“Sementara itu, penyadapan di Indonesia memiliki dua wajah. Pertama, penyadapan yang sah dan berorientasi pada pemberantasan kejahatan luar biasa, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau kejaksaan untuk membongkar korupsi, terorisme, dan narkotika. Kedua, penyadapan ilegal atau spionase yang berorientasi pada kepentingan politik, bisnis, maupun pelanggaran privasi.”
Oleh: Trio Marpaung, Ketua Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi – SOMASi, Aktivis’98.
Ketika Curiga Menjadi Kewenangan
Kita tentu tidak asing dengan cerita Sherlock Holmes, tokoh detektif cerdas yang selalu mampu memecahkan berbagai kasus. Dalam melakukan investigasi, Holmes juga melakukan “penyadapan” secara manual. Maklum, pada zaman itu teknologi belum secanggih saat ini. Holmes tidak bekerja sendirian, ia dibantu temannya, Dr. Watson. Mereka bersembunyi di tempat tertutup, bahkan menyusup ke rumah target untuk menguping pembicaraan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan. Holmes juga kerap memperoleh isi telegram rahasia orang lain melalui manipulasi dan suap karena tidak mampu menyadap kabel telegraf.
Seiring berjalannya waktu, metode mengintai di balik tembok telah bertransformasi menjadi teknologi penyadapan digital yang canggih. Di Indonesia, penyadapan bukan lagi sekadar kisah fiksi, melainkan realitas hukum dan politik yang kerap memicu persaingan sengit dan berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat.
Dari Penegak Hukum menjadi Mata-mata
Barangkali kita perlu memberi penghargaan kepada para detektif itu. Setidaknya, mereka tidak pernah berpura-pura menjadi penjaga demokrasi. Mereka bekerja karena dibayar untuk menggali informasi dengan berbagai cara. Benar atau salah bukan urusannya, yang penting informasi terkumpul.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kebiasaan menguping masuk ke ruang kekuasaan. Apalagi jika sasarannya adalah presiden, pejabat negara, tokoh politik, atau masyarakat secara umum. Urusannya tidak lagi sesederhana seorang detektif yang ingin mengetahui dengan siapa seseorang berbicara.
Ironisnya, persoalan ini bukan sekadar cerita orang yang suka menguping atau terlalu kepo dengan urusan orang lain. Kita justru dihadapkan pada kenyataan ketika mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru melanggarnya.
Dalam pemberitaan Kompas, 4 November 2026, disebutkan bahwa Indonesia pernah mengalami berbagai kasus penyadapan yang menyeret nama sejumlah pemimpin negara. Mulai dari percakapan telepon Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib, skandal penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia pada 2009, penyadapan massal jaringan telekomunikasi, penemuan alat sadap di kediaman Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga kabar penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa percakapan seorang presiden pun tidak selalu aman dari telinga pihak lain. Teknologi penyadapan bukan lagi sekadar cerita film spionase. Ia telah menjadi bagian dari pertarungan kepentingan antarnegara, persaingan perebutan kekuasaan, sekaligus persoalan serius menyangkut kedaulatan dan keamanan komunikasi.
Namun, ada pertanyaan yang lebih mengganggu: jika negara lain dapat memantau komunikasi pemimpin kita, bagaimana dengan pengawasan yang mungkin berlangsung di dalam negeri sendiri? Siapa yang mengawasi lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan menyadap? Kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya?
Pertanyaan itu penting karena alat yang sama dapat digunakan untuk tujuan berbeda. Penyadapan bisa membantu mengungkap kejahatan, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mencari kelemahan lawan, mengumpulkan bahan tekanan, atau mengendalikan seseorang.
Setiap Orang Mencurigakan
Dalam dunia investigasi, kecurigaan merupakan awal penyelidikan. Namun, kecurigaan bukanlah bukti. Dalam praktik kekuasaan, batas antara keduanya terkadang menjadi kabur.
Seseorang bisa dicurigai karena bertemu dengan orang tertentu. Percakapan biasa dapat ditafsirkan sebagai rencana tersembunyi. Pertemuan politik dianggap sebagai konspirasi. Bahkan, diam pun mungkin dinilai sebagai tanda bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu.
Jika cara berpikir seperti ini dibiarkan, setiap orang berpotensi menjadi tersangka. Seseorang tidak perlu melakukan kejahatan untuk dicurigai. Cukup berbeda pandangan, memiliki jaringan pertemanan yang tidak disukai, atau berada di luar lingkaran kekuasaan.
Di sinilah penyadapan menjadi persoalan demokrasi. Bukan semata-mata karena seseorang kehilangan privasinya, melainkan karena pengawasan yang tidak terkendali dapat mengubah perilaku masyarakat. Orang menjadi takut berbicara, enggan berpendapat, bahkan khawatir membicarakan persoalan publik.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang berani berbeda pendapat dengan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan rakyat yang mampu mengontrol kekuasaannya. Jangan sampai rakyat justru sibuk menebak-nebak siapa yang sedang mendengarkan.
Negara Bukan Kantor Detektif
Tentu saja, bukan berarti penyadapan harus dilarang dalam segala keadaan. Dalam perkara tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap korupsi, kejahatan terorganisasi, terorisme, dan tindak pidana serius lainnya. Namun, justru karena kemampuannya menembus ruang pribadi seseorang, penyadapan harus tunduk pada hukum, pembatasan kewenangan, dan pengawasan yang ketat.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan selera curiga. Harus ada dasar hukum, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan. Informasi yang diperoleh juga harus diuji, bukan langsung dijadikan bahan untuk membangun tuduhan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Sebab, kekuasaan yang dapat mendengar percakapan orang lain tanpa pengawasan memadai pada akhirnya berpotensi menjadi kekuasaan yang tidak mau mendengar kritik dan perbedaan pendapat.
Lucunya, mereka yang paling gemar menguping sering kali justru paling malas mendengarkan. Kritik dianggap gangguan, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman, sementara pertanyaan yang tidak menyenangkan buru-buru dicurigai memiliki agenda tersembunyi.
Mungkin detektif swasta tadi perlu diberi pekerjaan baru. Bukan lagi menyadap percakapan orang, melainkan belajar membaca: membaca undang-undang, memahami konteks, membaca sejarah, dan terutama memahami kenyataan bahwa tidak semua orang yang berbeda pendapat sedang merencanakan kejahatan.
Kekuasaan Harus Diawasi
Kita tidak boleh membiarkan teknologi membuat negara merasa berhak mengetahui segala sesuatu tentang warganya. Sebaliknya, semakin besar kemampuan negara untuk mengawasi masyarakat, semakin besar pula kewajiban negara untuk membuka diri terhadap pengawasan publik.
Jangan sampai terjadi keadaan yang ganjil: percakapan warga dapat didengar, tetapi keputusan penguasa sulit diketahui. Kehidupan pribadi masyarakat bisa dipantau, sementara penggunaan kewenangan lembaga negara justru tidak transparan.
Jika keadaan seperti itu dibiarkan, negeri ini berisiko menuju otoritarianisme baru dan mengulang pengalaman Orde Baru. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Persoalan kita hari ini adalah bagaimana membangun kesediaan untuk membaca, memahami, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan.
Jika ditarik benang merahnya, terdapat perbedaan mendasar antara cara “menguping” Sherlock Holmes dan praktik penyadapan di Indonesia, terutama dari segi orientasi dan tujuan.
Orientasi Sherlock Holmes adalah menegakkan keadilan bagi individu berdasarkan keyakinan moral. Sebagai detektif partikelir, ia memata-matai dan mencegat pesan demi memecahkan teka-teki kasus yang ditanganinya. Menariknya, Holmes tidak selalu tunduk pada hukum positif. Dalam beberapa kasus, ia bahkan rela melanggar hukum, seperti membobol rumah, demi menegakkan keadilan moral yang tidak mampu dijangkau oleh pihak aparat.
Sementara itu, penyadapan di Indonesia memiliki dua wajah. Pertama, penyadapan yang sah dan berorientasi pada pemberantasan kejahatan luar biasa, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau kejaksaan untuk membongkar korupsi, terorisme, dan narkotika. Kedua, penyadapan ilegal atau spionase yang berorientasi pada kepentingan politik, bisnis, maupun pelanggaran privasi.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan bukan hanya tentang siapa yang berhak mendengar percakapan siapa. Persoalan utamanya adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, untuk tujuan apa kewenangan itu digunakan, serta siapa yang memastikan bahwa otoritas tersebut tidak disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
——–
*Penulis Trio Marpaung saat ini aktif menulis persoalan sosial, politik, hukum dan demokrasi. Ia juga menulis buku “Nyanyian Bawah Tanah: Kisah Penangkapan dan Penyiksaan Aktivis SMID/PRD 1996.”


