JAKARTA- Rencana Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet disebut tidak konsisten karena ingkar janji. Hal ini disampaikan anggota DPR-RI, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (21/9).
Menurutnya, tiga janji sudah diingkari presiden terpilih Joko Widodo. Pengingkaran itu mempertontonkan inkonsistensi.
“Pertama, dari janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk. Kedua, dari janji koalisi partai politik (Parpol) tanpa syarat, kini dialokasikan 16 jabatan menteri untuk Parpol. Dan ketiga, dari janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru copy pastepostur Kabinet Indonesia Bersatu-II yang gendut,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi.
“Saat ini, ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu. Nyaris, tak satu pun yang bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak di permukaan justru inkonsistensi,” tegasnya.
Pertanyaannya menurut Bambang Soesatyo, apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden, atau berlanjut sepanjang era kepresidenannya.
“Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tetapi mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri. Pertanyaan ini memang belum perlu dijawab sekarang, karena semua pihak harus menunggu, serta memberi kesempatan kepada Jokowi bekerja merealisasikan janji mewujudkan kesejahteraan bersama.
“Namun, konsistensi Jokowi harus terus menerus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat,” ujarnya.
Sekarang menurutnya, semuanya dalam posisi menunggu. Komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu realisasi kredit modal kerja berbunga murah.
“Masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa,” katanya.
Bahkan menurutnya, yang cukup menarik untuk ditunggu adalah seperti apa gambaran tentang proyek tol laut dan bagaimana Jokowi akan merealisasikannya.
Sembilan Janji
Dibawah ini janji-janji Jokowi kalau terpilih menjadi presiden :
1. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama lima tahun. Program renumerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai level daerah.
2. Mensejahterakan desa dengan cara mengalokasikan dana desa rata-rata Rp 1,4 miliar per desa dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%.
4. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta ha sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta ha lahan pertanian baru di luar jawa dan pendirian bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog.
5. Perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan.
6. Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
7. Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
8. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.
9. Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar.
“Dulu sewaktu nyalon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi janji Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dikelola langsung oleh pemerintah daaerah dan tidak akan ikut BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-red). Setelah jadi gubernur KJS justru dimasukkan dalam BPJS dan sekarang lepas tangan kalau rakyat DKI Jakarta tidak mendapatkan pelayanan penuh,” ujar seorang sopir angkot rute Pasar Minggu-Kampung Melayu, Arifin. (Tiara Hidup)
