BANDAR LAMPUNG- Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 sejumlah calon banyak menampilkan program unggulan salah satunya sekolah gratis bagi warga kurang mampu dan selama inipun sudah berjalan untuk SMP dan dalam waktu dekat SMA pun akan ikut digratiskan.
Akademisi Universitas Lampung Dr. Rochmiyati, MSi mengungkapkan, tentunya program ini banyak mengandung sisi positif dan negatifnya, jangan sampai program yang baik ini hanya menjadi alat propaganda untuk calon kepala daerah.
Menurutnya program sekolah gratis tentunya banyak sisi baiknya yakni seluruh warga diberikan kesempatan yang sama untuk sekolah, tapi persoalan lainnya ialah tidak ada regulasi yang baik untuk mengatur hal itu.
“Sehingga sisi negatifnya adalah tidak ada pencapaian kualitas sekolahnya, sehingga tidak ada pemerataan prestasi untuk setiap siswa di sekolah,” ungkapnya kepada media, Selasa (30/1).
Jika ingin program ini berjalan, kualitas setiap siswa yang ingin masuk sekolah tersebut harus tetap ada, jangan sampai hanya karena siswa dekat dengan sekolah dan nilainya kurang dari yang diterapkan oleh sekolah bisa masuk.
Sejauh ini yang ditangkap adalah seluruh siswa yang sekolahnya dekat dengan sekolah tersebut bisa masuk, tanpa melihat nilainya dan kualitasnya.
“Program ini baik, tapi prestasi untuk siswa harus tetap dikedepankan dan jika pun nilainya kurang jangan memaksa masuk ke sekolah itu,” kata dia.
Jangan sampai sekolah yang seharusnya bisa menjadi panutan masyarakat, menjadi turun nilainya dan itu bisa degradasi nilai sehingga tidak ada lagi yang dibanggakan.
Salah satu solusinya ialah menggunakan sistem online, sehingga masyarakat yang nilainya kurang dari rata-rata bisa gugur dengan sendirinya dan sekolah swasta pun tetap dapat berjalan tanpa harus menurunkan kualitanya.
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini mengungkapkan masih terlihat ada nepotisme dalam penerimaan siswa program sekolah gratis, semua harus kredibel dan dipertanggungjawabkan.
“Melalui sistem online yang dimana setiap siswa mendaftarkan berdasarkan nilai, bisa menyaring siswa yang ingin masuk sekolah sesuai dengan nilai dan nepotisme pun bisa dihilangkan,” ungkapnya.
Jika program ini tetap berjalan tanpa ada regulasi yang baik, menurutnya Lampung akan menurunkan kualitas hasil pendidikan. Seharusnya wilayah ini bisa mencontoh Yogjakarta, Bali dan Jakarta.
“Regulasi yang baik harus dengan verifikasi yang jelas jangan sampai rusak, dan regulasi yang baikpun harus didukung dengan kejujuran,” tegasnya. (Salimah)
