisa mengangkut hingga 60.000 penumpang per hari pada kondisi puncak atau 15.000–20.000 penumpang dalam kapasitas operasi maksimalnya.
Kapasitas 60.000 penumpang per hari tersebut setara dengan menyerap sekitar 40 persen dari total 150.000 pergerakan orang harian di karidor tersebut agar beralih dari kendaraan pribadi atau sewaan ke angkutan masal. Karena menurut kajian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Kereta Api Indonesia karidor Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu melalui Kuta, Legian dan Seminyak mencatat pergerakan kendaraan sebanyak 150. 000 orang dan 80.000 kendaraan setiap harinya. Jadi keberadaan trem baterai kedepannya akan benar-benar bisa mengurangi kemacetan terutama di kawasan Bali Selatan.
Kekeliruan Logika “Menambah Aspal” di Tanah Suci
Selama ini pendekatan kita dalam mengurai kemacetan selalu terjebak pada dogma lama, jika jalan macet maka solusinya adalah memperlebar jalan atau membangun jalan baru. Padahal dengan menambah jalan baru tanpa ada kebijakan pembatasan jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi dan menambah tranporasi umum, hanya akan mengundang lebih banyak kendaraan di jalan raya. Jalur baru yang dibangun dengan biaya mahal akan kembali macet total dalam hitungan bulan.
Di Bali, paradigma mengurangi kemacetan dengan menambah rus jalan raya akan berbenturan dengan realitas yang ada. Setiap meter persegi tanah di Bali nilai adat dan spiritual yang mendalam. Tanah di Bali berbeda karakteristiknya dengan tanah-tanah di wilayah lain secara sosiologis. Disetiap jengkalnya berdiri pura keluarga, pura desa, situs warisan leluhur serta pepohonan yang dianggap sakral oleh masayrakat setempat. Semuanya itu telah menyatu dengan jiwa masyarakat Bali, merusaknya berarti merusak jiwa-jiwa masayarakat Bali.
Upaya pelabaran jalan dalam skala besar di wilayah yang padat seperti Seminyak, Kuta dan Canggu adalah sebuah kemustahilan. Disamping biaya pembebasan lahan yang akan menguras anggaran negara, juga akan memporak porandakan tatanan sosial, budaya, serta adat Bali. Begitu halnya dengan ide membangun jalur kereta layang atau elevated train raksasa yang membelah tengah kota. Pembangunan tiang pancang jalur kereta yang menjulang tinggi bertentangan dengan aturan tata ruang lokal tentang aturan suci yang menjaga agar tidak ada bangunan yang tingginya melebihi ketinggian pohon kelapa. Selain itu tiang-tiang pancang beton-beton jalur layang yang menjulang tinggi akan merusak estetika dan kesakralan pulau Bali.
Ketika opsi pelebaran jalan akan berbenturan dengan kondisi sosiologis masyarakat Bali, demikian juga dengan opsi jalur layang yang akan merusak estetika dan bertentangan dengan hukum adat tentang ketinggian sebuah bangunan, maka perlu dipikirkan alternatif lain untuk memindahkan ribuan masyarakat dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus terjebak oleh kemacetan. Di sinilah rasionalitas trem permukaan (at-grade tram) menemukan pembenaran ilmiah dan kulturalnya.
Mengapa Harus Trem Baterai Otonom?
Ketika Presiden Prabowo memerintahkan PT. Kereta Api Indonesia untuk mengembangkan trem baterai otonom (Autonomous Rail Rapid Transit), banyak yang meragukan dan menanyakan apakah mode transportasi ini ocok dengan kultur lalu lintas di Indonesia khususnya di Bali. Namun, jika kita telaah lebih dalam, karakteristik trem baterai otonom ini justru menyimpan jawaban atas kecemasan-kecemasan estetika dan operasional yang spesifik di Bali. Di beberapa kota besar di beberapa negara penggunaan trem listrik yang menggunakan kabel-kabel listrik udara yang ruwet (catenary system) mulai dihindari terutama yang melewati kawasan bersejarah. Karena keberadaan kabel-kabel listrik yang bergelantungan dan terlihat semrawut akan merusak pemandangan dan estetika kota. Teknologi trem baterai catenary-free yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo kepada PT KAI adalah solusi dari problematika lalu lintas di atas. Dengan menaruh seluruh sumber energi pada unit baterai berkapasitas besar di dalam kereta (on-board battery system), trem dapat melaju dengan anggun tanpa membutuhkan tiang listrik udara sebatang pun. Estetika kawasan wisata tetap terjaga, pemandagan kota tidak ternodai dan yang pasti tetap menjaga kawasan- kawasan yang disakralkan oleh masayarakat.
Kekawatiran lainnya adalah keraguan penggunaan sistem otonom berbasis kecerdasan buatan (AI) pada trem. Banyak yang meragukan keamanan operasional trem baterai ketika harus melaju di jalan raya Bali yang dipenuhi oleh sepeda motor sewaan serta kendaraan pribadi yang sering kali ugal-ugalan di jalan. Di sinilah letak keunggulan sensor berlapang yang ditanamkan, mulai dari LiDAR, radar jarak dekat, hingga kamera pemindai marka jalan virtual. Trem ini tidak menunytu sterilisasi jalur total seperti kereta api konvensional, tetapi mampu secara cerdas berbagi ruang dengan ekosistem yang ada di jalan raya.
Dimensi Keadilan Sosial dan Filosofi Lingkungan
Proyek trem Bali ini tidak hanya dilihat dari hitung-hitungan secara ekonomi dan teknis semata. Karena pada dasarnya angkutan publik yang disediakan oleh pemerintah diadakan bukanlah untuk sekedar mencari keuntungan semata. Ada banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan seperti faktor lingkungan untuk mengurangi pencemaran udara, faktor biaya murah bagi masayarakat serta efisiensi waktu dengan mengurangi kemacetan. Kita harus melihatnya dari dimensi yang lebih mendalam seperti dimensi keadilan sosial bagi warga lokal dan keselarasan ekologi yang selaras dengan falsafah hidup masyarakat Bali, Tri Hita Karana khususnya aspek Palemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya.
Kemacetan di Bali Selatan yang sudah berjalan bertahun-tahun pada dasarnya telah melahirkan bentuk ketidakadilan sosial bagi warga lokal Bali. Pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali yang mengakibatkan kemacetan dimana-mana telah merenggut aktivitas sederhana warga lokal seperti mengantar anak ke sekolah, pergi ke pasar atau tempat kerja, atau menghadiri upacara adat keagamaan, yang seharusnya bisa dilalui dalam waktu singkat harus dutempuh lebih lama karena kemaceta di jalan. Belum lagi polusi udara yang menghilangkan salah satu kebanggaan masyarakat Bali yang dahulu dibanggakan yaitu udara Bali yang bersih dan segar.
Oleh karena itu, perintah Presiden Prabowo untuk membangun kereta trem baterai yang menggunakan energi listrik bersih (zero tailpipe emission) kepada PT. KAI adalah sebuah langkah konkret untuk mengembalikan hak atas ruang hidup yang sehat bagi warga Bali. Karena trem tbaterai lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan suara bising yang memekakkan telinga, tidak menyebabkan polusi udara, dan mampu memindahkan ratusan orang sekaligus dalam satu kali perjalanan, yang berarti secara langsung mendepak ratusan mobil pribadi keluar dari jalan raya.
Terlebih lagi keberadaan trem ini akan lebih menghemat pengeluaran masyarakat lokal karena rencana pemerintah akan memberikan insentif khusus berupa tarif gratis atau bersubsidi penuh bagi warga yang memiliki KTP Bali . Kebijakan ini menggambarkan bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bidang pembangunan infrastrujtur besar tidak semata-mata untuk mencari keuntungan semata atau memanjakan para wisatawan dan pemilik modal, namun jugaLangkah ini mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur besar ini tidak semata-mata ditujukan untuk memanjakan para pelancong asing dan pemilik modal namun juga didedikasikan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dengan tetap mempertahnkan kondisi sosaiologis, adat istiadat dan bentang alam. Ini adalah perwujudan nyata dari pembangunan yang inklusif, di mana masyarakat lokal menjadi aktor utama yang menikmati buah manis dari modernisasi infrastruktur di tanah kelahiran mereka sendiri.
———–
*Penulis Sardioko: mantan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur,: juga mantan Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Timur

